Kamis, 24 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Mantan Ka BPN,Kadis PU dan Kepala Bappeda Nisel Diperiksa Kejatisu

Terkait Kasus Pengadaan Tanah RSUD

Mantan Ka BPN,Kadis PU dan Kepala Bappeda Nisel Diperiksa Kejatisu

* JugaSelidiki Kasus Alkes Gunungsitoli
Senin, 27 Januari 2014 12:18 WIB
SIB/Int
Ilustrasi
Medan (SIB)- Tim penyidik Pidsus Kejatisu memeriksa  Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Selatan (Kab Nisel)  Ir  Lakhomizaro dan Kepala BKD Kab Nisel  Siado  Zai  SE, Jumat (24/1)  lalu, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi   Rp 7,5 miliar APBD  Nisel TA  2012, terkait  kegiatan pengadaan tanah/lahan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Lukas Hilisimae Tano di Nisel. Beberapa hari sebelumnya penyidik juga memanggil Kepala Bappeda  Nisel Ir  Ikhtiar Duha, mantan Kepala BPN Nisel  Amiruddin.

Kasi Penkum Kejatisu Chandra Purnama yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya pemeriksaan itu  dengan status   sebagai  saksi, untuk berkas perkara 17 orang  tersangka yang ditetapkan  penyidik Kejatisu sekitar Oktober 2013 lalu. Keterangan para pejabat tersebut diperlukan  sesuai kapasitasnya terkait  kepanitiaan atau sebagai tim penaksir dalam  pengadaan dan pembayaran  tanah untuk pembangunan RSU tersebut.

Misalnya, mantan Kepala BPN Nisel  Amiruddin diperiksa  selaku Sekretaris Tim 9 dan  yang menandatangani  sertifikat tanah, sedang  Kepala Bappeda Nisel selaku  anggota  tim penaksir harga tanah. Bahkan Kepala Desa Hiligeo Fohalowo Lia juga ikut diperiksa sebagai  anggota Tim 9  dan Staf Kehutanan Nisel  Abriel Samosir  selaku   angota  tim penaksir dalam pengadaan tanah tersebut.

Sementara menurut  informasi yang diperoleh, menjelang akhir Desember 2013 lalu puluhan  orang  dipanggil itu di antaranya Bismarkck Sihotang (Kepala Cab PT Bank Sumut Nisel di Teluk Dalam) karena dianggap mengetahui pemilik  nomor rekening penerimaan Rp 7 miliar dan mengetahui pemilik nomor rekening pengembalian Rp 7 miliar.

Juga dipanggil mantan Kacab Bank Sumut   Nisel di Teluk Dalam  Herki Simanjuntak  terkait  penerimaan  proses  awal pencairan  anggaran  pengadaan tanah RSUD dan  mencairkan SP2D atas  usul Pemkab Nisel untuk pencairan Rp 7 miliar.

Kemudian termasuk dipanggil  Dr Hendrik   Saragih   selaku Kepala  RSU Lukas Hilisimae Tano Nisel, yang dianggap mengetahui terkait  penetapan rencana pembangunan   RSUD.

Lalu  Nurniati Dachi selaku Kepala Dinas Kesehatan Nisel, untuk diperiksa  terkait  pengusulan lahan RSUD dan aktif mengikuti  rapat  terkait  pengadaan lahan tersebut. Selain itu juga dipanggil Kepala Desa, warga dan pejabat  terkait di Pemkab Nisel seperti  Emmanuel Harapan Telaumbanua   selaku Kabag Hukum Pemkab Nisel, yang dianggap mengetahui lokasi lahan.

Sementara 17 tersangka yang sudah ditetapkan, diakui  belum diperiksa dan belum dilakukan penahanan. 

Diinformasikan Kasi Penkum Kejatisu, ke-17 tersangka yaitu, Sekretaris Daerah Nisel AL, Kepala BPN Nisel AS (selaku ketua panitia pengadaan tanah), Kadis Pendapatan TT (wakil ketua panitia pengadaan tanah). Kemudian  LZ, NS, WN,MD, MD, FL masing- masing terlibat sebagai  anggota panitia pengadaan tanah. Lalu, AW (PPAT Kecamatan Fanayama), SZ (ketua tim penaksir harga), Sugianto (sekretaris penaksir harga), ID, YAK D dan AS masing- masing selaku  anggota tim penaksir harga. Ikut dijadikan sebagai tersangka  2  dari pihak swasta yaitu FAD (yang  disebut sebut  saudara  Bupati Nisel) dan SMD.

Menurutnya, kasus dugaan penyimpangan  itu  terjadi dengan  cara  menggelembungkan harga tanah/lahan  seluas lebih kurang  60.000M2 terdiri dari 2 persil di Teluk Dalam TA 2012, yang menjadi lokasi pembangunan RSUD Lukas Hilisimaetano Nisel.

"Ke-17 orang yang dijadikan tersangka, para pejabat di berbagai instansi/SKPD  Pemkab Nisel, baik  yang terlibat  langsung maupun selaku panitia pengadaan tanah tersebut. Diduga terjadi penggelembungan yang menyebabkan kerugian lebih kurang Rp 7,5 miliar,” kata Chandra.

Selidiki Kasus Alkes Gunungsitoli
Kejatisu  kini sedang mengusut  kasus dugaan penyimpangan dalam penggunaan APBN  2012 miliaran rupiah, terkait pelaksanaan  pengadaan alat kesehatan  (Alkes)  di Kota Gunungsitoli yang  diduga merugikan keuangan negara. Kasi Penkum Kejatisu Chandra Purnama SH membenarkan hal itu kepada wartawan, Jumat (24/1) kemarin. Namun kata dia, proses penanganan kasus itu  masih tahap penyelidikan(Lid), belum ditingkatkan ke penyidikan(Dik).

Sehubungan dengan penyelidikan kasus itu, kata Kasi Penkum Kejatisu ini, sejumlah pejabat terkait di Kota Gunungsitoli telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk itu pula, tim pemeriksa telah   memanggil mantan Kadis Kesehatan (Kadinkes) Gunungsitoli EZ.

Disebutkan, tahun 2012 lalu Pemko Gunungsitoli  melalui Dinas Kesehatan  Gunungsitoli  menerima anggaran  Alkes  Rp 10 miliar dari APBN-P 2012. Namun belakangan dalam pengadaan alkes itu diduga ada penyimpangan  penggunaan keuangan seperti  mark-up. Sebelumnya  penyidik juga telah memanggil dan memeriksa panitia  lelang proyek pengadaan alkes itu.

Ditambahkan, selain kasus Alkes di Pemko Gunungsitoli, tim Kejatisu juga  sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di beberapa  daerah lain di Sumut, yang tidak termasuk dalam penanganan alkes di Poldasu yaitu, kasus alkes di   Nias Utara, Dairi, Tanjungbalai, Madina, Serdang Bedagai dan Kab Samosir.

Mereka yang diperiksa itu belum ada statusnya karena masih tahap penyelidikan. Jika ditemukan bukti  yang cukup  akan  ditingkatkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan, kata Kasi Penkum Kejatisu. (A-1/f)
 
 
T#gs korupsiNiselRSUD
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments