Kamis, 17 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Mantan Direktur RSUD Gunung Tua Didakwa Rugikan Negara Rp5,4 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes

Mantan Direktur RSUD Gunung Tua Didakwa Rugikan Negara Rp5,4 Miliar

*Sejumlah Pejabat RSU Sidikalang Dairi Diperiksa Polisi
Rabu, 22 Januari 2014 10:38 WIB
Medan (SIB)- Naga Bakti Harahap, mantan Direktur RSUD Gunung Tua Padang Lawas Utara (Paluta), diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (21/1). Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan dokter umum yang merugikan negara Rp5,4 miliar.

Pada sidang terpisah juga diadili Rahmad Taufik Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rizkyvan L Tobing selaku rekanan. Sedangkan terdakwa  Hendry Hamonangan Daulay selaku Bendahara RSUD Gunung Tua tidak jadi disidangkan karena  sakit.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen dalam dakwaannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai Zul Fahmi, menyebutkan, Naga Bakti bersama  Rahmad Taufik Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Henry Hamonangan Daulay (Bendahara Pengeluaran RSUD Gunung Tua) bersepakat bekerjasama untuk mengatur strategi agar Ridwan Winata bisa memenangkan pengadaan alat-alat kedokteran tersebut.

Jaksa menjelaskan, ada sepuluh perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang pengadaan alat kedokteran di RSUD Gunung Tua Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp10 miliar yang bersumber dari APBD Paluta dan APBD Sumut 2012. Dari 10 perusahaan itu, empat yang mengajukan penawaran yakni PT Winatindo Bratasena, PT Aditya Wiguna Kencana, PT Tiara Donya, dan CV Anugerah Bestari. Meski masing-masing memiliki direksi, ternyata empat perusahaan peserta lelang itu sebenarnya  bikinan Ridwan Winata.

Dari empat perusahaan yang mengajukan penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan PT Aditya Wiguna dengan direkturnya Riskyvan L Tobing sebagai pemenang tender pada Oktober 2012. Perusahaan ini mengajukan nilai penawaran Rp9,988 miliar.

Jaksa menilai, selain telah dimonopoli oleh Ridwan, penetapan pemenang tender ini juga harus dibatalkan karena tidak ada satupun peserta lelang yang memasukkan penawaran memenuhi persyaratan.

"Ada enam item alat kedokteran yang ditawarkan oleh PT Aditya Wiguna Kencana tidak mendapat dukungan dari distributor atau agen tunggal pabrikan alatnya,"kata Netty.

Setelah diperiksa, alkes yang diserahkan oleh PT Aditya Wiguna Kencana ternyata harganya jauh lebih mahal daripada harga nyatanya (real cost). Menurut jaksa, harga alkes itu telah digelembungkan cukup tinggi dari harga sebenarnya yang hanya Rp 2,98 miliar.  Berdasarkan audit BPKP Sumut, dalam kasus ini negara dirugikan Rp 5,463 miliar.

Setelah menerima pembayaran dan kelebihan harga yang diterima, Ridwan Winata membagi-bagikan uang kepada Naga Bakti sebanyak Rp400 juta. Uang juga diberikan kepada terdakwa lain, yaitu Rahmad Taufik Hasibuan sebesar Rp70 juta, Andar Harahap Rp 620 juta, dan Henry Hamonangan Daulay Rp89 juta.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa lain kecuali Riskyvan L Tobing yang menjadi kaki tangan Ridwan, dikenakan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 Sementara itu, Terkait kasus dugaan korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang TA 2012 senilai Rp 1,5 M, sejumlah pejabat terkait pada RSU Sidikalang diperiksa Polisi, Selasa (21/1) di ruang Reskrim Unit Tipikor Polres Dairi.

Kanit Tipikor Polres Dairi Ipda Riswanto Purba SH, MHum di ruang kerjanya usai melakukan pemeriksaan Selasa (21/1) sore menyebutkan, pihak Tipikor Polres Dairi telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat RSUD Dairi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat Kesehatan Tahun anggaran 2012.

“Pemanggilan pejabat terkait tersebut dalam rangka pengambilan keterangan tentang kasus pengadaan Alkes serta permintaan dokumen-dokumen dan berita acara proyek IPAL TA 2012 RSUD Dairi senilai Rp 1,5 M. Jadi kita masih hanya memintai keterangan saksi dan meminta menghadirkan dokumen-dokumen terkait,” sebut Purba.

Ditambahkan Purba, sebelumnya Unit Tipikor Polres Dairi telah melakukan pengumpulan data serta bukti, yang nantinya akan membantu proses lanjut pemeriksaan kasus dugaan korupsi. “Sebelumnya unit Tipikor Polres Dairi sudah 3 kali menyurati Direktur RSU Sidikalang meminta dokumen IPAL, namun tidak ditanggapi dan sampai hari ini belum pernah menghadiri panggilan tersebut,” imbuh Purba.

Pantauan SIB di seputaran ruang pemeriksaan Unit Tipikor Polres Dairi, Selasa (21/1) pukul 16.30 Wib, perempuan mengenakan seragam kuning sedang memberikan keterangan kepada polisi yang memeriksa. Pintu ruangan tersebut tertutup rapat, sehingga belum dapat dikenali siapa yang sedang diperiksa. (A13/BR2/B5/h/W)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments