Kamis, 21 Nov 2019

Malaysia-Singapura Tak Protes Lagi soal Asap

admin Kamis, 24 Januari 2019 14:10 WIB
SIB/INT
Ilustrasi
Jakarta (SIB)-Menko Polhukam Wiranto memimpin rapat koordinasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mengatakan, pada 2018, koordinasi yang baik bisa menekan terjadinya karhutla.

"Kita sudah berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan. Itu karena apa? Itu karena kerja keras dari pemerintah kerja sama dengan swasta, pemerintah pusat dan daerah membuat suatu regulasi-regulasi, membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan betul di daerah," tutur Wiranto seusai rapat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Wiranto mengatakan beberapa upaya menekan luasnya karhutla dilakukan dengan membuat embung, membuat kanal dan sumur-sumur bor, hingga menyiagakan pasukan untuk mengatasi kebakaran.

Meski begitu, antisipasi terjadinya karhutla dipersiapkan meski Indonesia masih memasuki musim hujan. Sebab, sudah terpantau adanya titik-titik api di beberapa provinsi.

"Hari ini kita kembali rapat karena di beberapa provinsi sudah terlihat beberapa titik api yang bisa terjadi nanti pada saat musim hujan selesai, kemarau panjang, mulai di situ kita siap terjadi. Oleh karena itu, kita rapat sekarang ini dalam rangka mencoba untuk menekan terjadinya kebakaran hutan," ucap Wiranto.

Dia bersyukur karhutla dapat dikendalikan pada tahun lalu sehingga negara-negara tetangga tidak lagi komplain karena Indonesia 'mengekspor' asap.

"Tidak seperti tahun-tahun yang dulu ya, kita selalu diprotes luar negeri seakan-akan kita mengekspor asap, kan gitu kan. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, dan sebagainya. Tapi beberapa tahun ini kan sudah tidak ada, tidak ada lagi komplain dari mereka," ucap dia.

Di lokasi yang sama, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan karhutla pada 2018 menurun. Pada tahun ini, antisipasi kembali dilakukan. Pemerintah akan menggandeng masyarakat desa untuk membuat pemahaman bersama demi mencegah terjadinya karhutla.

"Langkahnya itu pertama, begini, masyarakat dulu, semua masyarakat karena memang kata Bapak Presiden bagaimanapun walaupun presiden, walaupun gubernur, bupati, wali kota tapi adalah desa, dan desa itu adalah masyarakat yang harus bekerja dan memperhatikan itu," ucap Fachrori.

Langkah lainnya, dia mengatakan, pemda juga menyiapkan alat-alat berat untuk dipakai sewaktu-waktu terjadi karhutla. Fachrori mengatakan pada 2018 Jambi sudah mempunyai helikopter yang bisa dipakai untuk menangani karhutla.

Upaya antisipasi juga dilakukan dengan menyiapkan posko-posko penjagaan.

"Poskonya di Provinsi Jambi dan di desa-desa itu, dan kehutanan-kehutanan itu. Itu posko antisipasi kebakaran," tutur dia.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan sudah punya perangkat aturan terkait upaya pencegahan karhutla. Dia mengatakan Kaltim juga sudah menyiapkan aturan mitigasi dan perubahan iklim.

"Sudah ada, punya Perda Pengendalian Kebakaran Hutan Nomor 5 Tahun 2009. Kemarin juga sudah disetujui perda terkait mitigasi dan perubahan iklim. Dan soal perjuangkan anggaran. Dan peran pemprov sudah dilakukan, yang belum peran bupati, wali kota, karena UU Nomor 23 peran di sektor kehutanan sudah bukan kewenangan mereka," ucap Isran.

Dalam rapat ini, turut hadir Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan beberapa pihak terkait lain. (detikcom/d)
T#gs Malaysia-Singapura Tak Protes Lagi soal Asap
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments