Minggu, 05 Apr 2020
  • Home
  • Headlines
  • MPR : Ganggu Pelantikan Presiden Tindakan Inkonstitusional

30 Ribu Personel TNI-Polri Mengamankan

MPR : Ganggu Pelantikan Presiden Tindakan Inkonstitusional

* Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa 15-20 Oktober Tidak akan Diterima Polri
bantors Selasa, 15 Oktober 2019 09:30 WIB
Ant/Galih Pradipta
RAPAT KOORDINASI DPR: Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bersiap memimpin rapat koordinasi keamanan di ruang Komisi V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10). Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi dengan Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri untuk memperketat pengawasan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober mendatang
Jakarta (SIB) -Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri akan diturunkan untuk mengamankan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. TNI akan menjadi pimpinan operasi pengamanan pada 20 Oktober 2019.

"Personel yang akan disiagakan dari TNI dan Polri kurang-lebih 30 ribu personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Ketua DPR Puan Maharani seusai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Puan mengatakan DPR/MPR juga mempersiapkan diri dengan baik sebagai tuan rumah pelantikan. Selanjutnya, ia menyebut akan dilakukan sterilisasi di kawasan gedung DPR/MPR pada hari pelantikan.

"Terkait keamanan, tentu pada tanggal tersebut kami akan melakukan beberapa tempat yang akan kami clearance agar tidak ada orang yang hadir di DPR/MPR sehingga pelaksanaan pelantikan berjalan degan baik," ujarnya.

Terkait agenda pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan prosesi digelar pada Minggu (20/10) pukul 14.30 WIB. Selanjutnya, dalam rangka persiapan pelantikan, MPR juga akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, Selasa (15/10) hari ini.

"Disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

TINDAKAN INKONSTITUSIONAL
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan tindakan yang dapat mengganggu kegiatan pelantikan Jokowi inkonstitusional.

"Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah produk dari pemilu yang sah dan konstitusional, sehingga berbagai upaya yang mengganggu pelantikan terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin merupakan tindakan inkonstitusional," kata Basarah kepada wartawan, Senin (14/10).

Basarah lalu menyinggung insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto dengan pelantikan Jokowi. Dia meminta aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, waspada saat pelantikan Jokowi.

"Perlunya peningkatan kewaspadaan. Kejadian penusukan terhadap Wiranto menunjukkan bahwa pelaku bisa mendekat ke target tanpa ada deteksi dini dari aparat," ucap Wakil Ketua MPR dari PDIP itu.

Basarah menekankan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak boleh dijatuhkan karena alasan politik. Dia mengatakan hal tersebut merupakan amanah dari sistem presidensial yang dianut di Indonesia.

"Sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, bangsa Indonesia telah memastikan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut akan memastikan setiap presiden yang telah dipilih dalam sebuah pemilu yang demokratis wajib dijaga fix term kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan tidak boleh dijatuhkan karena alasan politik," papar Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri itu.

TAK AKAN DITERIMA
Di sisi lain Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," kata Gatot seusai rakor bersama pimpinan DPR.
"Mulai besok (hari ini-red) sudah kita berlakukan," imbuh dia.

Ia berharap agenda pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang berlangsung kondusif. Gatot mengimbau warga turut menjaga keamanan dan citra negara. Sebab, banyak tamu asing yang akan hadir dalam pelantikan presiden-wapres.

"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan, seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara akan hadir. Juga utusan-utusan khususnya," tuturnya.

Hal senada disampaikan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono. Ia mengatakan unjuk rasa yang digelar tanpa pemberian izin dinyatakan ilegal.

"Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses, sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal," kata Eko. (detikcom/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments