Selasa, 20 Agu 2019

MK Tetap Tolak Anggota Parpol Jadi Caleg DPD

* KPU Belum akan Masukkan Nama OSO di DCT
Jumat, 23 November 2018 10:45 WIB
JAKARTA (SIB)  -Sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berubah terkait dengan syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD). MK tetap pada putusannya bahwa partai politik dilarang menjadi calon anggota DPD, seperti tertuang dalam putusan MK Nomor 30/ PUU-XVI/2018.

"Tidak mungkin ada keputusan baru, apalagi yang menyimpang dari putusan MK sebelumnya," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, di Jakarta, Selasa (20/11).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak minggu lalu telah mengirimkan surat ke MK untuk meminta audiensi terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019, khususnya status pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). KPU akan meminta pertimbangkan MK mengenai bagaimana KPU seharusnya menyikapi status pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

KPU telah mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No 30/PUUXVI/ 2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD itu.

Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut. Hakim memerintahkan KPU untuk mengganti SK OSO dari TMS menjadi memenuhi syarat (MS).

Fajar menegaskan, dalam audiensi yang akan digelar antara MK dengan KPU nanti, MK hanya akan memberi penegasan terhadap putusan yang telah dibuat 23 Juli 2018 lalu. "Jadi kira-kira, MK akan memberikan penegasan terhadap putusan, bahwa putusan MK berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum," ujar Fajar.

Sementara itu, komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, dalam mengambil keputusan, KPU harus berdasarkan pada UU dan putusan-putusan lembaga peradilan yang berwenang.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, menyarankan KPU mengikuti putusan MK No. 30/PUUXVI/ 2018. "Rujukan KPU sebaiknya harus ke MK, karena rujukan dalam judicial review peraturan perundang-undangan paling tinggi ke sana," ujarnya saat dihubungi.

Belum akan Masukan 
Sementara itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan KPU memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar caleg tetap (DCT) DPD. KPU baru menerima salinan putusan tersebut.

"Sudah, salinannya sudah kita terima salinan PTUNnya," ujar komisioner KPU, Ilham Saputra, di hotel El Royal, Jakarta Utara, Kamis (22/11).

Namun, Ilham mengatakan pihaknya belum memutuskan langkah untuk menjalankan putusan tersebut. Ia mengatakan pihaknya tetap menunggu hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentunya sekali lagi kita ingin meminta masukan dari MK, agar apa yang kita putuskan tidak ada kesalahan dan merupakan putusan yang sudah kami putuskan masak-masak dan tidak melanggar putusan yang ada," ujar Ilham.

Ilham mengatakan pertemuan KPU dengan MK, untuk mendengarkan pendapat dari MK. Nantinya rekomendasi dari MK akan menentukan putusan apa yang nantinya dapat KPU ambil.

"Kita ingin meminta opini terkait dengan apa yang sudah terjadi sekarang bahwa putusan MK sudah kami laksanakan," kata Ilham.

"Apa yang akan kami putuskan, sehingga putusan MA dan PTUN ini bisa kita laksanakan atau gimana, apakah ada opsi-opsi lain. Ini yang perlu kita dapatkan informasi dari MK," sambungnya.

Berdasarkan jadwal, KPU akan melakukan audiensi dengan MK di gedung MK pukul 14.00 WIB. MK akan diwakili oleh Hakim Konstitusi I Dew Gede Palguna, sedangkan dari pihak KPU, yang akan hadir adalah Ketua KPU Arief Budiman didampingi oleh komisioner KPU.

Konsultasi ini dilakukan lantaran ada putusan hukum yang berbeda dari MK, Mahkamah Agung (MA) dan PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai calon DPD pada Pemilu 2019. OSO sebelumnya mengantongi putusan judicial review di Mahkamah Agung.

Kasus bermula saat MK melarang calon DPD dari parpol. Atas hal itu, KPU membuat peraturan KPU. OSO, yang tidak terima, menggugat peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung dan menang. OSO juga memenangkan gugatan di PTUN.(KJ/detikcom/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments