Senin, 22 Apr 2019

MK Siap 100 Persen Adili Sengketa Pemilu

admin Senin, 15 April 2019 09:52 WIB
SIB/Dok
Jakarta (SIB) -Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sudah siap mengadili sengketa pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jadwal sidang pun sudah diatur sedemikian rupa.

"Intinya MK sudah siap 100%," kata jubir MK, Fajar Laksono, Minggu (14/4).

MK sudah melakukan 6 hal untuk mempersiapkan proses demokrasi itu. Yaitu regulasi, SDM, sarana prasarana, bimbingan teknis acara kepada seluruh pemangku kepentingan MK, aplikasi berbasis TIK dan kultur integritas.

"Yang semuanya ditujukan memperlancar penanganan sengketa hasil pemilu," ujar Fajar.

Untuk pengamanan, MK berkordinasi dengan polisi. Segala hal dan antisipasi berbagi kemungkinan, sudah disiapkan.
"Jadi kami sudah siap 100%," pungkas Fajar.

Berikut jadwal sengketa Pilpres:
23-25 Mei 2019
Pengajuan permohonan,

11 Juni 2019
Pencatatan permohonan dalam buku register,

14 Juni 2019
Sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan,

16 Juni 2019
Pemeriksaan sidang. MK hanya diberi waktu 14 hari untuk memeriksa perkara tersebut.

24 Juni 2019
MK membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Adapun jadwal sengketa pileg:

25 April 2019
Pengajuan Permohonan,

25-26 Juni 2019
Pencatatan permohonan di buku register,

10-25 Juli 2019
Pemeriksaan sidang dan

8 Agustus 2019
MK membacakan putusan sengketa hasil Pileg 2019.

Petakan Jenis-jenis Konflik
Sementara itu Wakil MK Aswanto memetakan jenis-jenis kesalahan pemilu yang akan digugat ke MK. Hal itu bisa ditelisik di sidang-sidang di Pemilu 2014, 2009 dan 2004.

"Dalam perkara sebelumnya banyak dijumpai alat bukti berupa berita acara penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tidak adanya tanda tangan para saksi dalam berita acara bukan berarti penghitungan suara tersebut menjadi tidak sah," kata Aswanto sebagaimana dilansir website MK.

Selanjutnya Aswanto mengingatkan syarat-syarat dapat dibukanya kotak suara di mana persoalan ini pernah terjadi dalam sengketa pilkada serentak 2017. Kemudian, jika ada caleg yang mendalilkan perolehan suara di TPS, maka yang harus menjadi bukti adalah dokumen resmi yang berasal dari KPU.

"Selama ini ada para pihak yang membuat berkas sendiri mirip dengan dokumen yang resmi dikeluarkan oleh KPU," ujar Aswanto.

Aswanto membagi pengalamannya dalam menangani sengketa hasil pemilu legislatif 2014. Saat itu, dirinya bersama hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi sempat dipersoalkan ke Dewan Etik MK karena dinilai lalai dalam membuat putusan.

Pelapor dalam laporannya mengatakan putusan yang dibuat oleh panelnya tidak mencantumkan siapa yang berhak mendapatkan kursi.

"MK dalam sengketa pemilu legislatif hanya memutus penghitungan suara yang benar, sementara untuk penetapan kursi merupakan kewenangan KPU," kata Aswanto menegaskan.

Selanjutnya, Aswanto menjelaskan perbedaan lain dalam penanganan sengketa hasil penghitungan perolehan suara antara pilkada dan pemilu legislatif. Menurutnya, perkara perselisihan hasil pemilu legislatif tidak dibatasi oleh selisih perolehan suara seperti yang berlaku dalam pilkada.

Aswanto mengingatkan, KPU telah mencoret 300 caleg dari sebelas partai yang tersebar di berbagai provinsi dan hal tersebut juga berpotensi akan menjadi perkara di MK. Aswanto mengungkapkan, ada keadaan psikologis dari para caleg yang kalah belum puas jika belum diputus oleh MK.

Oleh sebab itu, Aswanto meminta panitera pengganti MK harus teliti dalam membedakan berkas-berkas dokumen yang digunakan dalam pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden. (detikcom/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments