Sabtu, 07 Des 2019

Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang MK

MK Diminta Diskualifikasi Jokowi

admin Sabtu, 15 Juni 2019 09:32 WIB
SIB/Ant/Hafidz Mubarak A
SIDANG PERDANA: Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6).
Jakarta (SIB) -Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membeberkan alasan ketidakhadiran Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. BPN menyebut ketidakhadiran paslon 02 itu untuk menghindari aksi massa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau tidak hadir hari ini, juga untuk menjamin agar pendukung beliau tidak datang. Kalau seandainya Prabowo-Sandi hadir sidang MK pertama, tentu akan mengundang para pendukung untuk hadir," ujar juru bicara BPN Andre Rosiade di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6).

Andre menyebut kedatangannya ke MK untuk memastikan pendukung Probowo-Sandi tidak datang ke MK. Menurutnya, Prabowo telah mengimbau pendukungnya menonton sidang di rumah masing-masing.

"Kedatangan kami ke sini sebagai jubir untuk memantau dan memastikan bahwa imbauan Pak Prabowo kepada seluruh pendukung itu bisa berjalan. Di mana Pak Prabowo sekali lagi mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia pendukung beliau untuk tidak usah datang ke MK, saksikan saja sidang MK di rumah masing-masing," lanjutnya.

Kepada para pendukung yang hendak menuju MK, Andre mengimbau agar menyaksikan di televisi saja. Menurutnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi akan memberikan kejutan dalam persidangan.

"Ya kita imbau supaya konsentrasi menonton di rumah. Percayalah kuasa hukum kita akan memberi kejutan luar biasa dalam persidangan. Saya jamin tim kuasa hukum akan beri kejutan luar biasa setiap hari di sidang," kata Andre.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut saat ini Prabowo sedang menyaksikan persidangan di kediamannya di Hambalang, Bogor. Direncanakan sorenya Prabowo akan ke rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Pak Prabowo mungkin masih nonton di Hambalang, nanti sore baru ke Kertanegara," kata dia.

DISKUALIFIKASI
Sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019, turut membacakan 15 butir tuntutan atau petitum yang disampaikan oleh tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tim yang diketuai Bambang Widjojanto itu meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan mereka yang menyebut telah terjadi kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, MK diminta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut, Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52 persen). Jumlah 132.223.408 suara atau (100 persen)," kata Bambang, saat membaca tiga poin awal petitum di hadapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta.

Masih dalam petitum, tim hukum Prabowo-Sandi juga meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan petahana. Kemudian, Bambang berharap, klien mereka ditetapkan menjadi pemenang pemilu.

"Memerintahkan kepada termohon (KPU), untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau, menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif," kata dia.

Jika tidak ditetapkan, Bambang menuturkan, pihaknya mendorong pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah poin itu, juga mendesak kepada lembaga negara berwenang untuk memecat seluruh Komisioner KPU.

Tidak hanya komisioner. Tuntutan itu juga berupa audit terhadap sistem informasi penghitungan suara yang dimiliki KPU.
"Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang," tegasnya.

Polisi Dituding
Tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Polri ikut terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan kepada paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mabes Polri menegaskan bersikap netral dan independen dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu bahwa Polri bersikap independen tidak berpihak ke mana pun, baik pasangan 01 maupun 02," tegas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra saat dihubungi.

Asep mengatakan Polri hanya bertugas sebagai penjaga keamanan agar pesta demokrasi berlangsung aman dan tertib pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

"Prinsipnya, kami menjaga keamanan agar tetap kondusif selama tahapan-tahapan pemilu sampai tahapan pelantikan presiden terpilih nanti," imbuhnya.

Lebih lanjut, Polri menghormati proses persidangan perselisihan hasil Pemilu 2019 yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Polri tunduk dan taat pada mekanisme hukum.

"Seperti kita tahu secara umum bahwa itu bagian jadi gugatan pihak BPN yang sedang diuji di MK. Prinsipnya, kepolisian tunduk pada mekanisme prosedur hukum di MK, termasuk prosedur berikutnya," tandasnya.

Dalam sidang PHPU di MK, anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, menyinggung Polri, intelijen dan birokrasi terlibat dalam kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif.

"Beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pemohon karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen dan birokrasinya. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK," ujar Denny Indrayana.

APBN-Netralitas Aparat
Tim hukum pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan bentuk dugaan pelanggaran dan kecurangan masif pilpres. Tim Prabowo menyinggung dugaan penyalahgunaan APBN hingga menyoroti netralitas aparat.

"Kami mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019 ini yang berkompetisi bukanlah paslon 01 dengan paslon 02, tetapi adalah antara paslon 02 dengan presiden petahan Joko Widodo lengkap dengan fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan," kata tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto.

Tim hukum Prabowo menyebut bentuk kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah a) Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan; b) Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; c) Ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen; d) Pembatasan kebebasan media dan pers; e) Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

"Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang Widjojanto.

Sumber Dana Kampanye
Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno memaparkan apa yang mereka sebut sebagai upaya timses 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menyamarkan sumber asli dana kampanye.

"Bahwa rilis pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) tanggal 9 Januari 2019 memuat analisa terhadap kecurigaan sumbangan dari golfer TRG dan golfer TBIG," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto.

Pria yang akrab disapa BW ini melanjutkan ICW menduga golfer TRG dan TBIG adalah dua perusahaan milik bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono. ICW dalam analisisnya, lanjut BW, patut menduga 'sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer bertujuan mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya.

"Kedua, diduga untuk mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2,5 miliar dan teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam Pemilu," kata BW.

BW, yang juga masih mengutip rilis ICW, kemudian memaparkan dugaan sumber dana fiktif dari penyumbang dana kampanye untuk 01.

"Bahwa sudah sangat jelas di atas adanya kecurangan dugaan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok sebesar Rp 25 miliar. Pada fakta sumbangan dari kelompok dengan pimpinan yang sama (bukti NPWP dan alamat sama) sebesar Rp 33,963 miliar, sudah melebihi batas sumbangan dana kampanye berasal dari kelompok sebesar dua puluh miliar," tutur BW.

Baju Putih
Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mempermasalahkan ajakan Presiden Jokowi ke TPS dengan baju putih. Menurut kubu 02, hal itu merupakan bentuk pelanggaran serius.

"Bukan hanya melanggar asas pemilu yang rahasia, ajakan memakai baju putih untuk mencoblos di tanggal 17 April itu juga adalah pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas," kata tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.

Bambang mengatakan ajakan ke TPS memakai baju putih pada 17 April melanggar asas rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.

"Maka instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019 jelas-jelas akan melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945," ucapnya.

Selain itu, ajakan menggunakan baju menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih paslon 01. Ajakan itu dinilai memiliki pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat dalam memilih.

"Dan melanggar asas pemilu yang bebas," tuturnya.

Keselamatan Saksi Ahli
Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan sudah menyiapkan saksi ahli dalam gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika diizinkan, mereka akan menghadirkan banyak saksi.

"Insyaallah ada banyak (saksi ahli). Kalau memang diperkenankan," kata Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW).

BW mengatakan keamanan saksi menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Pihaknya juga akan meminta MK menjamin keamanan saksi ahli di sidang MK.

"Dalam menghadapi sistem, di mana rezim kekuatan berkuasa, maka keamanan dan saksi menjadi bagian penting. Maka nanti ketika kami ajukan itu, apakah MK mau menjamin keselamatan saksi itu," ucapnya.

BW: Saya Jalankan Tugas Negara
Menanggapi dilaporkannya BW ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut 02 itu di saat juga menjabat sebagai anggota TGUPP DKI Jakarta, BW mengatakan masalah itu sebaiknya ditanyakan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tanya sama gubernurnya. Jangan bertindak seperti gubernur. Tanya gubernurnya dong," kata BW sebelum menjalankan sidang sengketa Pilpres di MK.

BW juga menanggapi soal pelaporan dirinya terkait ucapan BW yang menyinggung MK dan rezim korup. Dia mengatakan saat ini sedang fokus menjalankan tugas negara.

"Saya sedang menjalankan tugas kenegaraan yang sangat berat, yang sangat mulia sehingga hal-hal seperti itu saya persilakan. Karena status saya sekarang adalah bagaimana kedaulatan rakyat. Sehingga hal seperti itu kami persilakan," ujarnya.

Sebelumnya, BW dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat. BW dilaporkan ke Peradi pimpinan Fauzi Hasibuan, Juniver Girsang dan ke Peradi pimpinan Luhut Pangaribuan.

"Pengaduan kami yaitu dugaan pelanggaran kode etik, kalau berbicara fakta-fakta di masyarakat termasuk fakta-fakta yang kami sudah dapatkan dari SK Gubernur DKI Jakarta memang rekan sejawat Bambang Widjajanto itu memang masih pejabat. Kemudian undang-undang advokat dan kode etik advokat memang melarang yang menjalankan profesinya sebagai advokat dan kami juga yakin rekan sejawat kami Bambang Widjajanto menyadari betul itu tapi kemudian dia melanggarnya itu," ujar salah seorang pelapor, Sandi Situngkir, di Kantor Peradi, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6). (detikcom/ Viva/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments