Rabu, 23 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • MK Bolehkan Eks Koruptor Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Penjara

MK Bolehkan Eks Koruptor Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Penjara

redaksi Kamis, 12 Desember 2019 10:36 WIB
nasional.kompas.com
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan UU Pilkada terkait eks korupsi menjadi calon kepala daerah.
Jakarta (SIB)
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan UU Pilkada terkait eks korupsi menjadi calon kepala daerah. Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan gugatan untuk sebagian.

"Amar Putusan mengadili dalam provisi mengabulkan permohonan profesi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Anwar Usman dalam sidang putusan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Anwar mengatakan, UU 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf G bertentangan dengan UUD 1945. Serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Anwar.

Dalam putusannya MK, memutuskan melakukan pengubahan bunyi untuk pasal 7 ayat 2 huruf g. Di mana dalam pengubahan disebutkan, pencalonan dapat dilakukan bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana.

Berikut isi perubahan pasal sesuai putusan MK:
1. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik. dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

2. bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jatidirinya sebagai mantan terpidana dan

3.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

KPK Senang
KPK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur eks koruptor bisa ikut pilkada setelah 5 tahun keluar penjara.
"Jadi kita terima kasih, saya pikir itu putusan Mahkamah Konstitusi yang bagus. Saya pikir juga itu akan lebih bagus untuk meningkatkan kualitas tata kelola partai politik," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Hotel Pullman, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Putusan MK menurut Syarif harus disambut baik pemerintah, DPR dan partai politik. Putusan MK disebut Syarif sebagai putusan progresif.

Taati Putusan MK
Sementara itu, pemerintah akan menaati putusan MK yang membolehkan eks koruptor maju pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara. Menko Polhukam Mahfud Md menghormati putusan tersebut.
"Bagus. Itu wewenang MK dan kita harus menaati itu. Tapi itu baru pilkada, belum DPR, DPD," ujar Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

MK menyatakan UU 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 huruf bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Gerindra Nilai MK Bijak
Di bagian lain, Partai Gerindra menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan eks koruptor maju di pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara adalah putusan bijak dan konstitusional. Gerindra pun menegaskan tidak akan mencalonkan eks napi koruptor di Pilkada.

"Saya pikir ini adalah jalan tengah yang baik dan bijak dan tetap konstitusional. Gerindra sendiri patuh kepada konstitusi dan hukum termasuk putusan MK terbaru, tapi tetap aspiratif, yakni seperti sudah dinyatakan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Gerindra minta kepada DPC dan DPD se-Indonesia untuk tidak mencalonkan mantan napi dalam pilkada," kata anggota Komisi II F-Gerindra Sodik Mudjahid kepada wartawan, Rabu (11/12).

Menurut Sodik, masyarakat juga perlu diberi penjelasan soal latar belakang para calon kepala daerah sebelum memilih. Selain itu, dengan adanya putusan MK ini, Sodik menilai ada harapan untuk menimbulkan efek jera.

"Yang tidak kalah pentingya adalah KPU dan masyarakat terutama media memberikan pencerahan kepada masyarakat calon pemilih tentang background setiap kandidat pilkada sebelum pelaksanaan pilkada," ujar Sodik.

"Keputusan MK walaupun belum maksimal efek jera, tapi ada tambahan harapan munculnya efek jera. Tapi memamg soal efek jera harus dilakukan secara simultan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam pilkada saja," lanjut dia. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments