Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • MK Akhirnya Registrasi Gugatan Prabowo soal Hasil Pilpres Versi 24 Mei

MK Akhirnya Registrasi Gugatan Prabowo soal Hasil Pilpres Versi 24 Mei

* TKN Jokowi Resmi Daftar Jadi Pihak Terkait ke MK
admin Rabu, 12 Juni 2019 09:34 WIB
SIB/Dok
Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di MK.
Jakarta (SIB) -Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggunakan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga pada 24 Mei lalu. Adapun perbaikan permohonan yang dilayangkan Senin (10/6) hanya dijadikan lampiran.

"Nah permohonan yang diregistrasi adalah permohonan awal yang tanggal 24 Mei, sementara yang disebut pemohon perbaikan permohonan itu dicap tanda terima dan dilampirkan dalam permohonan yang diregis itu. Itu yang pertama. Sementara yang perbaikan yang disebut perbaikan pemohon bertanggal 10 Juni itu dijadikan lampiran dalam permohonan yang diregistrasi," kata juru bicara MK, Fajar Laksono, di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 1/PHPU.Pres-XVII/2019. Ia mengatakan perkara yang diregistrasi merupakan permohonan awal yang didaftarkan pada 24 Mei ke MK. Selain itu, permohonan perbaikan yang diajukan pemohon pada 10 Juni lalu dilampirkan pada permohonan yang diregistrasi.

MK akan mengirimkan permohonan pemohon yang teregistrasi ke pihak termohon KPU dan pihak terkait Bawaslu serta tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin. Nantinya, dalam kurun dua hari sebelum sidang perdana, termohon dan pihak terkait mengirimkan jawaban.

"Dalam PMK diatur, ini kan kita kirim hari ini salinan permohonan, dua hari sebelum sidang pendahuluan, termohon, Bawaslu, itu menyerahkan. Kalau termohon itu menyerahkan namanya jawaban termohon, kalau Bawaslu menyerahkan keterangan Bawaslu," ungkapnya.

Sementara itu, Fajar mengatakan perbaikan permohonan pemohon masih dapat diterima hingga sebelum sidang perdana gugatan Prabowo pada 14 Juni. Tim panitera hanya menerima berkas perbaikan, sedangkan hakim akan menilai perbaikan permohonan yang diajukan pemohon.

"Masih (diterima). Jadi secara prinsip kepaniteraan hanya melayani, secara teknis, penilaian hukum itu kewenangan hukum sekali lagi," kata Fajar.

Keputusan MK itu menepis keyakinan tim hukum Prabowo-Sandiaga bila perbaikan permohonannya akan diterima MK.

"Teman-teman, kalau terkait dengan perbaikan permohonan, yang pasti tadi kami mengajukan dan diregister. Jadi kita ikuti saja alur yang ada di MK. Faktanya, kami sudah mendapat tanda terimanya," kata Denny Indrayana.

Resmi Daftar
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait pada gugatan sengketa Pilpres yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK. Permohonan tersebut diajukan setelah gugatan Prabowo-Sandiaga diregistrasi oleh MK.

"Kami sudah mendaftarkan kepada MK sebagai pihak terkait. Kami tadi sudah masukkan surat kuasa hukum ke panitera MK. Sudah diterima oleh Pak Firyanto semua dokumen tentang persyaratan itu sudah kami sampaikan surat kuasa, KTP principal, dan kartu advokat dan KTP semua tim kuasa yang terdaftar di surat kuasa," ujar Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan di MK.

Ade mengatakan ada 33 kuasa hukum yang didaftarkan dalam permohonan menjadi pihak terkait itu. Nantinya, pada saat persidangan, tim kuasa hukum TKN akan diatur bergantian memasuki ruangan sidang lantaran kursi di ruangan sidang akan dibatasi MK.

"Surat kuasanya berjumlah 33 orang yang diketuai Yusril, saya sebagai sekretaris, ditambah teman-teman direktorat hukum dan advokasi dan advokat profesional yang ikut membantu pelaksanaan persidangan nanti," ungkapnya.

Sementara terkait kehadiran Jokowi-Ma'ruf di sidang perdana pada 14 Juni nanti, Ade mengaku belum mengetahui. Ade mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan 18 bukti untuk membantah dalil permohonan pihak Prabowo-Sandi.

"Bukti-bukti sudah ada saat ini kurang-lebih 18 bukti yang kami sampaikan, itu juga sesuai dalil-dalil permohonan pemohon Paslon 02 apalah bukti ini bertambah, kita lihat setelah persidangan. Yang jelas bantahan yang kami siapkan kami mengacu pada ketentuan regulasi yang ada baik UU Pemilu dan PMK mengenai tidak adanya revisi permohonan pemohon. Yang kami sampaikan bantahan dalil yang disampaikan pemohon," tutur Ade.

Ade mengaku belum memutuskan kapan akan menyerahkan jawaban sebagai pihak terkait ke MK. Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan MK, jawaban pihak terkait harus disampaikan paling lambat sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Sesuai batas PMK paling lambat 1 hari setelah sidang pendahuluan, yakni 15, tapi dimungkinkan sebelum itu bisa. Kami akan berdiskusi di seluruh tim kuasa hukum kapan waktu yang tepat kami sampaikan jawaban dari pihak terkait. Bahannya sudah ada, tinggal sedikit lagi menyempurnakan seluruh argumentasi yang dibantah terhadap permohonan pemohon," pungkasnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments