Senin, 21 Okt 2019

Sebelumnya Dihukum 15 Tahun Penjara

MA Lepaskan Terdakwa BLBI Syafruddin Temenggung

KPK: Aneh bin AjaibDPRD
admin Rabu, 10 Juli 2019 09:28 WIB
Ant/Dhemas Reviyanto
KABULKAN KASASI: Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah (kiri) menjawab pertanyaan awak media seusai membacakan salinan putusan kasasi terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di Gedung MA, Jakarta, Selasa (9/7).
Jakarta (SIB) -Mahkamah Agung (MA) melepaskan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Mantan Ketua BPPN itu sebelumnya dihukum 15 tahun penjara di tingkat banding.

"Mengabulkan permohonan terdakwa," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah dalam konferensi pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Amar putusan itu dibacakan Abdullah setelah majelis hakim mengadili permohonan kasasi itu. MA menilai Syafruddin terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan, tapi perbuatan itu bukan termasuk tindak pidana.

"Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum," ucap Abdullah.

Sebelumnya, Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama. Lalu, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan SKL BLBI.

Dalam putusan tingkat pertama, hakim menyebut Syafruddin melakukan perbuatan haram itu bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL tersebut.

Syafruddin disebut menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.

BDNI disebut hakim ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi. BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul Nursalim.

Akibat perbuatan itu, Syafruddin merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI karena menguntungkan Sjamsul sebesar Rp 4,5 triliun.

KPK: Aneh bin Ajaib
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. Tapi KPK juga heran atas putusan kasasi MA.

"Namun demikian, KPK merasa kaget karena putusan ini 'aneh bin ajaib' karena bertentangan dengan putusan hakim PN dan PT (pengadilan tinggi). Ketiga hakim kasasi berpendapat bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung dianggap terbukti 'melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya'," kata Syarif kepada wartawan, Selasa (9/7).

Namun para hakim MA berbeda pendapat atas perbuatan eks Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin. Hakim Salman Luthan mengategorikan perbuatan Syafruddin sebagai pidana. Sedangkan hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago menyebutnya perbuatan perdata dan hakim anggota M Askin mengategorikan sebagai perbuatan administrasi.
"Ketiga pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi," kata Syarif.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut putusan kasasi MA ini berdampak pada perkara dengan tersangka kasus dugaan korupsi SKL BLBI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Namun KPK menyebut penyidikan atas tersangka Sjamsul Nursalim tetap berlanjut. Alasannya, KPK tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan.

"Masalahnya, KPK tidak mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan atau mengeluarkan SP3. Tapi nanti kita pelajari pertimbangan MA membebaskan ST (Syafruddin Temenggung)," ujar Alexander secara terpisah.

Harus Dihormati
Di sisi lain, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyebut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan terdakwa dugaan korupsi terkait surat keterangan lunas BLBI harus dihormati.

"Ya tentunya MA rangka memutus suatu putusan kasasi atau peninjauan kembali, itu adalah hak daripada hakim yang memutus dari perkara itu. Kan tugas hakim itu memeriksa, memutus perkara yang sedang dia tangani sepanjang itu objektif, sepanjang itu independen," kata Jaja Ahmad Jayus kepada wartawan di kantornya, Jl Kramat Raya, Jakpus, Selasa (9/7).

"Ya KY tentunya dari kerangka menjaga kalau ada suatu putusan yang sudah diputuskan terlepas daripada itu banyak kritik dan sebagainya itu harus dihormati oleh semua pihak," imbuhnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments