Kamis, 21 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ledakan Kombes Dinilai Buat Banyak Polisi Duduki Jabatan Sipil

Ledakan Kombes Dinilai Buat Banyak Polisi Duduki Jabatan Sipil

redaksi Jumat, 08 November 2019 12:19 WIB
lampung.tribunnews.com
Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian meminta maaf tidak bisa menyenangkan semua pihak selama menjabat dan menyinggung terkait ledakan Komisaris Besar (Kombes). Pengamat politik Adi Prayitno menilai ledakan Kombes akan membuat banyak jabatan publik yang diisi oleh kepolisian.

"Salah satu yang paling mungkin diprediksi dari ledakan kombes ini akan banyak jabatan-jabatan publik yang selama ini dipegang sipil akan diisi polisi," ujar Adi saat dihubungi Rabu (6/11).

Adi mengatakan, saat ini banyak posisi yang seharusnya jabat oleh warga sipil namun justru diisi dari pihak kepolisian. Menurutnya ke depan hal ini harus diatasi, karena adanya kekhawatiran kembalinya dwi fungsi polisi seperti masa orde baru.

"Buktinya sudah banyak seperti Bulog, PSSI, Pramuka dan lain-lain dari Polisi. Tentu ini tak bisa dihindari. Ke depan harus ada rekayasa agar luberan kombes ini tak menyasar posisi yang selama ini diisi kalangan sipil, karena ada trauma masa lalu zaman orba," kata Adi.

"Publik trauma dan khawatir soal potensi kembalinya dwi fungsi polisi/tentara, seperti orba tapi dalam wujud lain," sambungnya.
Adi yang merupakan Direktur Eksekutif Parameter politik juga menyebut, saat ini Polisi harus profesional untuk mengayomi masyarakat. Sikap profesional ini disebut dapat dilakukan dengan tidak mengisi posisi-posisi yang seharusnya dijabat oleh warga sipil.

"Suka tak suka, salah satu semangat reformasi adalah menjauhkan polisi dari jabatan politik strategis. Polisi harus profesional sebagai pengayom rakyat, bukan menyasar wilayah strategis yang biasa diisi sipil biar tak ada benturan kepentingan," tuturnya.
Adi menuturkan, Kapolri perlu memikirkan solusi untuk mengatasi ledakan Kombes. Menurutnya solusi diperlukan agar ledakan Kombes ini dapat diatur secara proposional di internal kepolisian.

"Intinya Kapolri baru harus memikirkan solusinya, agar ledakan Kombes bisa ditampung secara proporsional di internal kepolisian dan tidak 'berdiaspora' ke wilayah sipil. Seperti Pak Tito bilang, Kapolda bisa dibintang duakan itu salah satu contoh rekayasa," ujar Adi.
Sebelumnya Tito meminta maaf jika ada kesalahan saat menjabat selama 3 tahun 3 bulan. Tito meminta maaf tidak bisa menyenangkan semua pihak, termasuk soal ledakan Kombes.

Awalnya Tito berbicara soal masalah internal yang dia hadapi selama menjabat sebagai Kapolri. Dia mengaku menghadapi masalah kenaikan Kombes menjadi Jenderal bintang I.

"Saya hadapi persoalan internal, yaitu ledakan Kombes ini yang berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman. Saya nggak tahu ada senior atau tidak, kalau ada senior saya minta maaf kalau ada salah," kata Tito saat acara pisah sambut Kapolri di hadapan personel Polri di Mako Brimob, Cimanggis, Depok.

Antre
Sementara itu, berdasarkan data Polri, saat ini ada 460 kombes yang istilahnya sudah 'eligible'.

"Yang sudah eligible betul 460-an orang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (7/11).

Dedi menjelaskan maksud dari kata 'eligible' adalah yang sudah sekolah untuk pangkat perwira tinggi (pati) atau jadi jenderal. Para kombes tersebut, lanjut Dedi, berhak mendapat promosi jabatan lebih tinggi.

"Itu orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Eligible itu kan orang-orang yang memiliki jabatan 2B2 dan 2B1," ujar Dedi.

SSDM Polri mencatat dari sekitar 460 kombes, ada 284 orang yang belum mendapat jabatan. Mereka sehari-hari menjadi analis kebijakan di masing-masing satuan kerja, yang disesuaikan dengan keahliannya.

"Saat ini 284 orang (dari 460 kombes) yang anjak (menjadi analis kebijakan atau belum ada jabatan)," tutur Dedi. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments