Jumat, 23 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • LSM Pendoa Surati Kejatisu, Pertanyakan Kejari Stabat Soal Penanganan Kasus Korupsi di Langkat

LSM Pendoa Surati Kejatisu, Pertanyakan Kejari Stabat Soal Penanganan Kasus Korupsi di Langkat

Senin, 26 Mei 2014 09:29 WIB
Medan (SIB)- LSM Pendoa  menyurati Ketua Komisi Kejaksaan Indonesia, Jaksa Agung, Kejatisu dan Kejari Stabat, sehubungan dengan kinerja penyidik Kejari Stabat dalam  penanganan kasus dugaan korupsi  biaya perjalanan dinas TA 2012 di DPRD Langkat, yang hingga kini baru menetapkan Sekretaris DPRD Langkat  Drs H Salman  MSi dan mantan Sekretaris DPRD Langkat Supomo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Surat kami kali ini  menindaklanjuti surat  laporan/pengaduan kami  sebelumnya tertanggal 5  Mei 2014 yang mempertanyakan  perkembangan  sikap  para pihak terkait  tentang temuan  berbagai kejanggalan dalam  penanganan  pihak Kejari Stabat soal  perkara  dugaan korupsi biaya perjalanan dinas DPRD Langkat TA 2012,” kata  Ketua LSM Pendoa Ungkap Marpaung, Rabu (21/5) usai menyerahkan  suratnya ke Kejatisu.

Dalam surat  LSM Pendoa  ditandatangani Ungkap Marpaung (Ketua umum) dan  Lattas Panjaitan SE (Sekretaris Umum) disebutkan, hingga saat ini penyidik Kejari Stabat  hanya menetapkan Sekretaris DPRD Langkat  dan mantan sekretaris DPRD Langkat  sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Padahal berdasarkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Sumut No 114/LHP/XVIII.MDN/X/2013 tertanggal  29  Oktober 2013, dugaan tidak pidana   korupsi biaya perjalanan dinas DPRD Langkat TA 2012 yang menimbulkan  kerugian  negara sekitar Rp 665,9 juta itu juga diduga dilakukan oknum Ketua DPRD Langkat RHB dan para anggota DPRD Langkat serta pihak-pihak lain yang terkait.

“Kami menilai  langkah langkah yang diambil para penyidik di Kejari Stabat dalam menangani perkara tersebut seolah-olah  mengesampingkan  keterlibatan  para terduga pelaku lain dan hanya menetapkan H Salman dan  Supomo sebagai tersangka. Ini menimbulkan  impresi yang sangat kuat  adanya  sikap tebang pilih dan tidak bebas  kepentingan,” kata Ungkap.

Secara hukum, kata dia, dugaan tipikor yang terjadi di DPRD Langkat dilakukan secara bersama-sama  sebagaimana dimaksud  pasal 55  ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 2, pasal 3 dan pasal 18 UU Tipikor. Oleh karenanya  tidak ada alasan  hukum untuk  tidak menetapkan oknum ketua DPRD Langkat dan para anggota DPRD Langkat lainnya  serta PNS yang terlibat dalam perjalanan  dinas  yang diduga fiktif ini sebagai tersangka.

Atas dasar itu, Ungkap memohon kepada Kejari Stabat dalam kapasitas dan kewenangannya segera menetapkan  oknum ketua DPRD dan para anggota DPRD Langkat lainnya serta PNS di jajaran DPRD Langkat yang turut serta melakukan  perjalanan dinas fiktif sekaligus menimbulkan  kerugian  sebagai tersangka. Sedangkan Komisi Kejaksaan  RI  diharapkan  mengambil langkah proaktif  terhadap Kejari Stabat demi  menghindari  terjadinya berbagai kemungkinan yang bisa mencoreng acitra  kejaksaan. Begitu juga Kejatisu agar melakukan berbagai upaya  konkret  mencegah terjadinya penyimpangan etika  kejaksaan di wilayahnya.

Kasi Penkum/Humas Kejatisu Chandra Purnama SH  yang hendak dikonfirmasi terkait surat LSM Pendoa, tidak berada di kantor. Menurut staf Humas Noprianto  Sihombing SH,atasannya itu sedang umroh. Sementara Staf Humas Noprianto, mengaku belum mengetahui  surat laporan  LSM Pendoa  yang ditujukan ke Kejatisu.” Saya belum tau itu, mungkin suratnya ke sekretariat di Lt 2 Kejatisu. Tapi biasanya  semua surat  akan ditanggapi setelah diteliti,” katanya saat dijumpai wartawan di ruangan Intel Kejatisu. (A-1/f)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments