Rabu, 13 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • LBH Citra Keadilan Layangkan Somasi dan Siapkan Gugatan Citizen Lawsuit

Tanah Eks HGU PTPN-II Diperjualbelikan, PTPN-II Tak Harus Tunggu KHT?

LBH Citra Keadilan Layangkan Somasi dan Siapkan Gugatan Citizen Lawsuit

redaksi Jumat, 08 November 2019 13:41 WIB
cnnindonesia.com
Ilustrasi
Medan (SIB)
Lahan-lahan eks hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) di sejumlah lokasi operasional badan usaha milik negara (BUMN) tersebut, ternyata telah diperjualbelikan kepada pihak ketiga yang sama sekali tidak terdaftar atau terdata di daftar yang telah ditetapkan dan diterbitkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini gubernur Sumut.

Aliansi masyarakat peduli agraria di Sumut yang tergabung dalam Tim Citizen Lawsuit di Biro Pengacara Hukum dan Administrasi (BPHA) Citra Keadilan, Sahat MT Simatupang, Ir Timbul Manurung dan H Hamdani Harahap SH MH, menyatakan secara hukum dan akal sehat pengalihan hak tanah ex HGU PTPN II itu tidak sah, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat substansif maupun kosideran dengan status tanah tersebut.

"Ada indikasi sejumlah obyek tanah eks HGU PTPN-II itu telah diperjualbelikan kepada pihak ketiga. Ironisnya, pihak PTPN-II menjual atau mengalihkannya kepada pihak yang tidak terdata pada daftar yang telah ditetapkan gubernur (Sumut). Padahal Gubsu Edi Rahmayadi sudah menegaskan harus kepada yang terdaftar," ujar Sahat Simatupang dan Timbul Manurung kepada pers di Medan, Rabu (6/11).

Mereka memaparkan data, PTPN II telah mengeluarkan beberapa surat seperti surat Nomor 20/SPP-A/2071/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada orang dan badan hukum yang menguasai dan yang mengusahai tanah ex HGU PTPN II atau kepada pihak ketiga lainnya supaya menyetor sejumlah uang kepada PTPN II sebagai pembayaran uang ganti rugi atas penghapus-bukuan dan pemindahtanganan tanah eks HGU PTPN II dengan luas tertentu di Kabupaten Deliserdang, Kota Medan dan Kota Binjai.

Padahal ujar mereka, hubungan hukum PTPN II dengan tanah terperkara hanya sebagai penerima hak guna usaha saja. Negara tidak ada memberikan wewenang kepada PTPN II untuk mengalihkan dan membagi-bagi tanah terperkara kepada pihak ketiga, terlebih setelah HGU tidak diperpanjang atau tidak diberikan lagi kepada PTPN II.

Selain itu, pihak PTPN-II dinilai memanipulasi kebijakan karena justru memperalat sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai alasan atau dasar hukum PTPN II menerbitkan surat jual-beli tanah eks HGU tersebut.

Kebijakan yang (diduga) diperalat itu antara lain: (1). Keputusan Kepala BPN RI No.10/HGU/ BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 Februari 2004. (2). Surat Gubernur Sumatera Utara No.181.1/13294/2017 perihal daftar Nominatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II tanggal 21 Desember 2017. (3). Keputusan Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara II sesuai Surat No. S-555/MBU/08/2018 dan 3.00/KPPS/15/VIII/2018 perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Asset Tanah Eks Hak Guna Usaha Seluas 2.216,2855 Ha tanggal 24 Agustus 2018. (4). Laporan Hasil Akhir Penilaian KJPP Rengganis, Hamid & Rekan terhadap harga asset areal Eks HGU PTPN II berupa Tanah Kosong Peruntukan Garapan Masyarakat Desa Sena di RUTRWK, terletak di Jl Arteri Kualanamu (d.h. Jl Batangkuis), Desa Sena, Kec. Batangkuis, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai No. Laporan 00079/2.1403-01/P1/01/0387/I/V/2019 tanggal Laporan 30 April 2019. (5). Berita Acara Penetapan Harga Penilaian Asset Eks HGU PTPN II berupa Tanah Kosong Peruntukan Garapan Masyarakat Desa Sena di RUTRWK, terletak di jalan Arteri Kualanamu (d/h jalan Batang Kuis), Desa Sena, Kec Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara No. BA-PEN/029/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Lalu, Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang dirujuk PTPN II untuk menerbitkan surat (objek sengketa) itu tidak dapat lagi dijadikan alasan pembenar bagi PTPN II karena telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. : 156/G/2018/PTUN-MDN yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No.: 83/B/2019/PT.TUN-MDN dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

" Itu artinya, tindakan jual beli lahan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan keuangan negara. Jadi, surat tersebut ditarik dan dibatalkan guna menghindari tuntutan hukum. Kami sudah layangkan somasi (PTPN II) dan akan melaporkannya ke pihak berwajib Bahkan, kami juga akan menggugat ke pengadilan melalui prosedur citizen lawsuit kalau somasi tidak direspon," ujar Sahat dan Timbul sembari menunjukkan copy daftar nominasi lahan.

Sementara itu, kuasa hukum PTPN II Sastra SH MKn tak bisa dikonfirmasi karena tidak menyahut panggilan telepon ketika dihubungi Kamis (7/11) kemarin. Pihak staf humas dan bagian umum PTPBN II Sutan Panjaitan dengan singkat menyebutkan, pihaknya tak perlu dan tidak harus menunggu kebijakan atau proses yang bersifat kekuatan hukum tetap untuk pengalihan hak atau penjualan lahan-lahan eks HGU PTPN II tersebut.

"Untuk pelepasan hak aset (penjualan lahan) itu sebagian masih dalam proses perubahan menjadi hak guna bangunan. Kalau menunggu keputusan hukum tetap untuk melepaskan lahan-lahan itu, kapan lagi lakunya? Itu kan prosesnya lama. Lagi pula, itu lahan atau tanah kan tanah kami. Kalau punya kami (PTPN II), yang terserah kamilah, mau dilepas (dijual) ke siapa," ujar Sutan, sembari menjelaskan proses peralihan peruntukan lahan HGU PTPN II di kawasan Bekala-Laucih Simalingkar yang juga masih dalam proses perubahan status dari HGU ke HGB untuk pembangunan 30.000 unit rumah. (M04/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments