Selasa, 14 Jul 2020
  • Home
  • Headlines
  • Kuasa Hukum 2 Bidan PTT Minta Poldasu Segera Periksa Plt Bupati Tapteng Syukran Tanjung

Kuasa Hukum 2 Bidan PTT Minta Poldasu Segera Periksa Plt Bupati Tapteng Syukran Tanjung

Selasa, 04 November 2014 09:14 WIB
Medan (SIB)- Kuasa hukum dua bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), Dharma Hutapea, SH meminta Poldasu segera memeriksa Plt Bupati Tapteng H Syukran J Tanjung, untuk mempertanggungjawabkan dugaan kasus penipuan yang dilakukannya terhadap dua bidan PTT (Yusnidar Laoly dan Sumyati Daeng), demi tegaknya supremasi hukum yang saat ini sedang digalakkan pemerintah.

"Kita minta Poldasu segera memanggil dan memeriksa Syukran Tanjung, karena  berdasarkan fakta dan data yang dimiliki klien kami, sangat jelas Plt bupati ini  telah merugikan atau menipu klien kami, karena menjanjikan akan menjadikan bidan PTT dengan mengutip uang, tapi hingga kini tidak terwujud," kata Dharma Hutape kepada wartawan, Senin (3/11) di Medan.

Dharma Hutapea bahkan membantah secara tegas pernyataan ajudan Syukran Tanjung, Hamdan Lubis, yang mengaku saat diperiksa di kepolisian menyatakan bahwa penyerahan uang tidak langsung ke Syukran Tanjung. Tapi, uang sejumlah puluhan juta itu diterima Hamdan Lubis, kemudian  diserahkan ke Syukran yang saat itu masih menjabat Wabup Tapteng.

"Pernyataan Hamdan Lubis tersebut sangat tidak benar dan bohong besar. Sebab, klien saya sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Syukran langsung dan dibuatkan kuitansi serta ditandatangani sendiri oleh Syukran," tegas Dharma Hutapea.

Dharma mengaku, pernyataan Hamdan Lubis tersebut sebagai upaya untuk membalikkan fakta sebenarnya terhadap kasus yang menimpa kedua bidan di Tapteng tersebut. "Jelas ini ada upaya membalikkan fakta. Jika benar nantinya  ada upaya membalikkan fakta, kita akan melakukan tuntutan atau gugatan terhadap  Syukran khususnya Hamdan Lubis," tukas Dharma Hutapea.

Menurut  Dharma, saat kliennya menyerahkan uang kepada Syukran Tanjung, disaksikan oleh suami korban sendiri dan saksi korban Jhonson Hutabarat, sehingga besar harapan kuasa hukum bidan PTT tersebut, agar Polda Sumut segera memeriksa Syukran, agar kasus yang menimpa kliennya segera tuntas. "Kami siap dikonfrontir dengan Syukran, soal adanya bantahan Syukran tidak ada menerima uang dari klien kami," tegasnya.

Sementara itu, Jhonson Hutabarat merupakan saksi kedua korban yang melihat langsung penyerahan uang tersebut kepada Syukran juga mengaku siap memberikan keterangan sebenarnya dan dilakukan konfrontir, karena pada saat itu Jhonson mengaku  diminta kedua korban untuk diperkenalkan dengan Hamdan Lubis dalam pengurusan menjadi bidan PTT.

"Lalu Hamdan Lubis membawa kami langsung bertemu Syukran Tanjung. Dalam pertemuan itu, saya melihat langsung pertukaran amplop tebal. Setelah pertemuan baru saya ketahui jumlahnya sebesar Rp25 juta. Saat itu, saya melihat sendiri Syukran  mengambil amplop yang diserahkan korban disertai dengan kuitansi yang ditandatanganinya sendiri,” jelas Jhonson.

Tidak hanya itu, Jhonson juga mengaku mendengar langsung pada pertemuan kedua korban, Syukran berjanji sekitar 3 hingga 4 bulan korban akan dipanggil untuk diangkat menjadi bidan PTT. Tapi sampai satu tahun ditunggu hingga saat ini tidak terwujud. “Saya siap  dikonfrontir dan dipertemukan dengan Hamdan Lubis, untuk mengungkap fakta sebenarnya yang dilakukan Syukran Tanjung,” ujarnya.(A4/d)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments