Sabtu, 26 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Korupsi Swasta Terjadi Karena Pemegang Kekuasaan Minta “Jatah”

Seketaris KAD Sumut Samuel Hasibuan

Korupsi Swasta Terjadi Karena Pemegang Kekuasaan Minta “Jatah”

* KPK dan KAD akan Bina Calon Kepala Daerah Lewat Webinar
Kamis, 17 September 2020 09:18 WIB
Internet

Ilustrasi Korupsi

Medan (SIB)
Sekitar 80 persen kasus korupsi di Indonesia yang ditangani KPK, pasti ada swasta didalamnya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, tapi 60 persennya pihak swasta sebagai korban. Hal itu karena regulasi yang terjadi di tanah air dan banyak pemegang kekuasaan meminta jatah ketika si pengusaha mengerjakan proyek. Korupsi itu terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan minim integritas, pemegang kekuasaan membuat kebijakan, pengusaha yang jadi korban.

“Memang betul apa yang dikatakan Mahfud MD, korupsi swasta tak kalah jahat dengan korupsi APBN. Ini terjadi karena kurangnya integritas pengusaha untuk tidak mau ikut (menolak) dalam sistem atau permainan yang dibuat pemegang kekuasaan. Tapi bukan melulu pengusaha sebagai pelaku, banyak juga jadi korban kebijakan penguasa,” kata Seketaris Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi (KAD) Provinsi Sumatera Utara Samuel Hasibuan kepada wartawan, Senin (14/9) di ruang kerjanya Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Korupsi itu, kata Samuel tidak terjadi saat pelelangan barang dan jasa, tapi sudah dimulai dari perencanaan penganggaran pagu. Padahal, pengusaha secara undang-undang sudah untung 10 sampai 15 persen dari proyek yang dikerjakannya. Tapi faktanya, sering ada ruang antara pelaksanaan dan pagu yang membuat ada dana tak bertuan, sehingga keuntungan jauh melebihi ketentuan.

“Semua pekerjaan wajib dipertanggung jawabkan, meski ada yang menawar sampai di bawah 80 persen dari pagu. Tapi faktanya tidak, banyak kepentingan dan pihak-pihak terkait di dalamnya,” terangnya.

Kehadiran KAD yang sudah ada di 8 provinsi termasuk Sumut sebagai perpanjangan tangan KPK untuk pencegahan korupsi, bukan penindakan. Lembaga ini nantinya mengedukasi dan melakukan pembinaan baik kepada pengusahanya, pengguna jasanya maupun pihak pemegang kekuasaan pemerintah, untuk sama-sama berfikir supaya tidak lagi melakukan korupsi.

“Kami tahu, ini bukan pekerjaan gampang, tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena biaya politik sangat tinggi. Orang mau dapat jabatan harus mengeluarkan biaya. Setelah duduk “berkewajiban” mengembalikan pengeluarannya. Bisa jadi memang ada kepala daerah yang dibiayai “cukong”. Kita mengartikan cukong ini oknum pengusaha, tapi tidak semua pengusaha jadi cukong calon kepala daerah. Itu terjadi karena ada kepentingan di Pilkada. Setelah kepala daerah duduk, maka anggaran daerah dilimpahkan ke cukong,” tuturnya.

Dikatakan, dalam waktu dekat KPK akan melaksanakan Webinar tentang anti korupsi menjelang Pilkada di Sumut. Pembicaranya dari KPK. Untuk mengumpulkan calon kepada daerah untuk di edukasi teknisnya hanya melalui Webinar, karena masih sulit untuk tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini. Sebelum Pilkada bulan Desember, KAD Sumut akan melakukan beberapa kali Webinar sebelum Pilkada dan sebelum korupsi terjadi.

“Misalkan dari 100 orang yang akan bertindak curang (korupsi), setelah mengikuti Webinar, mudah-mudahan 25 orang akan sadar. Kehadiran kami (KAD) adalah pencegahan. Karena, faktanya penindakan tidak mampu menimbulkan efek jera korupsi di Indonesia. Sudah berapa banyak penindakan dilakukan KPK, tapi korupsi tidak turun. Makanya kami masuk, dengan harapan lebih efektif dari penindakan,” paparnya. (M10/c)

T#gs Bina Calon Kepala DaerahKPKKorupsi SwastaPemegang KekuasaanSamuel HasibuanSeketaris Komite Advokasi Daerah
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments