Jumat, 06 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Korupsi Mengalir Sampai Jauh, dari BLT Hingga Pembangunan Masjid

Korupsi Mengalir Sampai Jauh, dari BLT Hingga Pembangunan Masjid

Sabtu, 20 Desember 2014 09:10 WIB
Jakarta (SIB)- Korupsi tidak hanya dilakukan Ketua MK, anggota DPR, menteri atau pengusaha, tetapi juga dilakukan hingga tingkat aparatur desa. Layaknya air, korupsi di Indonesia mengalir sampai jauh.

Jumat (19/12) tercatat tindakan dugaan korupsi yang langsung bersinggungan dengan hak si miskin dilakukan oleh Ngatmo (31), Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Ngatmo meminta jatah Rp 40 ribu tiap kupon bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima warga sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada 2008 lalu.

Ngatmo mengancam warganya yang tidak memberikan jatah kepadanya tidak akan mendapatkan jatah BLT lagi. Hasilnya cukup membuat kantongnya tebal karena dia sukses mengantongi uang Rp 48 jutaan. Perlawanan warga desa atas upeti liar tidak terhindarkan, Ngatmo akhirnya dilaporkan ke aparat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Setelah melalui proses hukum yang lama, Ngatmo akhirnya dihukum 14 bulan penjara.

Beda Bojonegoro, beda pula di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kepala SMPN I Tanjung Tiram, Armansyah (50), mengkorup dana bantuan operasional sekolah (BOS) mencapai Rp 150 jutaan. Ia memanipulasi laporan keuangan fiktif seperti pembelian pot bunga, 10 unit white board, pengadaan 3 set gorden, perawatan komputer, dan pembelian satu set komputer. Pengadilan Tinggi (PT) Medan menghukum Armansyah 18 bulan penjara.

Di Kulonprogo DIY, Kades Banyuroto Suroso juga bermain anggaran. Saat itu tengah dicari lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 2004. Dalam anggaran, harga tanah yang dibebaskan ditentukan Rp 24.500 per meter. Namun dalam kenyataannya seorang warga desa bernama Kayem mendapat pembebasan lahan Rp 1.700 per meter dan Kusnan Rp 2.450. Total lahan yang dibebaskan 14 ribu meter persegi.

Nah dari selisih harga tanah itu, para panitia mengambil untuk keuntungan pribadi dengan pembagian beragam. Suroso mendapat jatah Rp 12,5 juta. Adapun total kerugian yang dialami negara sebesar Rp 264 juta. Atas perbuatannya, MA menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara.

Di Garut, Jawa Barat, para kepala desa ramai-ramai didakwa mengorupsi subsidi beras bagi rakyat miskin. Mereka yaitu Kades Cibiuk Kidul Agus Suganda, Kades Cibiuk Kelar Asep Gojali, Kades Majasari Tatang Koswara dan Kades Cipareuan, Ata Sutisna. Atas perbuatannya, mereka dihukum bervariasi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada Maret 2014 lalu. Ada yang 2 tahun dan ada yang 2,5 tahun penjara. Mereka kini menempuh jalan kasasi.

Tidak hanya itu, anggaran masjid juga tidak lepas dari korupsi. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Teuku Ihsan Hinda, didakwa menilep Rp 625 juta dari anggaran Rp 1,2 miliar anggaran pembangunan masjid. Pada 3 Juli lalu, PT Bandung menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Teuku.

Tak hanya itu, pembangunan gedung pengadilan pun ikut dikorupsi. 2 Pejabat Pengadilan Agama (PA) Barabai, Kalimantan Selatan (Kalsel), Pathurrahman dan Yusriansyah masing-masing dihukum 1 tahun penjara. Keduanya dibui karena terseret kasus korupsi pembangunan gedung PA Barabai tahun anggaran 2011. (detikcom/h)


T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments