Rabu, 20 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Komisi VII DPR RI, PLN dan Gubsu Sepakati Solusi Krisis Listrik

Komisi VII DPR RI, PLN dan Gubsu Sepakati Solusi Krisis Listrik

Selasa, 04 Maret 2014 09:33 WIB
Sib/ist
SOLUSI KRISIS LISTRIK : Kesepakatan solusi krisis listrik ditandatangai Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Bathoegana, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana diGubernuran, Jalan Sudirman Medan, Senin (3/3) pet
Medan (SIB)- Komisi VII DPR RI, PT PLN (Persero) dan Gubsu di Gubernuran, Jalan Sudirman Medan, Senin (3/3/2014), membahas krisis listrik yang terjadi di Sumut dalam satu bulan terakhir. Pertemuan melahirkan beberapa kesepakatan bersama yang akan menjadi solusi jangka pendek dan jangka menengah mengatasi krisis listrik. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa krisis listrik di Sumut akan berakhir.

Adapun solusi krisis listrik itu, sebagaimana yang disampaikan Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana kepada wartawan, yakni rencana pemenuhan tambahan pasokan dari PT Inalum dari 90 MW menjadi 135 yang ditargetkan terealisasi 3-10 Maret 2014. Namun untuk mewujudkannya, butuh dukungan pemerintah dan DPR.

Kemudian penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 180MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin). Ini diperkirakan beroperasi tanggal 10 Maret 2014. Dukungan dari DPR RI dan pemerintah juga diperlukan.

Rencana tambahan pasokan dari penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2). Ini diperkirakan beroperasi 10 Maret 2014.

Kemudian mempercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW. (Unit 2 sebesar 60 MW dalam tahap pengujian mulai 10 maret, COD bulan April 2014 untuk unit 1 dan Juni 2014 untuk unit 2)

Solusi lainnya yaitu dibutuhkan tambahan cadangan pasokan  30 % dari beban puncak 1700 MW sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari pengoperasian sewa PLTD MF0 120 MW secara bertahap (April 20 MW sampai Juni 120 MW).

Kemudian dari PLTU Nagan Raya dengan kapasitas 2x95 MW, yang ditargetkan akhir April-Juni tahun 2014. Dari PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2x200 MW pada akhir tahun 2014, dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada Maret 2014.

Kesepakatan itu ditandatangai Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Bathoegana, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana.

Namun sayang, ketika didesak apakah solusi krisis listrik itu bisa direalisasikan, Ngurah Andyana mengatakan tidak ada. "Kita mengasumsikan dari pekerjaan-pekerjaan pembangkit yang akan siap," katanya.

Ditanya apakah ada solusi lain jika rencana-rencana dalam solusi yang disepakati itu tidak terealisasi, Ngurah Andryana hanya menyatakan akan berupaya menjalankan kesepakatan itu. "Genset kita sudah coba, dari sekitar 300 MW yang kita sewa, namun faktanya hanya sekitar 150 yang terealisasi," ujarnya.

Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyerahkan sepenuhnya penyelesaian listrik kepada PLN.

Dia berharap agar PLN berupaya maksimal merealisasikan penyelesaian krisis listrik di Sumut.

"Itu tanggung jawab PLN, namun sepanjang bisa kita bantu, misalnya soal koordinasi pembebasan lahan dan perizinan, kita akan bantu," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Batoegana mengatakan, pihaknya akan memantau perkembangan penyelesaian krisis listrik dari apa yang telah disepakati dalam rapat itu.

"Besok juga kita meninjau pembangkit di Pangkalan Susu, karena kami dengar ada masalah jaringan yang belum terpasang. Harapannya, kita bisa selesaikan itu sesegera mungkin," katanya.

Komisi VII yang ikut rapat adalah Milton Pakpahan (PD), Juhaini Alie (PD), Markum Singodimejo, Halim Kalla (PG), Irwansyah (PDIP), Drs Muhammad Idris Luthfi (PKS) dan H Hery Lontung Siregar (Hanura).

Kemudian GM PLN Wilayah Sumut Dyananto, GM Pembangkit Sumatera Bagian Utara Bernandus Sudarnanta, Kadis Pertambangan dan Energi Sumut Binsar Situmorang dan para pejabat lainnya. (A16/w)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments