Minggu, 17 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ketua PWI Sumut Sesalkan Petugas BPK RI Halangi Tugas Wartawan di Tanjungbalai

Ketua PWI Sumut Sesalkan Petugas BPK RI Halangi Tugas Wartawan di Tanjungbalai

PWI Tanjungbalai dan LCK Mengecam
admin Rabu, 20 Maret 2019 09:00 WIB
H Hermansyah SE
Medan (SIB) -Ketua PWI Sumut H Hermansyah SE menyesalkan sikap petugas lapangan BPK RI perwakilan Provinsi Sumut yang melarang wartawan mengabadikan pemeriksaan hotmix jalan di beberapa lokasi di Kota Tanjungbalai.

"Kita menyesalkan petugas lapangan BPK RI menghalangi tugas wartawan, apalagi telepon genggam milik wartawan sempat dirampas," kata Hermansyah saat ditanya tanggapannya terkait pemberitaan Harian ini terkait petugas BPK RI yang menghalangi tugas wartawan di Tanjungbalai, Selasa (19/3).

Petugas lapangan BPK RI punya tugas membuat laporan yang telah dikerjakan di daerah untuk dievaluasi. "Mungkin itu ya, tidak sembarangan orang bisa mengetahui hasil pekerjaan mereka. Mungkin mereka menduga, wartawan akan lebih menyiarkan hasil evaluasi yang mereka lakukan," ujarnya.

Namun, perlu diingat dan dicatat oleh BPK RI, petugas lapangannya wajib mengetahui tugas dan fungsi wartawan. "Ingat tugas dan fungsi wartawan mencari, meliput dan menyiarkan berita hingga mengkritik kebijakan yang tidak benar atau menyimpang," tegasnya.
Selain itu, Hermansyah juga menjelaskan, wartawan juga punya tugas mengawasi di lapangan. Jadi, diharapkan kepada seluruh instansi pemerintah agar saling menghormati.

"Janganlah pula petugas lapangan menghalangi tugas wartawan hingga telepon genggam android milik salah seorang wartawan sempat dirampas oleh petugas BPK RI. Pahami UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, petugas lapangan dari pihak BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap hotmix jalan di beberapa lokasi di Kota Tanjungbalai terkesan alergi terhadap wartawan.

Pasalnya, petugas BPK RI itu melarang setiap wartawan yang datang ke lokasi untuk mengabadikan gambar pemeriksaan lapangan tersebut. Bahkan telepon genggam android milik salah seorang wartawan sempat dirampas oleh petugas BPK RI tersebut. Hal itu dikatakan H Adi Sastra (65) wartawan media cetak terbitan Medan yang mengalami kejadian itu ketika diwawancarai SIB, Senin (18/3).

Kejadian itu Jumat (15/3) lalu, saat itu petugas BPK RI sedang memeriksa proyek hotmix di Jalan Lingkar Utara Tanjungbalai.

Padahal dirinya datang ke lokasi itu hanya menjalankan tugas jurnalistik yaitu untuk mengambil gambar pelaksanaan pemeriksaan sebagai bahan pemberitaan. Namun dirinya malah menerima sikap dari petugas BPK RI yang tidak etis dan tidak menghargai serta menghalangi tugas wartawan.

Oleh karena itu, dirinya sangat menyayangkan sikap petugas BPK yang kurang beretika dan tidak memahami profesi wartawan. "Saya datang bukan menghambat kerja mereka. Saya hanya menunaikan tugas sebagai wartawan yaitu untuk menyajikan berita kepada masyarakat terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan pihak BPK itu," ucap Adi.

PWI dan LCK Kecam
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungbalai Yan Aswika mengecam perbuatan petugas BPK RI yang menghalang-halangi wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Jika ada oknum yang menghalang-halangi wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik, oknum tersebut patut diduga melawan hukum, yakni UU Pers. Oknum yang menghalangi tugas jurnalistik bisa terkena hukuman penjara dua tahun dan denda paling banyak setidaknya Rp500 juta," kata Yan Aswika kepada SIB, Selasa (19/3).

Menurut dia, UU Pers menjamin Kebebasan dan Kemerdekaan Pers Nasional dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi melalui saluran yang tersedia.

Menghalangi tugas jurnalistik tersebut bisa saja merampas alat kerja wartawan seperti kamera atau handphone (HP) yang digunakan untuk merekam kegiatan-kegiatan yang dianggap memiliki nilai berita. Dengan demikian, siapapun yang melakukan kekerasan (merampas) alat kerja wartawan dengan maksud menghalangi jurnalis melaksanakan tugas jurnalistiknya, bisa dikenakan ancaman pidana sesuai Undang-Undang Pers tersebut.

Chairul Rasyid Direktur Lembaga Cerdas Kota (LCK) Tanjungbalai menanggapi pemberitaan SIB tersebut, menilai bahwa keberadaan petugas BPK RI itu tidak menghargai tugas wartawan, mulai dari perampasan HP android milik wartawan dan kata ancaman kepada wartawan. "Padahal, jurnalistik saat ini menjadi bagian penting dari pilar pembangunan Indonesia," sebut Chairul.

Oleh karena itu, kepada Ketua BPK RI perwakilan Sumatera Utara diminta agar menindak oknum yang telah menghalangi tugas wartawan dan meninjau ulang kinerja tim yang melakukan memeriksa pembangunan Hotmix di Tanjungbalai. "Kita juga meminta Ketua BPK RI perwakilan Sumatera Utara agar tegas memberi arahan kepada anggota yang bertugas di lapangan untuk menjunjung tinggi dan menghargai kerja para jurnalistik agar hal yang serupa tidak lagi terjadi di daerah lain," katanya. (A17/E09/BR05/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments