Jumat, 18 Okt 2019

Soal Mati Listrik Massal

Ketua DPR: Tanggung Jawab Menteri BUMN

* DPR Panggil Direksi PLN Hari Ini, Jokowi Diminta Evaluasi Rini-Jonan
admin Selasa, 06 Agustus 2019 09:39 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melimpahkan kesalahan soal mati listrik massal di sejumlah wilayah kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia meminta Rini segera merevitalisasi jajaran direksi PLN.

"Menurut saya dalam kasus ini yang bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN yang menjadi tanggung jawabnya. Juga melakukan investigasi terhadap kerusakan tersebut apakah ada unsur-unsur kesengajaan," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Bamsoet mengatakan padamnya listrik secara massal itu telah mengganggu sektor pertahanan dan keamanan hingga ekonomi. Dia berharap hal serupa tak terulang kembali.

"Menurut saya ini sudah bicara soal negara, seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ini bukan hanya menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional saja, tapi juga masalah pertahanan ekonomi," ucapnya.

Selain itu, dia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada PT PLN (Persero) atas peristiwa mati listrik tersebut. Jokowi pagi tadi diketahui mendatangi kantor pusat PT PLN di Jakarta Selatan.

"Saya juga memahami jika presiden marah, karena ini Ibu Kota barometer negara ini. Kalau dikaitkan dengan citra pastinya akan sangat tercoreng di mata internasional. Nah, ke depan bagaimana cara mengantisipasi agar persoalan ini tidak terjadi kembali," kata Bamsoet.

Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8) hari ini. DPR memanggil Direksi PLN meminta penjelasan dari terkait peristiwa tersebut.

"Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8).

Kendati demikian, Ridwan sendiri menunjuk hidung Rini Soemarno atas kejadian ini. Ia menyebut Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat.

"Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN," ucapnya.

Manajemen PLN Buruk
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan pemadaman itu menunjukkan buruknya manajemen PLN.

"Ini menunjukkan bahwa PLN manajemennya buruk, harusnya mereka memiliki antisipasi-antisipasi terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu, dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Minggu (4/8).

Menurut Karding, perlu adanya kepastian bahwa negara besar seperti Indonesia tidak akan mengalami mati lampu. Terlebih pada daerah-daerah yang menjadi sektor penting hingga pelayanan publik.

"Kita sungguh prihatin mati lampu begitu lama di negara sebesar Indonesia ini, sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu. Terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting, misalnya pelayanan publik seperti KRL , ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama," kata Karding.
Karding menyebut, ke depannya perlu ada perbaikan dalam manajemen ketersediaan listrik. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan dilakukannya sistem cluster terhadap pembangkit listrik.

"Ini pengalaman bagi kita. Ke depan mungkin harus sistem ketersediaan listrik, pengelolaan manajemen listrik ini harus dicluster jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus dicluster biasanya perprovinsi Jawa, DKI, Banten itu harus dicluster," ujar Karding.

Dia mengatakan, ini dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik. Selain itu juga untuk meminimalisir potensi yang dapat membahayakan negara.

"Jadi tidak tergantung pada satu induk atau satu pusat energi listrik, kalau ini yang terjadi terus menerus maka kita dalam bahaya, negara bisa dalam bahaya. Negara bisa sangat mudah disabotase, kalau dia terpusat maka sedikit ada masalah maka semua terganggu, oleh karena itu ke depan menurut saya harus diperbaiki dan manajemen harus tidak boleh dibiarkan buruk seperti hari ini," sambungnya.

Evaluasi Rini-Jonan
Terkait listrik padam massal ini, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya menegur pihak PLN. Tapi juga harus mengevaluasi lintas sektor kementerian yang menaungi PLN.

"Presiden tidak cukup hanya marah, dan melakukan koordinasi di pagi hari tadi," ujar Manajer Program Yappika Hendrik Rosnidar, di Gedung LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Kementerian yang dimaksud Hendrik ialah Kementerian BUMN dan ESDM. Keduanya dinilai juga memiliki tanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8).

"Saya rasa layak kalau presiden mengevaluasi dua menteri itu. Menteri BUMN karena tidak mampu memastikan manajemen pengelolaan BUMN yang baik sehingga proses penanganan listrik menjadi sangat lambat dan tidak proper," ucapnya.

"Kedua menteri ESDM dari aspek teknis, bagaimana mungkin kita sudah mengalami hal yang sama tetapi kita ulang kembali kejadian ini tanpa mitigasi yang proper," lanjut Hendrik.

Selain itu, Hendrik juga mendesak Ombudsman RI untuk juga berperan aktif. Ombudsman menurutnya dapat menyelidiki dan menindak jika ada maladministrasi.

"Karena ini adalah merupakan domain pelayanan publik saya mendesak Ombudsman RI untuk secara protaktif menggunakan kewenangannya untuk melakukan investigasi atas prakarsa mandiri untuk melihat apakah terjadi maladministrasi dan pelanggaran yang lain yang dilakukan terhadap PLN," kata Febi di lokasi yang sama.

Ketua Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Febi Yonesta menyatakan hal yang sama. Menurutnya tidak hanya PLN yang harus mengganti rugi, tapi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi juga harus turut bertanggung jawab atas peristiwa ini.

"Kalau dari kami concern-nya adalah terkait dengan UU Ketenagalistrikan, Pasal 29 UU Ketenagalistrikan diatur apabila terjadi pemadaman maka konsumen berhak mendapat ganti rugi dari perusahaan jenis usaha, dalam hal ini PLN," katanya.

"Tapi jangan salah di Pasal 4 UU yang sama disebutkan kalau pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemda dilakukan olah badan usaha milik negara dan daerah, jadi ada tanggung jawab pemerintah. Di Pasal 1 siapa yang disebut pemerintah? Pemerintah adalah Presiden RI, jadi bicara tentang pertanggungjawaban ini juga harus menyangkut kepada Presiden RI berikut pemegang ijin usaha yaitu PLN," lanjut Febi.

Komnas HAM : Harus Dievaluasi
Komnas HAM juga ikut bicara tentang listrik padam massal di sebagian Pulau Jawa. Komnas HAM meminta persoalan ini menjadi bahan evaluasi.

"Ini harus dievaluasi dan dijelaskan kepada publik mengapa ini terjadi. Yang kedua, apa planning-nya agar ini tidak terjadi lagi.
Kemudian ketiga, kalau memang ini ada kelalaian, diusut sampai tindakan hukum, tidak hanya sanksi administratif," kata komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Choirul Anam di gedung KPK, Senin (5/8).

Dia menyesalkan tak adanya pemberitahuan sebelum pemadaman listrik terjadi. Hal ini, kata Anam, menunjukkan ada masalah tata kelola di PLN.

"Tidak ada pemberitahuan apa pun sebelumnya soal pemadaman lampu, tiba-tiba saja. Itu menunjukkan, satu, tata kelola di PLN ini punya masalah gitu ya," ujarnya.

Choirul kemudian mempertanyakan rencana darurat yang dilakukan PLN. Menurutnya, PLN tidak menyiapkan secara matang terkait rencana jika ada keadaan darurat tersebut.

"Kenapa kok nggak ada emergency yang jelas sejak awal? Kalau ada kan, planning untuk pencegahan bisa. Nah, itu tidak terjadi, sehingga matilah kaya kemarin," ujarnya.

Dia juga menyoroti lamanya waktu pemulihan akibat pemadaman listrik massal tersebut. Menurutnya, PLN tidak menempatkan rencana antisipasi pemadaman sebagai hal yang serius.

"Menurut saya, planning untuk menempatkan ini sebagai sesuatu hal yang strategis tidak secara serius dilakukan," sebutnya. (detikcom/c)
T#gs PLNMati Lampu
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments