Jumat, 18 Sep 2020

Ketahuan! 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

* Juga Mendapat Rangkap Penghasilan
redaksisib Senin, 29 Juni 2020 09:26 WIB

Ahmad Alamsyah Saragih

Jakarta (SIB)
Ombudsman RI menyoroti penunjukan komisaris di BUMN dan anak usahanya. Ombudsman menemukan, ada indikasi sebanyak 397 komisaris rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak usaha.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, temuan itu berbasis data tahun 2019.

"Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan data-data yang kami peroleh basis data ini adalah data 2019 bukan 2020.

Sehingga kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait 2020 kami tidak menyampaikannya di sini," katanya dalam teleconferenfce, Minggu (28/6).

Dia bilang, data ialah indikasi. Sebab seiring berjalannya waktu kemungkinan ada yang masih aktif, ada juga yang tidak aktif.

"Ada kira-kira 397 di BUMN dan 167 di anak perusahaan komisaris yang terindikasi rangkap jabatan. Kenapa kami terindikasi rangkap jabatan karena bersamaan dengan waktu, di 2020 kemungkinan sebagian inaktif, ada yang masih aktif. Nanti akan menjadi bagian konfirmasi kami verifikasi ulang kami ke Kementeian BUMN," paparnya.

Ia menambah, mayoritas komisaris ditempatkan ke BUMN yang pendapatannnya tidak signifikan. Lalu, komisaris itu juga mendapat rangkap penghasilan.

Siapa Saja
Alamsyah Saragih menyebut, mayoritas atau sebanyak 254 orang (64%) berasal dari kementerian, sebanyak 112 orang (28%) dari lembaga non kementerian dan akademisi 31 orang (8%).

Lebih rinci lagi, kementerian Komisaris BUMN yang rangkap jabatan paling banyak berasal dari Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17 orang, dan lain-lain.

"Dan Kementerian Keuangan adalah kementerian yang punya remunerasi tertinggi di Indonesia tapi banyak juga pejabatnya 42 rangkap jabatan dan rangkap penghasilan. Kami di Ombudsman jadi mulai meragukan remunerasi ini tinggi, ini penting atau tidak untuk ASN kalau begini caranya," sambungnya.

Untuk non kementerian sebanyak 27 dari TNI, Polri 13, Kejaksaan 12, pemerintah daerah 11, BPK 4, dan lain-lain.

Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan terkejut lantaran, ada personel Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga Badan Pemeriksa Keuangan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.

"Untuk lembaga non kementerian, kami melihat ada dari TNI, Polri, Kejaksaan Agung, yang agak surprise dari BPK pun ada. Apakah kita masih mau argumen bahwa kita negara yang bisa menjaga etika, bahkan lembaga penegak hukum dan pengawas pun jadi komisaris," ujar Alamsyah.

Alamsyah mengaku tidak mengerti urgensi dari penunjukan personel lembaga pengawas dan penegak hukum tersebut di jajaran komisaris perseroan. Ia yakin ada alasan di balik penunjukkan tersebut. Untuk itu, ia mengatakan bakal menanyakan langsung kepada Kementerian BUMN terkait kondisi tersebut.

"Mudah-mudahan dari review yang dilakukan Ombudsman kita bisa memikirkan ulang bagaimana memberi porsi yang pas dengan argumen yang juga logis," ujar Alamsyah. (detikfinance/Ant/d)
T#gs 397Ahmad Alamsyah SaragihKetahuanKomisaris BUMNRangkap JabatanheadlineJakarta
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments