Jumat, 06 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Kepala Inspektorat Sumut: Sudah 30 PNS dan Tenaga Honorer Diperiksa

Terkait Raibnya Uang Pemprov Sumut Rp1,6 M

Kepala Inspektorat Sumut: Sudah 30 PNS dan Tenaga Honorer Diperiksa

admin Jumat, 20 September 2019 10:30 WIB
Medan (SIB) -Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, Lasro Marbun menyampaikan, saat ini sudah 30 pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang diperiksa terkait raibnya uang milik Pemprov Sumut senilai Rp 1,6 miliar dari pelataran kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan. "Saat ini sudah ada 30 saksi yang kita periksa secara internal," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, yang saat ini tengah bertugas di Nias, Kamis (19/9).

Bukti-bukti raibnya uang tersebut kini sudah dikumpulkan oleh Inspektorat, Lasro mengatakan, ada 23 berkas ditahan dan dokumen 23 yang dikumpulkan.

Sebelumnya, Sekdaprov Sumut R Sabrina menyebut, bahwa uang yang hilang itu untuk menggaji 117 honorarium pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di lima kegiatan. Raibnya uang tersebut juga membuat ratusan tenaga honorer itu tidak mendapatkan gaji bulanannya. Dia belum mau memberikan komentar, anggaran mana yang akan digunakan untuk menggaji ratusan pegawai tersebut. "Saya belum bisa berkomentar lebih jelas mengenai siapa nanti yang akan menggaji 117 tenaga honorer itu," jelasnya.

Sementara Lasro juga belum bisa menyebutkan siapa dalang dari raibnya uang milik Pemprov Sumut ini.

Dia meminta wartawan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. "Kita tunggu saja hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian," katanya.

Harus Bertanggungjawab
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut, Raja Indra Saleh harus bertanggungjawab penuh atas raibnya uang milik Pemprov senilai Rp1,6 miliar di pelataran depan kantor Gubernur Sumut, Senin (9/9) lalu.

"Ya, Plt kepala BPKAD wajib bertanggungjawab atas hilangnya uang Rp 1,6 M tersebut. Hilangnya uang di pelataran parkir kantor gubernur, menurut kami merupakan kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," kata Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum menjawab wartawan, Kamis (19/9).

Sebagaimana diketahui, ungkap Rurita, Provinsi Sumut telah cukup lama disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga pencatatan pembukuan dan akuntabilitas pembayaran pasti sudah mengikuti standar baku keuangan yang disyaratkan, termasuk soal pembayaran nontunai. Terlebih terhitung per Januari 2018 lalu, ada pokok surat edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ, sekaitan akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah, di mana implementasinya dilakukan secara bertahap.

"Maka tanggung jawab hilangnya uang ini harus ditanggung oleh Plt kepala BPKAD dan staf yang mengambil uang tersebut. Artinya, Gubernur juga jangan terburu-buru mengambil kebijakan mencopot pejabat terkait sebelum kasus ini terungkap terang benderang," ujarnya.

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik dan transparansi anggaran Sumut, Elfenda Ananda.

Menurutnya sampai kasus ini terungkap secara jelas, Raja Indra Saleh mesti bertanggungjawab penuh. "Secara teknis kepala BPKAD bertanggungjawab menyelesaikan masalah hilangnya uang Rp 1,6 M itu. Itu uang APBD Sumut, tentu ada proses hukum yang ditangani oleh aparat hukum terkait kasus segera dilaksanakan secara transparan. Selain itu, untuk internal selain pemeriksaaan oleh Inspektorat, Pemprov Sumut bisa melakukan evaluasi sekaligus perbaikan sistem yang lemah dan masih longgar," kata pria yang juga Koordinator Area Sumut Lembaga Riset Indikator Politik ini.

Dia menyarankan Pemprov Sumut dalam hal ini Sekda dan Gubernur segera berbenah agar kasus ini tidak berulang. Tidak boleh juga melempar bola permasalahan kepada bawahan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. "Biarkan proses hukum berjalan. Di satu sisi perbaikan terus dilakukan. Plt Kepala BPKAD biarkan fokus menghadapi persoalan hukum ini secara serius. Kalau memang diakhir penyelidikan ternyata tidak bersalah maka namanya bisa dipulihkan. Tapi, bila terbukti bersalah maka ada konsekuensi jabatan dan hukum yang berlaku," pungkasnya. (M11/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments