Kamis, 13 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Kemen PUPR Tunda Proyek Jembatan Layang Medan-Berastagi, Anggota DPRD SU Kesal

Kemen PUPR Tunda Proyek Jembatan Layang Medan-Berastagi, Anggota DPRD SU Kesal

* Kepala BBPJN II: Akan Dialokasikan Bertahap di APBN 2021 dan 2022
Jumat, 10 Juli 2020 09:19 WIB
Foto: Dok/Sugianto Makmur

Sugianto Makmur

Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur sangat kesal menyikapi Kementerian PUPR menunda proyek pembangunan jembatan layang sejenis Cantilever di ruas Jalan Medan - Berastagi, dengan alasan anggarannya terpakai untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Meski pekerjaan fisik tertunda, tapi di tahun ini juga harus ada upaya permohonan izin kawasan hutan guna memercepat pembangunan proyek jembatan layang Medan-Berastagi, untuk mengatasi kemacetan di jalur tersebut," ujar Sugianto Makmur kepada wartawan, Kamis (9/7) di DPRD Sumut.

Menurut Sugianto, tertundanya proyek pembangunan jembatan layang yang disebut dengan istilah "Kelok Sebelas" tersebut terungkap dalam pertemuan bersama anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu dengan BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) II dengan Pemkab Karo di Kantor BBPJN II Wilayah Sumut.

Dalam pertemuan itu, Kepala BBPJN II Selamet Rasidi mengungkapkan, banyak proyek dan kegiatan Kementerian PUPR yang tertunda tahun ini, akibat pandemi Covid-19, termasuk di antaranya salah satu proyek penting yakni proyek jalan jurusan Medan-Berastagi.

Disebutkannya, salah satu poin krusial yang belum terpenuhi untuk pengerjaan fisik ruas jalan tersebut, karena belum ada izin kerjasama atau izin pinjam pakai kawasan hutan konservasi dan kemungkinan akan dialokasikan kembali anggarannya di APBN 2021 dan 2022 secara bertahap.

"Dibutuhkan kerjasama kita semua agar bisa cepat terealisasi. Jangan sampai uang yang ada di Kementerian PUPR ditarik lagi nantinya," ujarnya sembari menambahkan Kementerian PUPR pernah bertanya, kapan dilelang. Apa mau dilelang, jika di lapangan belum steril.

Berkaitan dengan itu, Selamet Rasidi meminta pihak terkait untuk melengkapi segala sesuatunya untuk pekerjaan fisik yang mau dibangun, khususnya masalah izin pinjam pakai dan izin kerjasama.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kehutanan Sumut UF Purba mengatakan, jika pekerjaan fisik proyek dilakukan di tahun 2021, sebaiknya proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan dimulai tahun ini, sehingga tidak menjadi masalah saat kegiatan dimulai.

Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi mengatakan, proyek jalan ini sudah menjadi prioritasnya, mengingat kebutuhan dan mobilitas masyarakat semakin tinggi dan tak terkendali, sehingga Pemkab Karo terus mengupayakan pembangunan jalan-jalan alternatif menuju Karo.

Bob Andika Sitepu menekankan, pada prinsipnya pertemuan ini bertujuan meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan terkait, karena ruas jalan Medan, Deliserdang sampai Karo sangat tidak memadai lagi menampung arus kendaraan, sehingga kerap terjadi kemacetan.(M03/c).

T#gs Anggota DPRD SUKemen PUPRProyek Jembatan Layang Medan-Berastagi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments