Minggu, 18 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • Kasus Dugaan Korupsi di KPU Tanjungbalai 2015 Rp11 Miliar Tak Jelas

Sudah 2 Tahun Ditangani Kejari TBA

Kasus Dugaan Korupsi di KPU Tanjungbalai 2015 Rp11 Miliar Tak Jelas

* Kajari TBA Zullikar: "Nanti Saja"
admin Kamis, 10 Januari 2019 10:16 WIB
SIB/INT

Ilustrasi

Tanjungbalai (SIB)-Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan (Kajari TBA) Zullikar Tanjung menolak pertanyaan SIB, terkait kabar penetapan tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada Tanjungbalai tahun 2015 sebesar Rp11 miliar lebih, Rabu (9/1) usai memimpin pemusnahan barang bukti narkoba di halaman kantor Kejari TBA.

Dua tahun sejak kasus dugaan korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungbalai ditangani Kejari TBA, perkembangan pengungkapan kasus hukumnya tak jelas.

Kajari Zullikar Tanjung yang dikonfirmasi SIB di hadapan sejumlah wartawan, usai acara pemusnahan barang bukti narkoba menolak menjawab pertanyaan terkait kabar telah ditetapkannya tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2015 tersebut.

"Kita hari ini tidak mengomentari itu. Kita hari ini fokus pemusnahan barang bukti. Nanti saja," kata Zullikar menolak menjawab pertanyaan SIB. Zullikar kembali enggan menjawab pertanyaan SIB kapan tersangka ditetapkan. "Nanti aja ya," jawabnya singkat sembari masuk ke ruangannya meninggalkan sejumlah wartawan.

Penolakan Zullikar sangat bertolak belakang dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Padahal tahap penyidikan telah ditetapkan sejak Maret 2018 lalu dan Kasi Intelijen Hardiansyah kepada wartawan berjanji akan menggelar ekspos perkara.

Hardiansyah menyatakan, naiknya status ke penyidikan meski tersangka belum ditetapkan, karena telah ditemukan adanya peristiwa hukum yang diyakini sebagai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. "Ada beberapa tahapan yang harus dilalui setelah statusnya ditingkatkan ke penyidikan, seperti audit investigasi dari lembaga auditor resmi, setelah itu dilakukan lagi perhitungan kerugian negara, termasuk meminta audit internal KPU RI, hingga pemeriksaan kembali saksi-saksi," tegas Hardiansyah meminta wartawan bersabar karena akan segera diekspos penetapan tersangkanya.

Dugaan korupsi dana hibah Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai tahun 2015, mendadak jadi perhatian masyarakat. Aliansi Nelayan Jayantara (ANJ) Indonesia melaporkan kasus tersebut ke Kejagung RI sesuai surat laporan nomor : 00102/B/Sek-ANJ Indonesia/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani Ketua Umum DPP ANJ Indonesia Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat Sinaga SH.

Kejari TBA yang menangani laporan dugaan korupsi di tubuh penyelenggara pemilu itu memanggil dan memeriksa sejumlah pihak terkait di lingkungan Kantor KPU Tanjungbalai. Saat itu dikabarkan oknum Sekretaris KPU, Ketua KPU Tanjungbalai Amrizal SE dan sejumlah komisioner KPU telah diperiksa.

Berdasarkan foto copy surat KPU RI Nomor : 86/SK/08/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, ditandatangani Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI, Adiwijaya Bakti yang diterima SIB dari ANJ Indonesia, terungkap bahwa total dana hibah pemilukada yang tersedia dalam DIPA tahun 2015 sebesar Rp 11.013.490.000. Realisasi penyerapan dana berdasarkan SPM yang telah diterbitkan SP2D dalam tahun 2015 sebesar Rp 7.446.193.600 atau 67,61 persen dari total dana Rp 11.013.490.000.

"Surat KPU RI itu terkait laporan hasil audit dana hibah pilkada tahun 2015 pada KPU Tanjungbalai. Pemeriksaan dokumen ditemukan kekurangan SPj dana hibah Rp 2.330.535.500," kata Ketua Umum ANJ Indonesia, Nazmi Hidayat Sinaga kepada SIB sebagaimana pemberitaan sebelumnya.

Pengusutan dugaan korupsi itu berawal dari laporan hasil audit dana hibah pemilukada tahun 2015 pada KPU Tanjungbalai oleh KPU RI sesuai nomor : 86/SK/08/V/2016 tertanggal 11 Mei 2016. Hasil pemeriksaan dokumen terdapat kekurangan surat pertanggung jawaban dana hibah Pemilukada pada satuan kerja KPU Tanjungbalai sebesar Rp 2.330.535.500. (E08/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments