Senin, 22 Apr 2019

Kalangan DPRDSU Minta Gubsu Bekukan PT Aquafarm

admin Senin, 11 Februari 2019 10:30 WIB
Ilustrasi.
Medan (SIB) -Kalangan anggota DPRD Sumut mendesak Gubsu Edy Rahmayadi segera membekukan operasional PT AN (Aquafarm Nusantara) yang diduga telah melakukan pelanggaran dan pencemaran dalam kegiatan operasionalnya di perairan Danau Toba maupun di Deliserdang. Tindakan dan sanksi akan membuat efek jera bagi perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di Sumut.

Desakan itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu, anggota Komisi D Baskami Ginting dan anggota Komisi C Juliski Simorangkir kepada wartawan, Sabtu (9/2) di Medan menanggapi adanya ancaman dari Gubsu membekukan PT AN.

"Jika memang hasil investigasi Pemprovsu PT AN telah melanggar aturan, seharusnya Gubsu tidak lagi hanya memberi peringatan tertulis maupun mengancam dibekukan, tapi segera saja dibekukan operasionalnya, agar menjadi efek jera bagi perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di Danau Toba," tegas Sarma.

Apalagi Gubsu sudah menyatakan secara transparan bahwa perusahaan tersebut sudah over kapasitas produksi dan melanggar dari sisi daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba serta tidak mengelola limbah cairnya di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada pabrik pakan ikan di Kabupaten Serdang Bedagai.
"Jika sudah banyak melakukan pelanggaran di perairan Danau Toba maupun di Serdangbedagai, kenapa Gubsu hanya menjatuhkan sanksi tertulis kepada PT AN. Sebaiknya segera bekukan dan rekomendasikan penutupannya kepada pemerintah pusat selaku pemberi izin," tandas Sarma yang juga anggota dewan Dapil Tapanuli ini.

Di bagian lain keterangannya, Sarma juga melihat, selama ini Dinas LH (Lingkungan Hidup) Pemprovsu ikut berkontribusi terhadap pengerusakan Danau Toba, karena instansi itu selalu menyatakan danau kebanggaan masyarakat Sumut itu masih steril dan masih di ambang batas aman padahal kenyataannya pencemaran sudah parah.

"Sudah saatnya persekongkolan antara oknum-oknum di pemerintah di Sumut dengan korporasi merusak pencemaran di Danau Toba dihentikan, sebelum alam dan masyarakat marah. Instansi yang menangani limbah ini juga harus ikut bertanggungjawab atas kasus PT AN ini," kata politisi PDIP itu.

Hal senada diungkapkan Baskami dan Juliski, sudah saatnya Gubsu bertindak dengan membekukan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan terhadap PT AN, karena Dinas LH Sumut sudah jelas menemukan perusahaan itu melanggar ketentuan, yakni melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan diakibatkan ikan mati di Danau Toba.

"Jadi apa yang disampaikan Pak Luhut Panjaitan setiap ada pertemuan membahas Danau Toba, agar menindak perusahaan yang mencemari Danau Toba harus diwujudnyatakan oleh Gubsu, agar itu tidak dianggap masyarakat hanya sebagai jargon-jargon semata," tandas Baskami.

Ditambahkan Juliski, jika tindakan tegas berupa pembekuan izin perusahaan tidak dilakukan, dipastikan perusahaan "raksasa" yang selama ini menguasai Danau Toba akan semakin merajalela membuang limbahnya di kawasan strategis nasional itu. "Ini momentum untuk menindak tegas, kepana Gubsu tidak membekukannya," kesal Baskami, Sarma dan Juliski. (A03/l)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments