Jumat, 19 Jul 2019
  • Home
  • Headlines
  • Kadis DKP: KLHK Bersedia Bina dan Dampingi Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah

Pemko Medan: Penilaian KLHK Bukan Berarti Medan Kota Terkotor

Kadis DKP: KLHK Bersedia Bina dan Dampingi Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah

admin Rabu, 16 Januari 2019 10:02 WIB
SIB/Dok
KONSULTASI: Kepala DKP Kota Medan M Husni melakukan konsultasi dengan Kasubdin Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah KLHK RI Agus Saifudin serta Kepala Seksi TPA Arif Sugari S di Kantor KLHK Jakarta, Selasa (15/1).
Medan (SIB) -Pemko Medan mengklarifikasi bahwa penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap sejumlah daerah di Indonesia bukan serta merta menilai kota dengan nilai terendah sebagai yang terkotor. Keterangan itu disebutkan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Husni ketika diwawancara melalui telepon seluler, Selasa (15/1).

Dikatakan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kasubdin Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah KLHK RI Agus Saifudin serta Kepala Seksi TPA Arif Sugari S di Kantor KLHK Jakarta, Selasa (15/1), diketahui KLHK RI tidak ada memberikan penilaian 10 kota terkotor secara khusus dan resmi dalam penyerahan Piala Adipura 2018 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Senin (14/1) lalu. Yang ada, paparnya, hanya penilaian berdasarkan bobot yang ditentukan, salah satunya yang paling utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam penilaian TPA tersebut, Kota Medan mendapat penilaian rendah karena belum menggunakan Sanitary Landfill, namun Open Dumping.

"Penilaian dilakukan atas sejumlah bobot pertimbangan yang telah ditentukan, salah satu yang paling utama yaitu pengelolaan tempat sampah akhir (TPA) dengan metode Sanitary Landfill. Nilai rendah diperoleh karena pengelolaan TPA di Kota Medan masih dengan metode Open Dumping. Jadi bukan kota terkotor seperti yang dilansir sejumlah media, ujarnya

Mantan Kadispenda Kota Medan ini menjelaskan, pengelolaan sistem Sanitary Landfill yaitu melakukan pemusnahan dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah sehingga memberikan dampak positif bagi sekitar TPA. Selain tidak menimbulkan bau dan penyakit, Sanitary Landfill juga dapat meninggikan lokasi rendah yang ada di TPA.

"Sedangkan pengelolaan sampah di TPA Terjun selama ini menggunakan sistem open dumping, dimana sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Open dumping sudah tak layak karena menimbulkan banyak persoalan mulai dari kotaminasi atau pencemaran air tanah, menimbulkan bau, terjadinya ceceran sampah sehingga dapat menjadi tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit," jelasnya.

Berdasarkan rendahnya penilaian terhadap TPA yang sistem Open Dumping, katanya, Pemko Medan menerapkan pengelolaan TPA Air Terjun dengan sistem Sanitary Landfill. Pihaknya juga akan mengaktifkan kembali 16 Ha lahan TPA Namo Bintang yang telah tutup sejak 19 Februari 2013 dengan sistem Sanitary Landfill, untuk mendukung TPA Terjun. Kedua TPA yang didukung penguatan dan penambahan infrastruktur sampah, dinilai dapat mengatasi persoalan sampah di Medan.

"Nanti, Kementrian LHK RI melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. Kami terus belajar menuju perbaikan. Penilaian rendah dari Kementrian LHK RI tentunya menjadi pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan menjadi lebih baik lagi," akunya.

Sebelumnya dilansir, Senin (14/1), Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, tercatat sejumlah kota terkotor karena mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, kategori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu. Sedangkan untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.

"(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek," ujar Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di kantor KLHK, Jakarta, Senin hari ini.

Rosa menuturkan penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping), serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Kemudian, faktor nilai buruk lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

"Untuk penilaian tahun ini kita ketatkan betul bahwa yang pertama tentu fisik, standarnya tinggi memang. Kemudian TPA kita tidak berikan Adipura kalau operasionalnya 'open dumping'," ujarnya.

Padahal Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa tempat pemrosesan akhir (TPA) menggunakan sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) atau sekurang-kurangnya sistem lahan urug terkendali (controlled landfill). (A15/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments