Senin, 18 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • KPU: Laporan Dana Kampanye Palsu Masuk Ranah Pidana

KPU: Laporan Dana Kampanye Palsu Masuk Ranah Pidana

*PPTAK Tak Berwenang Audit Dana Kampanye, *Parpol Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Berakhir
Selasa, 04 Maret 2014 09:48 WIB
Jakarta (SIOB)- Laporan dana kampanye partai politik sempat dikritik soal kebenaran data yang disampaikan. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan jika diketahui ternyata isi laporan ada yang palsu maka bisa dipidana.

"Itu semua masuk pidana, misalnya sumbangan dari sumber yang dilarang. Itu kan ada proses pidananya harus dikembalikan," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Senin (3/3/2014).

Contoh lain lanjut Hadar, jika parpol melaporkan adanya sumbangan dari pihak ketiga seperti perusahaan, tapi ternyata jumlahnya melebihi batas yang dibolehkan oleh undang-undang. Juga bisa dipidana yang membuat laporan.

"Kemudian kalau setelah dicek orang itu tidak pernah nyumbang, maka nama palsu itu ada pidananya. Jadi sumbernya menjadi tidak jelas. Dia bilang A, ada yang mengecek ternyata orang A mengaku tidak (pernah menyumbang). Berarti itu sudah pembohongan, bisa dilaporkan masuk pidananya," paparnya.
Menurutnya, laporan dana kampanye saat ini sedang diverifikasi oleh KPU terkait kesesuaian administrasinya. Nanti setelah laporan akhir dana kampanye pada April mendatang, tim auditor yang akan mengecek kebenaran laporan.

"Semua (kebenaran laporan) itu bukan kami lagi yang mengurus. Kami hanya mengurus pelaporan yang diatur UU yaitu administrasinya, kemudian kami publikasikan," ucap Hadar.

Tak Berwenang

Seluruh laporan dana kampanye parpol pada saatnya akan diaudit untuk melihat kesesuaian laporan dan sumbernya. Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak dilibatkan dalam audit tersebut.

"Menurut Undang-undang, yang mengaudit (laporan dana kampanye parpol) sepenuhnya diserahkan kepada kantor akuntan publik. PPATK kalau audit tak punya kewenangan," kata komisioner KPU Ida Budhiati di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus.

Menurut Ida, Kantor Akuntan Publik (KAP) akan ditunjuk melalui proses lelang. Audit dana tersebut dilakukan setelah laporan akhir dana kampanye parpol yaitu 15 hari setelah pemungutan suara.

"MoU dengan PPATK sudah, prinsipnya data kami terbuka. Tak hanya PPATK, stakeholder pemilu lain silakan," ujarnya.

"Tapi ada prosedur yang harus ditempuh, menyampaikan permohonan tertulis ke KPU dan KPU akan atur dokumen apa saja yang diminta. Kalau ingin dicopi silakan, kami akan awasi proses tersebut," imbuh Ida.

Ida mengatakan, prosedur itu penting agar data yang dimiliki oleh KPU tak begitu saja bisa ke luar. Namun Ida belum menjelaskan fungsi MoU dengan PPATK dan aplikasinya dalam audit laporan dana kampanye.

"Yang punya otoritas audit KAP, PPATK nggak punya. Kalau fungsi pengawasan, pemantauan silakan. UU sudah mengatakan sudah diaudit dengan akuntan publik," tegasnya.

Harapkan Bisa Analisa

Laporan dana kampanye 12 partai politik telah diserahkan ke KPU. Laporan itu nantinya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara akumulatif. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, menyatakan pihaknya tak ikut mengaudit, tapi diharapkan bisa ikut menganalisa.

"PPATK tidak mengaudit laporan dana kampanye parpol, tapi PPATK dengan KPU dan Bawaslu sudah ada MoU untuk kerjasama pertukaran informasi dalam rangka mengawal pemilu bersih," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Menurutnya, diharapkan dari MoU tersebut PPATK bisa ikut berperan dalam Pemilu, salahsatunya misal kesediaan KPU pro aktif memberikan data dana kampanye parpol secara selektif sehingga bisa dianalisa.

"Minggu ini kita mulai rapat koordinasi PPATK, KPU dan Bawaslu terkait implementasi kerjasama pertukaran data/informasi," ujarnya.

"Diharapkan laporan dana kampanye parpol tersebut bisa menjadi bahan bagi PPATK untuk keperluan analisis, selain sebagai salahsatu bentuk implementasi kerjasama PPATK-KPU atas adanya MoU yang sudah ditandatangani," imbuh Agus.

Agus menuturkan, sebetulnya tanpa kerjasama pun PPATK bisa melacak transaksi caleg atau pengurus parpol, salahsatunya soal temuan transaksi mencurigakan caleg kepada oknum political exposed persons yang menjadi pengurus parpol.

"Ya betul PPATK tetap bisa melacak, namun ini supaya lebih memudahkan dan jadi bisa koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka pertukaran data atau informasi," tegas Agus. 

Hingga Kampanye Berakhir

Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Minggu.

"Parpol masih boleh menerima sumbangan meskipun penyerahan laporan awal dana kampanye sudah berakhir hari ini, karena mungkin saja masih ada transaksi belanja kampanye," kata Hadar di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Segala bentuk sumbangan yang diberikan baik dari calon anggota legislatif (caleg), perusahaan, perorangan non-caleg maupun badan usaha milik negara (BUMN) masih boleh diterima hingga kegiatan kampanye berakhir.

Sementara itu, kegiatan transaksi keuangan parpol terkait kampanye, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus sudah dihentikan selambat-lambatnya 14 hari setelah hari pemungutan suara pada 9 April.

"Mulai tanggal 22 April nanti sudah tidak boleh lagi ada penerimaan sumbangan dari siapa pun dan mana pun. Dan parpol harus menyerahkan semua laporan dana kampanye, baik pemasukan maupun pengeluaran, kepada KPU sebagai laporan akhir dana kampanye," jelas Hadar.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPU Pusat Nur Syarifah mengatakan, parpol paling lambat harus sudah menyerahkan laporan akhir dana kampanye tersebut pada 24 April.

"Mulai 17 April parpol harus sudah tutup buku, artinya tidak boleh menerima apa-apa (sumbangan, red) lagi.  Kemudian mereka merapikan catatan keuangannya dan paling lambat sampai tanggal 24 April harus sudah diserahkan ke kami," kata Nur Syarifah.

Menurut Syarifah, semua proses transaksi keluar maupun masuk di masing-masing parpol sebaiknya ditutup saat masa kampanye berakhir, yaitu 5 April.
"Hari terakhir kampanye itu kan 5 APril, jadi transaksi dana kampanye juga ditutup hari itu," katanya.

Sesudah semua laporan akhir dana kampanye parpol diterima, KPU akan meneruskannya ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan parpol tersebut.

Terkait KAP yang akan mengaudit laporan dana kampanye parpol, KPU sesuai tingkatannya baru akan menggelar proses lelang dalam pekan depan.
Nantinya, KAP yang ditunjuk KPU tersebut akan melakukan audit terhadap laporan keuangan parpol guna mencari apakah terdapat sumber dana atau transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak. (detikcom/Ant/f/d)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments