Sabtu, 14 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • KPPU Putuskan 3 Pengusaha Bersalah Bangun Jalan Balige By Pass

KPPU Putuskan 3 Pengusaha Bersalah Bangun Jalan Balige By Pass

admin Kamis, 22 Agustus 2019 09:37 WIB
SIB/Dok
SIDANG KPPU: Majelis Komisi KPPU menggelar sidang putusan atas perkara persekongkolan pada pembangunan Jalan Balige By Pass di kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (20/8).
Medan (SIB) -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bersalah terhadap tiga pengusaha dan Pokja Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017 dan satu pengusaha dikenakan denda Rp1,8 miliar. Hadir di sana Ketua KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak.

Keputusan itu ditetapkan pada sidang di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (20/8) dihadiri Majelis Komisi terdiri dari Dr M Afif Hasbullah SH MHum sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi SE ME dan Kodrat Wibowo SE PhD masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 13/KPPU-L/2018 tentang dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

Perkara ini berawal dari laporan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai terlapor II, PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai terlapor IV.

Paket pekerjaannya pembangunan jalan Balige By Pass pada Satelit pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp 30 miliar.

Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017, dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut dinyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. (M09/rel/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments