Sabtu, 25 Mei 2019

KPK Ungkap 'Uang Pelicin' Universitas Negeri

* Masuk Fakultas Kedokteran dan Pemilihan Rektor Jadi Sorotan
admin Kamis, 16 Mei 2019 09:19 WIB
SIB/Dok
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat memberikan keterangan pers
Jakarta (SIB) -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengaku pihaknya menerima banyak laporan terkait jalur-jalur khusus untuk masuk universitas negeri. Jalur-jalur khusus tersebut disinyalir terindikasi tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Syarief saat menghadiri kegiatan koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, di Gedung KPK lama, Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

"Dan yang paling banyak lagi yang negeri sebenarnya ada penerimaan mahasiswa baru yang khususnya jalur-jalur khusus," terang Syarief.

Tak hanya itu, sambung Syarief, pihaknya juga menerima banyak laporan terkait indikasi korupsi untuk masuk pendidikan spesialis semisal di fakultas kedokteran. Dugaan praktik korupsi terjadi saat hendak masuk pendidikan spesialis hingga mendapatkan gelar kesarjanaan.

"Yang kedua lagi yang banyak laporannya ke KPK, saya sebut saja fakultas kedokteran, kalau mau masuk spesialis itu banyak. Kalau dia sudah tamat dari dokter tapi dia ingin lanjut spesialis, laporannya banyak itu, hampir semua fakultas," jelasnya.

Dalam prakteknya, ungkap Syarief, pelaku memberikan 'uang pelicin' agar diterima di fakultas terkait. "Ya supaya diterima dia harus membayar profesornya," ujar Syarief.

"Bahkan dia harus minta rekomendasi, untuk rekomendasi itu dia juga harus mengeluarkan biaya tertentu dan itu banyak sekali. Bukan ada dimonopoli oleh satu universitas, banyak sekali yang di fakultas kedokteran," ucapnya menambahkan.

PEMILIHAN REKTOR
Selain pelicin masuk universitas negeri, KPK juga menyoroti potensi korupsi di balik sistem pemilihan rektor. Persoalan itu disinggung berkaca dari banyaknya laporan yang diterima lembaga antirasuah tersebut.

"Perlu diklarifikasi lagi, tetapi (KPK) banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi seperti itu," kata Syarif.

Pada tahun 2016 Syarif memang pernah menyinggung hal ini karena menurutnya mekanisme 35 persen suara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dalam pemilihan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) rawan korupsi. Saat itu Menristek Dikti M Nasir sempat bertemu KPK, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI untuk membahas hal itu.

Terbaru, Nasir semakin gerah akan isu tersebut terlebih pemilihan rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung diulang karena ada kecacatan dalam prosesnya. Isu jual beli jabatan terkait pemilihan rektor yang mencuat itu disebut Nasir harus dilaporkan ke pihak berwajib.

"Kalau ada yang jual beli, suap, lapor ke polisi, tangkap. Kalau dari Kementerian tangkap, saya sudah sampaikan, itu (suap) tidak boleh," kata Nasir pada Selasa, 16 April 2019.

"Jangan sampai menodai pilihan rektor dengan cara korupsi. Saya gerah masalah kayak gini," imbuh Nasir saat itu.

Kembali pada keterangan Syarif. Dia menyebut potensi korupsi pemilihan rektor yang diintip KPK yaitu untuk institusi di bawah Kemenristek Dikti maupun Kemenag atau Kementerian Agama.

"Dua-duanya, baik itu Kemenristek Dikti maupun Kementerian Agama ada. Jadi karena ada kalau di Kemenristek Dikti itu kan ada kuota yang diberikan kepada menteri itu kan suaranya berapa persen 30 persen itu biasanya bisa disalahgunakan," ucap Syarif.

Syarif pun memastikan berbagai laporan yang diterima KPK berkaitan dengan itu pun akan ditindaklanjuti. Namun Syarif belum berbicara detail mengenai laporan tersebut.

Terlepas dari itu Syarif menyebut KPK sudah bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dalam rangka pencegahan korupsi di perguruan tinggi. Namun dia juga menekankan apabila praktik korupsi masih ditemukan maka tetap akan ditindak tegas.

"Khusus untuk pemilihan rektor itu kami betul-betul sangat concern dan itu kami sudah bicarakan dengan Menristek Dikti. Kita berharap tidak akan ada lagi ke depan, termasuk juga dengan Kementerian Agama," kata Syarif. (Okz/detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments