Minggu, 18 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap dan Gratifikasi

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap dan Gratifikasi

* Dibebastugaskan dari Ketua DPW Nasdem
admin Jumat, 12 Juli 2019 09:26 WIB
Ant/Akbar Nugroho Gumay
TIBA DI KPK: Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah) berjalan menuju ruang pemeriksaan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7)
Jakarta (SIB) -KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai tersangka berkaitan dengan suap dan gratifikasi. Nurdin diduga menerima suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018/2019.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu NBA (Nurdin Basirun), EDS (Edy Sofyan), BUH (Budi Hartono), dan ABK (Abu Bakar)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Empat tersangka tersebut adalah:
Diduga sebagai penerima
1. Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri;
2. Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri;
3. Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri; dan Diduga sebagai pemberi
4. Abu Bakar sebagai swasta

Nurdin disangkakan menerima suap dan gratifikasi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Sofyan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Abu Bakar sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk sangkaan suap, Nurdin diduga menerima sejumlah pemberian dari Abu Bakar melalui Edy. Setidaknya ada dua kali penerimaan yang dicatat KPK, yaitu sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta pada 30 Mei 2019 serta sebesar SGD 6.000 pada 10 Juli 2019.

Sedangkan untuk sangkaan gratifikasi, KPK menyita dari rumah Nurdin sejumlah uang dalam berbagai pecahan mata uang, antara lain:
- SGD 43.942 (Rp 456.300.319,3)
- USD 5.303 (Rp 74.557.528,5)
- Euro 5 (Rp 79.120,18)
- RM 407 (Rp 1.390.235,83)
- Riyal 500 (Rp 1.874.985,75)
- Rp 132.610.000
Total nilai uang yang disita di rumah Nurdin ada Rp 666.812.189,56.

Bangun Resor 10 Hektare
Nurdin Basirun diduga KPK menerima suap untuk memberikan izin reklamasi kepada pengusaha bernama Abu Bakar. Padahal lokasi reklamasi tersebut diketahui sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mulanya menceritakan, Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di rapat paripurna DPRD Kepri. Basaria menyebut keberadaan perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

"Pada Mei 2019, ABK (Abu Bakar) mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki peruntukan sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung," kata Basaria.

Nurdin lalu memerintahkan anak buahnya, yaitu Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, membantu Abu Bakar. Dalam prosesnya, ada seorang bernama Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri memberi tahu Abu Bakar untuk mengakali persoalan lokasi reklamasi.

"Untuk mengakali hal tersebut, BUH (Budi Hartono) memberi tahu ABK, supaya izinnya disetujui, ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya," ucap Basaria.

Ruang dan Lift Disegel
Sebelumnya, KPK menyegel ruang khusus yang berada di ruang kerja Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Ruangan tersebut berada di lantai IV kantor Pemprov Kepri.

"Semalam disegel," kata petugas Satpol PP Pemprov Kepri yang berjaga di depan ruang kerja Gubernur, yang dikutip dari Antara, Kamis (11/7).

Wartawan tidak dapat masuk ke ruang rahasia tersebut karena pintu masuk ruang kerja gubernur sudah disegel. Di depan ruang kerja gubernur, hanya ada dua petugas Satpol PP.

Lift khusus yang digunakan Nurdin juga sudah disegel KPK. Pintu keluar dan masuk lift tersebut berada di dekat parkiran kecil, tidak jauh dari depan kantor Pemprov Kepri.

Di ruang lainnya tampak lengang, seperti ruang Asisten I, Asisten II, dan Asisten III. Sedangkan Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah berada di Jakarta sejak kemarin.

Di dinas lainnya, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Humas, dan Protokoler, pegawai masih melakukan kegiatan seperti biasa. Di Dinas PUPR Kepri dan Dinas Lingkungan Hidup Kepri juga tampak lengang. Sedangkan di Gedung Daerah Tanjungpinang, tidak ada aktivitas.

Tiba di Gedung KPK
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun tiba di gedung KPK. Nurdin akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap izin rencana reklamasi.

Nurdin tiba sekitar pukul 14.25 WIB di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7). Nurdin datang mengenakan baju berwarna biru dongker yang kerahnya bertulisan 'NB'.

Nurdin tidak berbicara apa pun saat digelandang masuk ke gedung KPK. Selain Nurdin, KPK membawa lima orang lain, di antaranya Kepala Dinas (Kadis) Kepri dan Kepala Bidang (Kabid) Kepri serta pihak swasta, terkait OTT ini. Kelimanya tiba lebih dulu di gedung KPK.

OTT KPK ini terkait dengan dugaan transaksi suap terkait pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau. KPK juga mengamankan uang SGD 6.000 dalam OTT.

Dibebastugaskan
Di sisi lain Partai NasDem menegaskan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, yang kena OTT KPK, telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Kepri. Pembebastugasan itu dilakukan melalui surat keputusan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen partai.

"Ya betul, Gubernur Kepulauan Riau Pak Nurdin Basirun itu adalah Ketua DPW NasDem, yang hari ini sudah dibebastugaskan, yang melalui surat keputusan DPP. Tadi Ketua Umum dan saya sudah menandatangani pembebastugasannya Ketua DPP NasDem Kepri dan menggantinya dengan pelaksana tugas," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Pelaksana tugas yang ditunjuk untuk menggantikan Nurdin adalah Willy Aditya, yang sebelumnya mengisi jabatan ketua bidang di DPP NasDem. Johnny menyatakan partainya juga telah mengirim tim investigasi langsung ke Tanjungpinang untuk mencari informasi terkait OTT yang menjerat Nurdin.

"Kami telah mengirim tim untuk melakukan pengumpulan informasi ya dan semacam investigasi untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Karena beritanya cukup simpang siur ya, ada yang menjadi tidak jelas bagi kami. Sehingga sebelum mengambil keputusan dengan tepat, kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplet dulu ya agar tidak salah. Oleh karena ini terkait dengan pemberantasan korupsi," jelasnya.

Johnny menegaskan komitmen partainya dalam mendukung pemberantasan korupsi. Karena itulah, kata Johnny, NasDem mengambil langkah cepat untuk membebastugaskan Nurdin meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami, DPP, mengambil langkah yang cepat untuk menunjukkan memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi dan menyiapkan kader-kader yang betul-betul terjaga dengan baik integritasnya," tegasnya.

Menurut Johnny, NasDem memang tak menunggu putusan inkrah dari pengadilan untuk memberhentikan kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Johnny pun menegaskan apa yang dilakukan Nurdin adalah tindakan perseorangan sehingga tidak mencoreng citra partai.

"Tidak (mencoreng citra partai). Lah apa hubungannya, ini tindakan perorangan. Makanya kami harus menegaskan, kalau tindakan perorangan, maka ada reward dan punishment terhadap perorangan. Tidak bisa diandaikan ini tindakan perorangan sebagai tindakan partai," ujar Johnny.

"Lain halnya kalau partai tidak mengambil langkah apa-apa, bahkan mendukung, nah itu berbeda. Kalau kami tidak mendukung," lanjut dia. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments