Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • KPK Tetapkan 2 Jaksa TP4D "Pengawal Anggaran" Jadi Tersangka

KPK Tetapkan 2 Jaksa TP4D "Pengawal Anggaran" Jadi Tersangka

* Sudah Terima Duit Rp211 Juta
admin Rabu, 21 Agustus 2019 09:40 WIB
Jakarta (SIB) -KPK menetapkan 2 jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Jaksa itu diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Tiga tersangka tersebut antara lain:

Sebagai pemberi Gabriella Yuan Ana sebagai Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri dan sebagai penerima Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota TP4D dan Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Eka dan Satriawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gabriella disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menduga jaksa yang seharusnya mencegah penyimpangan dalam proyek itu malah 'bermain mata'. Dua jaksa itu diduga mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu.

"Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Salah satu anggota Tim TP4D ini adalah ESF (Eka Safitra)," kata Alexander.

Proyek yang dimaksudkan adalah pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta. Alexander menyebutkan awalnya Eka dikenalkan ke Gabriella Yuan Ana sebagai Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, perusahaan yang mengikuti lelang proyek itu. Pihak yang mengenalkan Eka ke Gabriella adalah Satriawan Sulaksono, rekan Eka sesama jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Singkat cerita, Eka mengarahkan Gabriella menyusun strategi untuk memenangi proyek. Gabriella dalam perjalanannya menggunakan perusahaan lain, yaitu PT Widoro Kandang (WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PBMS), untuk mengikuti lelang.

"Pada tanggal 29 Mei 2019, PT WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar," kata Alexander.
Atas jasanya, Eka dan Satriawan mendapatkan jatah 5 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp 415 juta. Pemberian uang itu dilakukan bertahap.

"Terdapat 3 kali realisasi pemberian uang," sebut Alexander.

Pemberian pertama pada 16 April 2019 sebesar Rp 10 juta, lalu berlanjut Rp 100.870.000 pada 15 Juni 2019 sebagai realisasi 1,5 persen dari komitmen 5 persen. Kemudian, pada 19 Agustus 2019, mereka menerima lagi Rp 100.870.000. Total 3 kali penerimaan adalah Rp 211.740.000.

"Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019," kata Alexander.

KPK meminta jaksa pada Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono (SSL) menyerahkan diri. Satriawan juga ditetapkan sebagai tersangka bersama jaksa Eka Safitra (ESF).

"KPK mengimbau agar tersangka SSL jaksa di Kejari Surakarta agar bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut," kata Wakil Ketua KPK Alexander.

Perkaya Diri
Perbuatan jaksa Eka Safitra yang menerima suap disayangkan KPK. Eka yang tercatat sebagai anggota TP4D bukannya mencegah kecurangan proyek di daerah malah berbuat korupsi.

"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," kata Alexander.

Tim itu dibentuk Jaksa Agung M Prasetyo sekitar tahun 2015 sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu Jokowi menyinggung rendahnya penyerapan anggaran daerah karena para pemimpinnya takut mengambil kebijakan. Tim jaksa itu pun ditugaskan membantu pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak berbuah pidana.

"KPK memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung adalah respons yang baik atas arahan Presiden yang menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. Sangat disayangkan peran pengawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," sebut Alexander. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments