Rabu, 12 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • KPK Mulai Telusuri Kasus Penyaluran Sembako ke Simalungun

KPK Mulai Telusuri Kasus Penyaluran Sembako ke Simalungun

* Sarankan Seluruh Kepala Daerah Gunakan Dana Via Transfer
Jumat, 22 Mei 2020 09:34 WIB
Foto: Dok/Rony

DITARIK: Truk pengangkut paket sembako bantuan Pemprov Sumut saat dipergoki oleh anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang dan Hj Hidayah Herlina Gusti terpaksa ditarik kembali ke Medan untuk dilakukan penghitungan ulang, Senin (18/5). 

Medan (SIB)
Kasus kurang timbang atau takaran beras dan gula yang merupakan paket bantuan sosial (Bansos) berubah sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov Sumut untuk 78.659 KK terdampak Covid-19 di Kabupaten Simalungun, mulai ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu juga bisa menjadi pintu masuk KPK untuk menelusuri penyaluran sembako JPS Pemprov Sumut di seluruh kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Azril Zah, melalui pesan singkat selulernya menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (21/5) di kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan.

Dia menjelaskan, informasi awal yang diterima KPK atas kasus kurang takaran di Simalungun tersebut dari Pemprov Sumut. "Untuk kasus di Kabupaten Simalungun, dari OPD yang bertugas menyampaikan bahwa memang dari beberapa sampel ada yang kurang," kata Azril Zah.

Dia mengatakan, KPK sebelumnya telah meminta Pemprov Sumut, supaya menyalurkan bantuan sosial secara transparan dan penuh tanggung jawab. Terutama ditekankan agar tidak terjadi penyelewengan, termasuk jangan menyunat nilai dan volume sembako yang akan diterima masyarakat. "Pengawasan terhadap hal tersebut sudah diarahkan terus dilakukan oleh OPD terkait," ujarnya.
Tidak hanya soal transparansi, kata dia, KPK juga telah menyarankan sebelumnya agar seluruh kepala daerah menggunakan dana langsung via transfer. Tujuannya untuk meminimalkan risiko pada saat pengadaan sembako," ungkapnya.

Sebelumnya, peruntukan sembako JPS untuk Simalungun, yakni beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak 2 kg dan mi instan 20 bungkus. Harga per paket sembako Rp 225.000 Jumlah total KK penerima sembako di sana 78.659 KK dengan total nilai sembako Rp 17.698.275.000.

Namun pada penyalurannya Senin (18/5), anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang, menemukan adanya praktik kecurangan. Dari pengecekan yang dilakukan secara acak dengan mengambil sampel 5 kotak paket sembako, ditemukan berat beras ternyata antara 8 - 9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 kg.

Sebelumnya Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumut Zonny Waldi mengatakan, pihak penyedia sembako untuk Simalungun, telah menarik paket sembako itu. Selanjutnya sembako disalurkan lagi sehabis Lebaran nanti. "Habis Lebaran akan disalurkan kembali, karena perusahaan menarik kembali bantuan tersebut," katanya menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Medan, Selasa (19/5).

Zonny Waldi yang juga Tim Pendamping Penyaluran Sembako JPS Pemprov Sumut ke Simalungun itu mengatakan, telah meminta kepada seluruh sopir truk agar menarik bantuan sembako JPS itu dan membawa kembali ke gudang. Tujuannya agar di cek kembali isi dan volume per jenis bantuan per setiap paket sembako. "Kita sudah minta kepada sopir agar dapat memulangkan bantuan dan tidak menyalurkan bantuan yang kurang ini," ungkap Zonny, yang juga tim dari Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut itu.(M11/c)

T#gs danaKPKMedanMulai Telusuri Kasus Penyaluran Sembako ke Simalungunwarga Lingkungan X Teladan Barat Unjuk Rasa Pertanyakan Bansos
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments