Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi Sindir Kebiasaan Kunker Pejabat: Setop! Saya Ngerti Ada Apanya

Jokowi Sindir Kebiasaan Kunker Pejabat: Setop! Saya Ngerti Ada Apanya

redaksi Kamis, 14 November 2019 09:52 WIB
Ant/Akbar Nugroho Gumay
PRSIDEN HADIRI RAKORNAS INDONESIA MAJU : Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor,Jawa Barat,Rabu(13/11).

Bogor (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir soal kebiasaan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding pada jajaran pemerintah daerah, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Jokowi mengaku memahami apa yang terjadi saat para pejabat itu melakukan kunker.


Awalnya Jokowi meminta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia tidak banyak membuat aturan yang mempersulit fleksibilitas birokrasi. Sebab, Jokowi ingin pemerintah daerah (pemda) bekerja dengan cepat, tak terhambat banyaknya aturan.


"Saya sudah pesan ke ketua pimpinan DPR, saya pesan ke ketua DPRD. Jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah). Jangan membuat banyak-banyak pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota).

Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11).


Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Rakornas yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dihadiri gubernur se-Indonesia dan para pejabat terkait lainnya.
Kembali ke arahan Jokowi. Dia menyindir ada maksud di balik banyaknya aturan yang dibikin di daerah. Apa itu?
Jokowi mengatakan terlalu banyaknya aturan malah menghambat kinerja pemerintah. Akibatnya, menurut Jokowi, pemerintah menjadi lamban dalam merespons perubahan.


"Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati. Setop itu sudah dikit-dikit diatur. Dikit-dikit diatur akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara sebesar apa pun penginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan," ujar Jokowi.


"Saya tahu buat perda pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti. Saya ngerti tapi setop! Dan di kunker ada apanya saya ngerti dan di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya orang lapangan, saya ngerti, setop!" imbuh Jokowi.


Untuk itu, Jokowi akan memerintahkan jajaran menterinya membuat landasan hukum jelas atas arahannya itu. Dia meminta pemerintah dari pusat hingga daerah fleksibel dalam birokrasi.


"Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat permen (peraturan menteri) 1 boleh tapi ilang 10, bukan 2, tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting. Kecepatan paling penting, semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat dia yang menang," kata Jokowi.


Tak Potong Pendapatan

Terkait pemangkasan eselon, Jokowi mengatakan itu hanya memotong struktural dan fungsional aparatur sipil negara (ASN) dan tidak berdampak pada pendapatan pejabat.


"Ini hanya memotong struktural dan fungsional, tapi tidak memotong pendapatan. Tolong dijelaskan kita tidak ingin memotong pendapatan, income, hanya ingin memotong kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir ke mana-mana," kata Jokowi.


Jokowi mengaku pernah mengikuti perputaran satu surat yang mencapai empat bulan lamanya. Dia menyayangkan hal itu.


"Eselon I, II, III, IV harus mulai kita lihat. Dipangkas agar lebih sederhana organisasi. Sehingga tidak dari sini ke sini, ke sini naik ke sini," tutur Jokowi.


Dia melihat fakta tidak efektifnya birokrasi saat ini. Dia berharap pemangkasan eselon bisa mempercepat birokrasi.
"Empat bulan saya muter, saya pernah ngikutin surat dari mana muter-muter eselon VI, III itu berapa meja. Gimana mau cepat kalau diteruskan," ucapnya.


Sebelumnya, Jokowi meminta kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk melaksanakan pemangkasan jabatan eselon IV terlebih dahulu. Saat ini terdapat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.


"Saya kira di Kementerian PAN-RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11). (detikcom/d)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments