Minggu, 09 Agu 2020

Jokowi Restui Nadiem Hapus UN Mulai 2021

*DPR: Bila Diganti, Apa Tolak UkurPrestasi Siswa ?
redaksi Jumat, 13 Desember 2019 08:56 WIB
Ant/ Puspa Perwitasari
RAPAT KERJA MENDIKBUD-KOMISI X DPR: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf sebelum mengikuti rapat kerja di Komleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai ujian nasional yang diganti mulai 2021. Dengan demikian, pihak sekolah yang akan diasesmen dijadikan bahan evaluasi.

"Artinya, sudah tidak ada UN lagi tahun 2021. Akan diganti dengan asesmen kompetensi. Artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru. Dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi," ujar Jokowi usai peresmian Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated, Kamis (12/12).

Kebijakan itu diambil Mendikbud Nadiem Makarim. Jokowi mendukung kebijakan tersebut.
"Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," katanya.

Jokowi menyebut asesmen pengganti ujian nasional akan melihat sejauh mana grade sekolah tertentu. Sekolah yang ada di bawah grade akan dievaluasi.

"Artinya, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik," ujar Jokowi.

Kebijakan ini sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Jokowi siap melanjutkan asesmen kompetisi jika itu menaikkan mutu pendidikan.
"Bisa saja nanti, misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan, akan kita jalani terus," ucapnya.

Tolok Ukur Prestasi
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Sudewo mencecar Mendikbud Nadiem Makarim perihal dampak dari penggantian Ujian Nasional (UN). Sudewo meminta Nadiem tidak terburu-buru mengganti UN.

"Menurut hemat saya, Pak Menteri, Pak Menteri jangan buru-buru mendeklarasikan ini. Dan jangan buru-buru menghapus UN," kata Sudewo dalam rapat kerja (raker) dengan Mendikbud di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
Nadiem diketahui ingin mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter. Sudewo khawatir kebijakan tersebut berimbas buruk terhadap pendidikan nasional.

"Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah bagus tapi implementasinya justru kontraproduktif, lebih buruk daripada UN itu sendiri," ucapnya.

"Saya bisa mengatakan demikian ada dasarnya. Mengapa? Karena UN itu, meskipun menurut penilaian Pak Menteri hanya penguasaan konten bukan kompetensi penalaran, tapi UN itu menggambarkan kemampuan seseorang, Pak Menteri," imbuh Sudewo.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pelaksanaan UN harus dievaluasi. Saat itulah Sudewo mencecar Nadiem mengenai dampak jika UN dihapus.

"Bagaimana kalau tidak ada UN, untuk mengukur prestasi sekolah yang dikatakan oleh Pak Menteri akan mandiri, akan punya kedaulatan bahwa sekolah tersebut prestasinya dari tahun ke tahun meningkat? Bagaimana Kementerian Pendidikan akan bisa mengukur anak tersebut mengalami prestasi yang meningkat dari tahun ke tahun? Ini tolok ukurnya apa untuk memberikan penilaian bahwa sekolah tersebut memang mengalami satu peningkatan-peningkatan prestasi?" tanya Sudewo.

"Kalau UN ini diubah menjadi Asesmen Kompetensi, yang saya pertanyakan sistem seleksi untuk sekolah lanjutan berupa apa, apakah juga Asesmen Kompetensi? Apa instrumen yang dipakai untuk melakukan Asesmen Kompetensi yang menjamin terhindar dari subjektivitas," cecarnya.

Tidak Dihapus tapi Diganti
Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bahwa Ujian Nasional tidak dihapus melainkan diganti. Ujian Nasional (UN) diganti formatnya menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadi UN itu diganti jadi Asesmen Kompetensi," kata Nadiem dalam rapat kerja (raker) di Komisi X DPR.
Nadiem juga meminta para anggota Komisi X tak lagi menyebut bahwa UN dihapus. Menurutnya, yang dihapus adalah format ujian per mata pelajaran.

"Jadi mohon tidak lagi bicara kepada media atau apa bahwa UN dihapus. Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum. Itu yang dihapus," tutur Nadiem.
Nadiem menuturkan UN nantinya akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Eks CEO Gojek itu menyebut Asesmen Kompetensi mirip dengan The Programme for International Student Assessment (PISA) yang dibuat Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

"Diganti tapi dengan Asesmen Kompetensi Minimum yaitu hampir mirip-mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu, Survei Karakter," jelasnya.

Dia mengatakan, dengan Asesmen Kompetensi, murid-murid tak lagi dihadapkan pada berbagai buku yang harus dipelajari. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan tes.

"Unfortunately Pak, karena kata dihapus itu sangat banyak kliknya, jadinya setiap kali dihapus itulah yang membuat orang membaca artikelnya. Tapi ya tentunya ini penyederhanaan yang cukup dramatis Pak. Artinya, tidak bisa dihafal, tidak ada buku bertumpuk-tumpuk yang harus dipelajari. Ini sekadar problem solving test, analisa tes, begitu," ucapnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments