Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

* Butuh Dana Rp466 T

admin Selasa, 30 April 2019 09:27 WIB

Ant/Akbar Nugroho Gumay

RATAS PEMINDAHAN IBU KOTA: Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota.

Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Dalam pembahasan tersebut Jokowi bicara soal jumlah penduduk yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia.

"Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa," kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Jokowi mengatakan, dari data yang dia terima jumlah penduduk di pulau Jawa mencapai angka 57 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21 persen dan di Kalimantan 6 persen.

"Nah, ini (di Kalimantan -red) masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua, Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen," kata Jokowi.

Jokowi pun mengatakan dirinya lebih tertarik alternatif yang memindahkan ibu kota di luar pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi.

Sejak Presiden Sukarno

Jokowi mengatakan, rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta sudah dibahas sejak era Presiden Sukarno.

"Gagasan pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Sukarno. Setiap rapat presiden muncul gagasan ini," kata Jokowi.

Namun, menurut Jokowi, gagasan tersebut tidak pernah dibahas tuntas. "Wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah dijalankan secara terencana dengan matang," katanya.

Jokowi mengatakan rencana pemindahan ini harus berlandaskan pada kepentingan jangka panjang. Selain itu, rencana ini harus berlandaskan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus? Yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, dan sekaligus pusat bisnis?" kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan beberapa negara sudah melakukan pemindahan ibu kota di antaranya Malaysia, Korea Selatan, Brasil hingga Kazakhstan. "Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," kata Jokowi.

Dia mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan persiapan yang matang dan detail, termasuk dari sisi pemilihan lokasi dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, hingga kesiapan infrastruktur pendukung hingga pembiayaan.

"Tapi saya meyakini, kalau dari awal disiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," katanya.

Banjir Jadi Ancaman

Menurut Jokowi, kemacetan kronis juga banyak terjadi di Pulau Jawa. "Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura utamanya," kata Jokowi.

Dia juga mengatakan degradasi sosial di Jakarta juga terlihat tajam. Ditambah lagi potensi banjir yang jadi ancaman.

"Degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman," katanya.

Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di Pulau Jawa juga dinilai tinggi.

"Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.

Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 Km. Ketiga, memindahkan ke luar pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Butuh Dana Rp 466 T

Bambang Brodjonegoro menyebutkan, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sekitar Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar.

"Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," kata Bambang.

Besarnya investasi pemindahan ibu kota Indonesia bisa dipenuhi dengan berbagai skema pembiayaan, yaitu APBN, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), BUMN, dan swasta murni. Sumber pembiayaan juga bisa berasal dari empat skema sekaligus. Di mana, APBN khusus infrastruktur inti seperti pembangunan pusat pemerintah. KPBU untuk fasilitas sosial, BUMN untuk infrastruktur utama, dan swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.

"Dan untuk pemerintah mungkin masukan untuk Ibu Menkeu salah satu pemikirannya adalah apabila lahan sudah dikuasai pemerintah tentunya lahan di kota baru, lahan tersebut tentunya bisa diberikan konsesi kepada pihak swasta yang tentunya harus membayar kepada pihak pemerintah sebagai PNBP," ujar dia.

Selain itu, Bambang meminta kepada Presiden Jokowi untuk membentuk badan atau otoritas khusus yang bisa bertanggung jawab atas wacana pemindahan ibu kota Indonesia ini.

"Terakhir perlu kami sampaikan apabila kita ingin merealisasikan pemindahan ibu kota ini, kami mengusulkan badan otoritas yang bertanggungjawab langsung kepada presiden," ujar dia.

"Di mana nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN mau pun swasta, mengelola aset investasi," kata Bambang.

Pembangunan di DKI Tetap Jalan

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pembangunan besar-besaran di ibu kota tetap berjalan.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini, presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," ujar Anies usai rapat terbatas dengan Jokowi.

Dalam rapat terbatas, Anies menyebut nantinya Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan investasi. Anies juga memastikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jakarta seperti transportasi, pengelolaan limbah, ataupun ketersediaan air bersih.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta. Masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan karena PR-PR nya (pekerjaan rumah -red), masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies. (detikcom/h)