Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi Perintahkan Gubernur Se-RI Buat Peta Kesadaran Corona

Jokowi Perintahkan Gubernur Se-RI Buat Peta Kesadaran Corona

redaksisib Kamis, 26 Maret 2020 09:23 WIB
news.detik.com

Presiden Joko Widodo

Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan gubernur se-Indonesia untuk membuat rencana aksi terkait penanganan virus Corona COVID-19. Jokowi juga meminta gubernur menyusun rencana terkait peta kesadaran COVID-19 di wilayah masing-masing.

"Bapak presiden memerintahkan kepada para gubernur untuk membuat rencana aksi yang detail, khususnya yang berhubungan dengan peta kesadaran COVID-19 di wilayah masing-masing," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo seusai rapat terbatas dengan Jokowi di Jakarta, Selasa (24/3).

Hal tersebut disampaikan Doni seusai rapat terbatas antara Jokowi dan para gubernur membahas penanganan virus Corona COVID-19. Jokowi turut meminta kepala daerah menggunakan skema refocusing dan realokasi dana, salah satunya untuk bantuan sosial.

"Gubernur diminta melakukan refocusing dan realokasi dana sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Termasuk program bantuan sosial yang diperluas untuk masyarakat miskin dan kurang sejahtera," ujar Doni, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di samping itu, gubernur diberikan arahan terkait penegakan hukum di wilayah masing-masing.

"Penegakan hukum ke depan harus menjadi prioritas karena gubernur sesuai Kepres Nomor 7 Tahun 2020 memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan hukum dengan memanfaatkan aparat yang ada mengingat Kapolda dan Pangdam berada di bawah Gubernur dalam organisasi gugus tugas," kata Doni.

Fokus
Jokowi juga meminta para gubernur berfokus pada 3 hal utama. Apa saja?
Awalnya Jokowi bicara mengenai beberapa daerah yang membuat kebijakan untuk menutup sekolah hingga tempat transaksi ekonomi. Jokowi meminta semua kepala daerah memperhatikan dampak dari kebijakan itu dan tak asal membuat kebijakan.

"Kalau ingin lakukan itu, kebijakan setelah itu tolong betul-betul disiapkan," kata Jokowi dalam ratas dengan gubernur yang disiarkan live di YouTube Sekretariat Negara, Selasa (24/3).

Jokowi meminta para gubernur memperhatikan pedagang kecil yang tidak bisa bekerja karena kebijakan itu. Oleh karena itu, Jokowi meminta semua kepala daerah memberikan bantuan ke pedagang kecil yang terkena dampak dari kebijakan yang dibuat kepala daerah.

"Hitung berapa orang yang jadi tidak kerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan tidak kerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang akan tidak bekerja, sehingga dalam APBD, dukungan kepada sektor itu yang harus diberikan, bantuan-bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan, jangan kita hanya menutup tapi tidak dibarengi kebijakan bantuan-bantuan," jelasnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah tetap fokus ke tiga hal. Tiga hal itu meliputi keselamatan, bantuan sosial, dan juga kesiapan menyediakan stok pangan.

"Intinya kita ingin ada 3 hal yang jadi fokus kita. Pertama keselamatan adalah utama, tetapi siapkan yang kedua social safety net-nya, bantuan sosialnya tolong disiapkan. Ketiga dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," kata Jokowi.

Tak Lockdown
Jokowi menegaskan kepada para gubernur bahwa pemerintah pusat tidak akan mengambil keputusan lockdown.

"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," kata Jokowi.

Jokowi menunjukkan kertas dan mengatakan sudah melihat kebijakan-kebijakan yang diambil setiap negara dalam menghadapi pandemi corona. Jokowi mengaku memantau perkembangan situasi setiap hari.

"Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu dan itu sudah saya pelajari. Saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara ada semuanya, kebijakan mereka apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kemlu dari situs-situs yang ada terus kita pantau setiap hari," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, kebijakan yang paling pas diambil di Indonesia adalah pembatasan secara fisik atau physical distancing.

Jokowi juga sudah berulang kali menyampaikan untuk bekerja, beraktivitas dan beribadah di rumah.

"Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing," katanya.

Siapkan Skenario
Presiden mengatakan, menyiapkan beragam skenario dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Jokowi ingin semua dampak virus Corona ini dikalkulasi secara matang.

"Skenario juga telah kita hitung, kita kalkulasi mengenai prediksi dari COVID-19 ini di negara kita Indonesia, bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario ringan seperti apa dan saya kira ingin kita berada skenario yang ringan, dan kalau memang betul-betul sulit dibendung ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang jangan sampai masuk ke skenario paling buruk," kata Jokowi.

Jokowi kemudian mensimulasikan skenario sedang dampak Corona ini di sejumlah daerah. Dia menyebut provinsi yang paling terkena dampak buruk dari Corona terkait buruh adalah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kita juga telah menghitung juga penurunan di beberapa provinsi mengenai daya tahan mengenai penurunan pendapatan dari setiap provinsi yang ada, ini saya berbicara skenario sedang saja misalnya provinsi untuk buruh kalau skenario sedang, yang terparah nanti akan berada di NTB, akan penurunan pendapat kurang lebih 25 persen, ini kita mampu bertahan di Juni dan September," ujar dia.

Sedangkan untuk petani dan nelayan, akan terjadi penurunan pendapatan yang terparah di Kalimantan Barat. Daya tahan di provinsi tersebut diprediksi sampai Oktober-November.

"Kemudian untuk petani dan nelayan kita, ini juga tolong-tolong hati kalau skenarionya sedang yang terparah nanti di Kalimantan Barat akan ada penurunan pendapatan sampai 34 persen, dengan daya tahan Oktober sampai November," ujar dia.

Untuk pedagang-pedagang kecil, Jokowi menyebut provinsi yang paling terkena dampak adalah Kalimantan Utara. Sementara itu, Sumatera Utara diprediksi akan menjadi provinsi paling terkena dampak dalam skenario sedang virus Corona untuk sopir angkot dan bus.

"Kemudian pedagang mikro, kecil kalau skenario sedang yang berat adalah di Kalimantan Utara dan penurunan sampai 36 persen, kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober. Kemudian untuk sopir angkot dan ojek, yang paling berat di Sumatera Utara, ini turunnya hampir sampai 44 persen, angka-angka seperti ini mohon dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan bantuan sosial dan kota kabupaten betul-betul bisa disiapkan lewat yang tadi disampaikan," ujarnya.

Bantuan Sosial
Presiden Jokowi memperbolehkan daerah untuk menutup beberapa kegiatan dan sektor ekonomi untuk pencegahan virus Corona (COVID-19). Namun perlu ada bantuan sosial untuk melengkapi kebijakan tersebut.

"Sehingga dalam APBD dihitung kepada sektor itu yang harus diberikan bantuan sosial kepada mereka. Harus disiapkan, jangan kita tutup tapi tidak dibarengi kebijakan bantuan sosial," kata Jokowi.

Bagi Jokowi, pemerintah boleh saja melakukan beberapa pembatasan. Namun kebijakan itu harus dikaji dengan cermat.

Perhatikan Bahan Pokok
Presiden juga meminta kepala daerah memastikan ketersediaan bahan pokok dalam upaya menanggulangi penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi berharap pemda memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya ingatkan lagi provinsi, daerah juga melihat betul ketersediaan pangan dan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, pekerja harian harus diperhatikan. Dia ingin memastikan pekerja harian tetap melakukan aktivitas produksinya.
"Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerja harian, petani, nelayan dan juga terdampak terlebih dahulu para pelaku usaha mikro kecil, supaya tetap beraktivitas dan berproduksi," jelasnya.

Selain itu, Jokowi meminta pemerintah daerah mengarahkan pekerjaan yang memperdayakan masyarakat desa atau padat karya tunai. Namun kegiatan tersebut harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

"Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang ada di provinsi dan kabupaten kota tolong diarahkan agar program menjadi padat karya tunai ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program padat karya tunai harus diperbanyak dan dilipatgandakan tapi harus tetap memegang protokol kesehatan tetap untuk mencegah COVID-19," ujarnya.

Awasi Rapid Test
Sementara itu, pada kesempatan lain, Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, kegiatan rapid test atau tes cepat massal virus Corona (COVID-19) harus diawasi oleh kepala daerah setempat. Pasalnya, kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerumunan yang bergerombol jika pengawasan petugas setempat lalai.

"Ada kemungkinan petugas kesehatan dan masyarakat yang akan dites lalai, bergerombol dan tak mematuhi prosedur saat rapid test berlangsung. Tes ini kan baru pertama kali dilakukan oleh petugas kita. Maka kepala daerah dan petugas dinas kesehatan di daerah, benar-benar harus mencegah agar saat rapid test dilakukan tidak terjadi kerumunan," kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Selain itu, Tito mengatakan, kepala daerah harus memastikan lokasi rapid test sudah dilengkapi peralatan pencegah virus Corona. Antrean bagi mereka yang akan tes, menurutnya, harus dilakukan dengan jarak 1,5 meter. (detikcom/d)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments