Minggu, 19 Mei 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi Minta Menteri Tak Buat Kebijakan yang Ganggu Pemilu

Jokowi Minta Menteri Tak Buat Kebijakan yang Ganggu Pemilu

* Moeldoko Endus Upaya Sistematis Diskreditkan Penyelenggara Pemilu
admin Selasa, 08 Januari 2019 09:59 WIB
SIB/Ant/Puspa Perwitasari

SAMPAIKAN ARAHAN: Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan arahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1).

Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada menteri dan kepala lembaga berkontribusi supaya penyelenggaraan Pemilu 2019 aman dan damai. Para menteri juga diminta membuat kebijakan yang tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu.

"Saya kira sesuatu yang sangat wajar tatkala presiden mengarahkan setiap menteri agar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan bahwa ini kegiatan Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar dan harus sukses. Jangan terganggu dengan hal-hal yang lain, jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu," ujar Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Hal ini disampaikan Wiranto seusai sidang kabinet terbatas mengenai program dan kegiatan tahun 2019. Pemerintah juga sudah memiliki data indeks kerawanan Pemilu.

"Sehingga kalau kita berbicara hal-hal yang mengganggu Pemilu, Kita kan sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu ya, kita dengan Bawaslu dengan Polri, sudah membuat suatu analisis daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi itu ada. Dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu," ujar Wiranto.

Setiap pihak, termasuk masyarakat diminta aktif terlibat menetralisir kerawanan Pemilu. Sehingga diharapkan Pemilu yang digelar 17 April 2019 tertib.

"Tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu apakah itu KPU Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, para pemimpin partai politik, para kontestan itu harus mempunyai tanggung jawab yang sama," kata Wiranto.

Wiranto membuka kemungkinan para pimpinan parpol diundang untuk duduk bareng membahas Pemilu yang aman dan damai.

"Mengundang bukan pemerintah, mengundang mengingatkan kita semua, kita punya tanggungjawab yang sama terhadap suksesnya Pemilu," imbuhnya.

Diskreditkan
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Ia sudah memiliki catatan tersebut.

"Memang ada sebuah upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas. Mulai dari..., kita sudah punya catatan. Jangan main-main, ya," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan.

Moeldoko menyebut upaya tersebut adalah 'permainan'. Ia mengatakan akan 'mempermainkan' balik upaya tersebut.

"Makanya kemarin saya bilang, lanjutkan permainan itu. Saya akan mainkan juga," katanya.

Namun ia merahasiakan strateginya. Moeldoko menambahkan upaya mendiskreditkan pemerintah sudah ada sebelum kasus hoax tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos.

"Itu, KTP yang bertebaran di mana-mana sudah mulai. Banyak lagi surat yang KTP ganda, pencetakan surat yang bertebaran itu juga. Terus, jangan salah, kita juga punya ya itu. Silakan bermain-main, kita juga akan memainkan," ucapnya.(detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments