Jumat, 24 Mei 2019

Hasil Final Quick Count 6 Lembaga Survei

Jokowi-Ma'ruf Unggul

* Ketua KPU: Tunggu Hasil Resmi , 7 Parpol Diprediksi Gagal ke Senayan
admin Kamis, 18 April 2019 09:27 WIB
Ant/Puspa Perwitasari
JOKOWI TEMUI PENDUKUNGNYA: Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menyapa pendukung usai memantau hasil hitung cepat di Jakarta, Rabu (17/4).
Jakarta (SIB) -Hasil quick count dari enam lembaga survei sudah mendekati final, suara masuk sudah hampir 100 persen. Joko Widodo-Ma'ruf Amin ungguli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan kisaran selisih suara 9-11 persen.

Hingga pukul 22.35 WIB, Rabu (17/4), ada 6 lembaga survei yang sudah mengumpulkan data pada kisaran 92,1% sampai 98,9%. Berikut hasilnya:

Litbang Kompas
01. Jokowi-Ma'ruf: 54,52 %
02. Prabowo-Sandiaga: 45,48%
Data terkumpul: 97% Suara

Indo Barometer
01. Jokowi-Ma'ruf: 54,53%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,47%
Data terkumpul: 97,33% Suara

LSI Denny JA
01. Jokowi-Ma'ruf: 55,73%
02. Prabowo-Sandiaga: 44,27%
Data terkumpul: 98,90% Suara

CSIS-Cyrus
01. Jokowi-Ma'ruf: 55,7%
02. Prabowo-Sandiaga: 44,3%
Data terkumpul: 95,1% Suara

Charta Politika
01. Jokowi-Ma'ruf: 54,42%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,58%
Data Terkumpul: 92,5% Suara

Konsepindo
01. Jokowi-Ma'ruf: 53,5%%
02. Prabowo-Sandiaga: 46,5%%
Data Terkumpul: 92,1% Suara.

Quick count atau hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Hasil quick count ini merupakan hasil sementara. Hingga saat ini, data terbaru masih masuk ke lembaga survei yang mengadakan quick count.

Data quick count bukan hasil resmi Pilpres 2019. Hasil resmi Pemilu menunggu penghitungan suara secara manual dari KPU.

7 PARPOL DIPREDIKSI GAGAL
Sementara itu, hasil sementara quick count Litbang Kompas untuk Pileg 2019 mencatat keunggulan PDIP. Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf diprediksi menguasai DPR. Sembilan parpol diprediksi lolos ke Senayan yaitu yang perolehan suaranya di atas ambang batas parlemen 4%. Sedangkan 7 parpol diprediksi gagal karena perolehan suaranya kurang dari 4%.

Hingga pukul 19.08 WIB, data Pileg yang masuk ke quick count Litbang Kompas sebesar 56%. Berikut hasilnya:
- PDIP 20,8%
- Gerindra 12,78%
- Golkar 12,06%
- PKB 9,88%
- PKS 8,38%
- Demokrat 7,83%
- NasDem 7,69%
- PAN 6,45%
- PPP 4,57%
- Perindo 2,73%
- Berkarya 2,02%
- PSI 1,98%
- Hanura 1,42%
- PBB 0,71%
- Garuda 0,49%
- PKPI 0,23%
Suara Masuk 56%

KEUNGGULAN JOKOWI
Charta Politika juga menganalisis keunggulan paslon nomor 01 itu.

"Keunggulan pasangan 01 ini adalah bisa menggaet basis lawan, akan tetapi sebaliknya pasangan 02 tidak terlalu kuat menarik memperoleh dari basis pasangan 01," kata Manajer Riset Charta Politika Ahmad Baihaqi saat jumpa pers di Hotel Grandhika, Rabu (17/4).

Baihaqi memerinci beda kekuatan 01 dan 02 dalam menggaet basis lawan politik. Dia memberi contoh pertarungan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Misalnya Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa katakan itu adalah basis pasangan 01 dan bisa katakan pasangan 01 unggul di sana. Akan tetapi, wilayah Jabar bisa katakan basis perolehan pasangan 01 bisa merebut wilayah Jabar. Bahwa pertempuran sebenarnya di Jabar," sebutnya.

Lebih jauh Baihaqi berbicara soal kekuatan massa di Sulawesi. "Ada di mana basis suara diungguli pasangan 01 dan akhirnya kalah karena hasil survei di Sulawesi basis pasangan 01 lemah di sana. Figur pasangan 01 ini terkait waktu tidak terlalu berpengaruh Pak JK, massa di sana cenderung beralih pasangan 02," ucapnya.

Baihaqi lanjut menjabarkan pertarungan perebutan massa di DKI Jakarta dan Banten. Menurutnya, perolehan suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto hanya beda tipis.

"Beberapa wilayah DKI dan Banten yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf di sana tidak berpengaruh perolehan suara, dilihat adalah tokoh figur yang dilihat di sana. DKI perolehan suara pasangan 02 dan pasangan 01 tipis tapi margin error kita 1%," ucap dia.

JOKOWI: MARI BERSATU
Jokowi mengajak semua masyarakat tetap bersatu usai Pilpres 2019. Kerukunan dan rasa persaudaraan harus dijaga.

"Marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Setelah pileg dan pilpres menjalin merawat persatuan, kerukunan kita sebagai saudara sebagai setanah air," kata Jokowi dalam pernyataannya.

Jokowi memberi pernyataan didampingi cawapres Ma'ruf Amin dan elite parpol koalisi. Para pendukungnya berulang kali meneriakkan nama Jokowi.

Tapi Jokowi meminta agar para pendukungnya tetap menunggu penghitungan resmi KPU atas hasil perolehan suara Pilpres 2019.

"Yang kedua, dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi kita sudah bisa dilihat, tapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi," ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu dan DKPP. Pemilu serentak 2019 dinilai sudah berjalan dengan jujur dan adil.

"Terima kasih juga kita sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan keamanan dan ketertiban sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

TUNGGU HASIL RESMI
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, quick count atau hitung cepat pemilu hanya sebuah referensi mengenai hasil penghitungan suara pada pemilu. Hasil resmi pemilu hanya dikeluarkan dan ditetapkan oleh KPU.

"Kalau ada quick count, ada yang bikin exit poll, jadikan itu sebuah referensi. Jadikan itu sebagai sebuah informasi," kata Arief Budiman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/4). "Hasil resminya kapan, berapa hasil resminya, ya nanti nunggu ketika KPU menetapkan hasilnya," lanjut dia.

Arief mengatakan, KPU tidak melakukan hitung cepat. KPU mengeluarkan hasil penghitungan suara real count. Ia meminta masyarakat dan peserta pemilu meyakini hasil pemilu yang akan ditetapkan KPU.

"Kemudian, apa pun hasil yang ditetapkan, tentu KPU mengajak kita semua untuk bisa percaya terhadap hasil yang ditetapkan," ujar Arief. Arief menambahkan, KPU menggelar proses pemungutan dan penghitungan suara secara transparan. Proses ini bisa disaksikan oleh masyarakat dan pemantau.

Jika ada pihak-pihak yang tak terima dengan hasil yang ditetapkan KPU, Arief meminta agar menempuh penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan telah memberi kesempatan bagi pihak yang tak terima dengan proses pemilu untuk menyengketakan ke Bawaslu. Sementara, sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak usah lagi ribut, enggak usah lagi menyelesaikan di jalan-jalan. Karena ruang-ruang untuk menyelesaikan permasalahan itu sudah disediakan oleh lembaga-lembaga," kata Arief.

DITETAPKAN 22 MEI
Sebagaimana diketahui, proses perhitungan suara dilakukan secara berjenjang melalui sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan itu telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019. Urutan penghitungan 5 surat suara adalah capres-cawapres. caleg DPD RI, caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi dan caleg DPRD Kab/Kota.

Surat suara yang telah dihitung di masing-masing TPS akan dikumpulkan di tingkat kecamatan. KPU memberikan waktu bagi panitia di kecamatan pada periode 19 April-2 Mei 2019 untuk mengumpulkan seluruh hasil pencoblosan di wilayahnya masing-masing.

Setelah itu, jumlah suara masing-masing kecamatan kemudian direkapitulasi kembali di tingkat Kabupaten/Kota pada 23 April - 6 Mei 2019. Hasil tersebut kemudian dikumpulkan di tingkat Provinsi pada 23 April-9 Mei 2019.

Pada 25 April-22 Mei 2019, hasil suara yang sudah direkapitulasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia kemudian dikumpulkan. Setelah itu, baru dibuat penetapan hasil penghitungan suara di tingkat nasional.

"Penetapan Pemilu 2019, 22 Mei 2019 setelah dilakukan rekapitulasi secara berjenjang," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Jika ada peserta pemilu legislatif yang merasa keberatan dengan hasil yang ditetapkan, bisa mengajukan sengketa. Untuk jadwalnya, akan ditentukan sesuai dengan jadwal MK.

Sedangkan bagi paslon di Pilpres yang keberatan dengan hasil Pilpres 2019, bisa mengajukan sengketa pada 23 Mei-15 Juni 2019. Sengketa itu akan dibahas hingga masa penetapan capres-cawapres dilakukan.

Pelantikan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota baru akan digelar sekitar bulan Agustus-Oktober 2019, tergantung wilayah masing-masing. Sedangkan untuk anggota DPR dan DPD akan dilantik pada 1 Oktober 2019 dan presiden-wakil presiden terpilih dilantik 20 Oktober 2019. (detikcom/Kps/Kumparan/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments