Selasa, 17 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi Kirim Surat Minta DPR Revisi Batas Minimal Menikah Jadi 19 Tahun

Jokowi Kirim Surat Minta DPR Revisi Batas Minimal Menikah Jadi 19 Tahun

* Karya Seni Hingga Budaya 'Seksi' Bukan Pidana dan Tak Dipenjara
admin Kamis, 12 September 2019 09:57 WIB
Menteri Yohana Yiambise
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo menyurati DPR untuk segera merevisi UU Perkawinan terkait batas minimal menikah jadi 19 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise berharap DPR periode sekarang segera merevisi sebelum habis periode pada 30 September 2019.

"Pemerintah merasa gembira sekali karena akhirnya kami sudah mendapatkan surat Presiden tanggal 6 September 2019 tentang Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya surat presiden ini, maka mendorong kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan kepada para media, termasuk kepada masyarakat, juga kepada pihak DPR sehingga mendorong DPR secepatnya mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," kata Yohanna kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Saat ini batas minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam draf revisi itu, batas usia minimal akan disamakan, yaitu sama-sama 19 tahun.

"Adapun dasar dari pada acuan yang kita pakai adalah bahwa negara harus menjamin hak anak, termasuk perlindungan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak," ujar Yohana.

Data dari BPS tahun 2017, satu dari empat anak perempuan, sekitar 25 persen, menikah pada usia anak. Dari 23 Provinsi memiliki angka perkawinan anak di atas 25 persen. Setiap tahun sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di usia anak.

Data BPS pada tahun 2018, sekitar 11 persen menikah pada usia anak. 20 provinsi memiliki angka perkawinan anak di atas 11 persen. Angka tertinggi adalah di provinsi Sulawesi Barat, yaitu 19 persen, dan terendah di DKI Jakarta, yaitu 4 persen.

"Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, karena anak itu kehilangan hak-hak mereka. Seharusnya dilindungi negara. Ini sudah merupakan bahwa negara ini, sedang mengarah ke darurat perkawinan anak," cetus Yohana.

Penyebab perkawinan anak antara lain adalah soal kesetaraan gender, yaitu pandangan masyarakat atau keluarga bahwa anak perempuannya hanya bisa melakukan kegiatan domestik. Yang kedua peluang adanya dispensasi pernikahan yang dikeluarkan pengadilan agama.

"Yang berikut adalah kemiskinan. Pemikiran bahwa dengan perkawinan anak perempuan akan melepas tanggung jawab orang tua terhadap beban ekonomi. Yang berikut adalah adat budaya masyarakat. Pandangan masyarakat ataupun keluarga bahwa menjadi perawan tua akan membuat keluarga malu dan merugikan anak perempuan tersebut. Nah, globalisasi juga dengan maraknya informasi-informasi yang merugikan anak secara masif serta pornografi melalui media sosial yang merusak daya hidup perilaku anak-anak," pungkas Yohana.

Bukan Pidana
Sementara itu, RUU KUHP mengancam semua bentuk pornografi untuk dipidana maksimal 10 tahun penjara. Namun, RUU KUHP mengecualikan delik itu apabila bagian dari karya seni, budaya, hingga olahraga.

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat," demikian bunyi Pasal 180 RUU KUHP yang dikutip, Jumat (6/9).

Lalu apa hukumannya bagi orang yang melanggar Pornografi? Dalam Pasal 413 Ayat 1 mengancam pelaku pornografi maksimal 10 tahun penjara. Berikut bunyi ayat selengkapnya:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Nah, belakangan terjadi perdebatan. Yaitu apabila produk-produk yang memenuhi unsur 'seksi' namun sebagai bagian dari seni, budaya, olahraga dan sebagainya, apakah dipidana atau tidak? RUU KUHP menegaskan bahwa hal itu bukan pidana.

"Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan," cetus Pasal 413 ayat 2.

Perdebatan delik pornografi mengemuka saat disahkan UU Pornografi. Sejumlah orang menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitisi (MK). Mereka beralasan UU Pornografi bisa mengkriminalisasikan kesenian, budaya hingga olahraga yang bisa didefinisikan pornografi.

Seperti seniman yang dalam berkesenian bukanlah semata-mata untuk tujuan komersial tetapi juga bagian dari ekspresi diri dan sebagai kebebasan berekspresi individu yang dijamin oleh UUD 1945. Belum lagi budaya dan adat di belahan nusantara yang bisa juga dimasukkan delik pornografi. Namun pada 25 Maret 2010, argumen itu ditolak MK. Ketua MK kala itu, Mahfud MD menyatakan UU Pornografi konstitusional. (detikcom/d/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments