Jumat, 14 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi Hidupkan Kembali Harapan Jalan Tol Medan-Tanah Karo

Presiden dan Pemred Bicarakan Sumut

Jokowi Hidupkan Kembali Harapan Jalan Tol Medan-Tanah Karo

* Pemerintah "Tutup Mata" Memberikan Izin Investasi Orientasi Ekspor, Soal Pemekaran Daerah, Jokowi Akui Belum Terbuka Opsi
admin Senin, 18 Maret 2019 08:54 WIB
SIB/Dok
DIALOG: Presiden Joko Widodo menyalam Pemred Harian SIB, GM Immanuel Panggabean, sebelum memulai dialog dengan 12 pimpinan redaksi media massa (koran, radio dan online) di Cambridge Hotel, Medan (15/3).
Medan (SIB) -Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) dengan nada antusias membangkitkan kembali harapan masyarakat Sumut, khususnya di Medan dan Tanah Karo, untuk terwujudnya pembangunan jalan tol rute Medan ke Tanah Karo. Hal itu dikemukakan Jokowi dalam pertemuan dialogis bersama pimpinan redaksi media massa di Sumut, di Hotel Cambridge Medan, Jumat (15/3).

Sebelumnya, hasil pertemuan tim Komisi D, DPRDSU yang dipimpin Ketua Dewan, Wagirin Arman dengan Ketua Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah-Kementerian PUPR di Jakarta Rabu (13/3), dikemukakan pembangunan jalan tol itu belum dapat diwujudkan dengan alasan anggaran pemerintah tidak mencukupi (SIB 14/3).

Sehingga dialihkan dengan membangun dua jembatan layang (fly over) saja pada dua titik rawan kemacetan dengan anggaran Rp600 miliar.

Menjawab pernyataan salah satu Pemred mengenai nasib jalan tol Medan-Tanah Karo yang masih belum terwujud, Presiden mengatakan, sangat setuju untuk membangun jalan tol Medan-Tanah Karo sebagai pengintegrasian Tanah Karo ke dalam kawasan strategis wisata Danau Toba.

"Berapa kilometer itu panjangnya ya?" tanya Jokowi balik dan dijawab, sekitar 50 km.

"Ya memang pembangunan jalan tol butuh biaya besar dan minat swasta kurang ada karena tidak feasible (untung secara bisnis). Tapi saya bisa minta BUMN untuk mengerjakannya dengan didukung pemodalannya oleh pemerintah," jelas Jokowi sambil memberikan suatu arahan ke Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang duduk di kanan presiden.

Pada akhir sesi dialog, Pemred Harian SIB, GM Immanuel Panggabean, menyampaikan kepada Jokowi bahwa sebelumnya pada awal 2018, pihaknya bersama Komunitas Horas Halak Hita (H3) sudah melakukan survey dan studi kelayakan pembangunan jalan tol Medan-Tanah Karo secara sukarela dengan dukungan pihak swasta dari Jakarta sambil menyebutkan sebuah nama perusahaan swasta nasional "A" yang berkecimpung di infrastruktur. Spontan presiden menanya balik, "Apakah mereka mau (membangun tol itu)?"

Yang dijawab oleh GM Immanuel bahwa hasil studi kelayakan secara teknis dan projeksi anggarannya sudah selesai namun secara bisnis memang tidak feasible (tidak memenuhi hitungan bisnis), sehingga perlu adanya joint venture antara swasta dan pemerintah, terang GM Immanuel.

Namun pada saat itu, kerjasama swasta-pemerintah tidak dapat terwujud karena pembangunan tol Medan-Tanah Karo belum masuk dalam Program Strategis Nasional. Sehingga pemerintah tidak dimungkinkan untuk terlibat di dalamnya, jelas GM Immanuel seraya menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan hasil studi kelayakan itu kepada presiden.

PENGHAPUSAN PPN KORAN
Di topik lain, atas permasalahan yang dikemukakan oleh Ketua SPS Sumut, Farianda Sinik, Jokowi juga berjanji untuk mengupayakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan koran.

Sebelumnya disampaikan, harga bahan baku kertas untuk Anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS), khususnya di Sumut, sangat membebankan biaya produksi media cetak, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Sementara daya beli masyarakat juga mengalami kelemahan. Sementara dahulu pemerintah membebaskan PPN terhadap perusahaan pers seperti halnya pencetak buku.

Selain itu SPS Sumut juga meminta Presiden dapat membangun BUMN produsen kertas untuk mengikis monopoli produsen.
Sehingga media cetak dapat berfungsi mencerdaskan bangsa, apalagi pemerintah mengharapkan koran sebagai salah satu media main stream yang paling terdepan untuk menangkal hoax.

Di awal pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Presiden membuka dialog dengan mempersilahkan para pimpinan redaksi untuk memberinya masukan mengenai permasalahan di Sumut dan apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat. Ia pun mengajak agar dialog malam itu dapat dilakukan secara santai saja yang disambut dengan simpati oleh para awak media ini.

Berbagai topik pembangunan disampaikan para Pemred termasuk penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat di Medan maupun Provinsi.

Jokowi pun menimpali, Medan, Sumatera Utara harusnya bisa lebih maju, terutama letaknya yang strategis berdampingan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Dan APBD-nya juga besar.

Pemerintah pusat sendiri sedang memacu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung agar tidak bergantung lagi kepada negara tetangga. Kalau mau jujur, pelabuhan ini "ditakuti" negara tetangga yang sebelumnya menjadi andalan eksportir, terang Jokowi menjawab Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansjah.

"TUTUP MATA"
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan dan sudah seharusnya mempermudah perizinan khususnya untuk usaha industri bahan jadi, berorientasi ekspor dan termasuk usaha produksi bahan baku yang selama ini diimpor.

Kemudahan perizinan untuk sektor-sektor itu penting agar ekspor Indonesia semakin besar, kemudian tidak tergantung barang impor khususnya untuk bahan baku industri.

"Oleh karenanya saya selalu dan ingatkan agar tidak terlalu banyak peraturan yang bisa membuat hambatan berusaha. Negara yang banyak peraturan tidak akan maju-maju," tegas Jokowi lagi.

Sambil tertawa, ia menyebutkan kalau memang tidak terlalu banyak masalah, izin usaha industri untuk mendorong ekonomi Indonesia tersebut ditandatangani saja sambil "tutup mata".

Kemudian pembangunan jalan tol yang akan memperlancar lalu lintas barang dan manusia, walau pembangunan jalan bebas hambatan itu ternyata masih tetap lebih sedikit dari negara lain akibat dana anggaran yang terbatas.

Dulu negara lain seperti Malaysia dan lainnya 'mengintip' jalan tol yang dibangun Indonesia, sekarang kita yang ketinggalan. Jadi harus dikejar. Untuk itu, pembangunan jalan tol terus dilakukan termasuk di Sumut.

Hingga akhir 2018 sudah ada jalan tol sepanjang 782 km dan ditargetkan bisa mencapai 1.854 km hingga akhir tahun 2019 sehingga melampaui Malaysia. Walaupun demikian pencapaian itu masih kecil, karena jangan memakai Malaysia yang lebih kecil wilayahnya dari Indonesia sebagai pebanding. Kita harus mengejar China yang telah membangun tol dengan kepanjangan seratus ribuan kilometer. Jadi harus ditingkatkan lagi di sejumlah daerah termasuk Sumut, katanya.

Pembangunan jalan tol, kata Presiden, memperlancar arus lalu lintas barang maupun manusia sehingga kemajuan dalam segala hal khususnya perekonomian terwujud. Memang perlu investasi besar sehingga perlu investor baik dari dalam dan luar negeri.

Awalnya, pembangunan jalan tol memang berat karena investasinya besar, tetapi dampaknya sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

PEMEKARAN DAERAH
Di topik lain, Jokowi mengakui, pemerintahannya tidak akan melakukan pemekaran daerah, baik itu provinsi, kabupaten/kota. Kalau saya kasih satu pemekaran, maka ratusan daerah (provinsi/kabupaten/kota) akan menuntut pemekaran. "Tiap hari akan demo di depan Istana," ujarnya sambil tersenyum.

Jadi saya terbuka saja, kalau dilihat dari aspek anggaran (APBN), tidak sehat untuk melakukan pemekaran daerah untuk saat ini. Maka itu saya lebih memilih menambahkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN kepada daerah-daerah, ujarnya memberi pengertian. (R1/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments