Rabu, 23 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jokowi Didesak Segera Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Kasus Munir

Jokowi Didesak Segera Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Kasus Munir

admin Sabtu, 07 September 2019 12:40 WIB
ANT/Reno Esnir
TUNTASKAN KASUS MUNIR: Koordinator KontraS Yati Andriyani (kedua kiri) bersama Direktur Imparsial Al Araf (kiri), Dewan Penyantun STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti (tengah), Istri aktivis HAM Munir, Suciwati (kedua kanan) dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan soal 15 Tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (6/9)
Jakarta (SIB) -Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ke publik dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Hal itu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

"Segera mengumumkan seluruh hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir kepada masyarakat sebagai bentuk amanat Kepres Nomor 111 tahun 2004 serta menindaklanjuti hingga tuntas," kata koordinator KontraS Yati Andriyani dalam konferensi pers di kantornya, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers '15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir'. Koalisi ini terdiri KontraS, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, hingga LBH Jakarta.

Yati juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk segera membongkar kasus pembunuhan Munir itu. Jokowi diminta turun langsung pengusutan kasus tersebut.

Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid berharap Jokowi melakukan penyelidikan baru. Sebab, menurutnya, dalam dokumen TPF Munir sudah ada bukti indikasi-indikasi keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut.

Selain itu, Usman menilai pemerintah dan DPR bisa membuat kembali sebuah tim independen baru melanjutkan investigasi kasus tersebut. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2004-2005.

"DPR khususnya DPR yang baru dapat membentuk TPF yang baru kasus Munir sebagaimana yang juga dibuat ketika peristiwa pembunuhan itu baru terjadi jadi pada tahun 2004-2005, selain presiden membuat TPF di bawah kantor presiden yang terdiri dari Kemlu, Kemenkum HAM, Kejaksaan Agung, kepolisian, hingga masyarakat," tuturnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments