Minggu, 21 Jul 2019

Tantangan Polri Makin Kompleks

Jokowi: Terorisme-Radikalisme Ancaman Serius

* Kapolri Berharap Tunjangan Kerja TNI-Polri Ditingkatkan
admin Kamis, 11 Juli 2019 09:21 WIB
Ant/Wahyu Putro A
PIMPIN UPACARA: Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7).
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Ucapara Hari Bhayangkara ke-73. Dalam amanatnya Jokowi menyampaikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan baik oleh warga, namun tantangan Polri ke depan semakin kompleks.

"Kondisi Kamtibmas yang kondusif dirasakan masyarakat. Suasana Ramadan, mudik Idul Fitri dan Natal yang tenteram dan menggembirakan," kata Jokowi di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Jokowi juga mengapresiasi kesigapan anggota Polri dalam penanggulangan bencana. Dia mengatakan kondisi yang kondusif itu juga berkat sinergitas dengan TNI.

"Penanganan bencana yang dilakukan dengan cepat di tengah tantangan yang berat. Sekali lagi, ini semua adalah berkat kerja keras Polri dan TNI yang selalu sinergis. Untuk itu saya sampaikan banyak terima kasih," katanya.

Namun, lanjut Jokowi, Polri tidak boleh langsung berpuas diri. Masih banyak tantangan ke depan yang harus ditaklukkan.

"Tantangan ke depan semakin kompleks. Kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat harus terus dijadikan perhatian," katanya.

Jenis kejahatan yang dimaksud Jokowi di antaranya, terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan siber. Dia berharap kejahatan tersebut tidak terjadi di Indonesia.

"Segenap anggota Polri yang saya cintai. Saya perlu menegaskan bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius," katanya.

Jokowi juga mengatakan, kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sosial harus diantisipasi.

"Seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarki harus diantisipasi. Dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, ilegal fishing dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas," kata Jokowi.

Anugerahkan
Pada kesempatan itu, Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan kepada empat polisi. Para personel ini diberi tanda kehormatan bintang bhayangkara nararya.

Pemberian tanda kehormatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 tk Tahun 2019.

"Keputusan Presiden Nomor 47 tk Tahun 2019 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang bhayangkara nararya," kata Sekretaris Militer Presiden.

Tanda penghormatan ini diberikan atas dasar jasa besar yang dilakukan empat personel kepolisian. Mereka diberi penghargaan langsung oleh Presiden.

"Penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan yang diembankan untuk kemajuan kepolisian," ungkap Sekretaris Militer Presiden.

Berikut ini nama nama dan jabatan empat personel kepolisian yang mendapat tanda kehormatan bintang bhayangkara nararya:
Brigjen Dwiyono, (Pati Bagintelkam Polri),
Kombes Tommy Aria Dwianto, (Analis Kebijakan Madya Bidang Misinter Divhubinter Polri),
AKP Sriyono, (Kaur SDM Resimen Paspelopor Korbimob Polri) dan
Aiptu Sulastri, (SPKT Restro Tangerang Kota Polda Metro Jaya).

Tunjangan Kerja Ditingkatkan
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan beberapa capaian Polri dalam HUT ke-73 Bhayangkara. Dia berharap kepada Presiden Joko Widodo agar tunjangan kinerja TNI dan Polri ditingkatkan.

"Terima kasih Pak Presiden di tengah kesibukan beserta ibu negara, dan Pak Wakil Presiden serta ibu Mufidah Jusuf Kalla, kehadiran bapak ibu merupakan kehormatan bagi kami dan menambah semangat dan motivasi kami personel Polri dalam melaksanakan tugas," kata Tito saat memberi sambutan setelah upacara.

Tito sempat mengatakan pencapaian Polri selama 3 tahun ini melalui program promoter menunjukkan perkembangan cukup baik. Selain itu, dia menyebut kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga meningkat.

"Tiga tahun penerapan promoter menunjukkan hasil yang relatif cukup baik, kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat, jika 2016 Polri sebagai 3 institusi yang tidak dipercaya publik, alhamdulillah hari ini Polri telah berada pada 3 besar lembaga yang dipercaya publik," ungkap Tito.

Selain itu, Tito menceritakan kinerja Polri yang sudah semakin akuntabel. Menurutnya, birokrasi Polri juga sudah mengalami reformasi. "Kinerja Polri juga semakin akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan naiknya akuntabiltas kinerja, dari 72,11 di tahun laku, jadi 74,08 dengan kualifikasi bb+, reformasi birokrasi Polri tunjukkan telah alami reformasi, naik jadi bb+," ucapnya.

Karena itu Tito berharap Presiden bisa meningkatkan tunjangan kinerja Polri dan TNI. Menurutnya tunjangan kinerja ini sangat berarti untuk personel Polri dan TNI.

"Tersimpan harapan pada Pak Presiden kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri insyaAllah dapat meningkat menjadi 100%," ujar Tito.

Tito dan Panglima TNI juga akan memastikan kestabilan Kamtibmas di Indonesia bisa terlaksana. Sehingga sebutnya pendapatan dan kesejahteraan Indonesia bisa meningkat.

"Kami juga komitmen bersama Pak Panglima TNI untuk memelihara kestabilan negara dalam negeri pasca pelantikan, sehingga pemerintah dapat melaksanakan program pembangunan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan nasional," sebut Tito. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments