Sabtu, 25 Mei 2019

Menanggapi Prabowo

Jokowi: Serahkan ke KPU, Bawaslu dan MK

* KPU: Saksi BPN Tak Pernah Sampaikan Data Signifikan Kecurangan
admin Kamis, 16 Mei 2019 09:28 WIB
Ant/Akbar Nugroho Gumay
PRESIDEN BERBUKA DENGAN DPD: Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu (15/5).
Jakarta (SIB) -Calon presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hasil pemilu merupakan kewenangan KPU.

"Ya, itu kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara. Yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU," kata Jokowi saat ditemui wartawan seusai berbuka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO), Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Jokowi mengatakan, jika ada dugaan kecurangan, tempuhlah lewat cara konstitusional, yakni ke Bawaslu dan menggugat hasilnya ke MK.

"Kalau ada, kalau ada kecurangan, (ke) Bawaslu. Kalau sengketa yang lebih besar, (ke) MK. Mekanisme itu sudah diatur," katanya.
Ditegaskan Jokowi, Indonesia merupakan negara hukum. Semua persoalan bisa diselesaikan lewat undang-undang.

"Negara kita ini sudah ada aturan mainnya, sudah jelas, konstitusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan agar semua pihak bisa mengikuti mekanisme yang ada terkait Pemilu 2019. Jika tidak terima, bisa menempuh mekanisme yang ada.

"Ya semuanya kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh undang-undang. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," tegas Jokowi.

Salahkan Wiranto
Sementara itu, Oesman Sapta Odang (OSO) sempat menyampaikan canda soal Hanura yang diprediksi gagal melenggang ke Senayan. Ketua DPD ini mengatakan penyebab partai yang dipimpinnya itu tak lolos ke DPR adalah Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

"Jadi ada yang bertanya kenapa Hanura kalah? Tanya Wiranto, bukan saya. Orang yang bikin kalah dia, kok," kata OSO sambil tertawa dalam sambutannya saat berbuka puasa bersama di kediamannya, Jl Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan (15/5).

Hanura diprediksi gagal lolos ke parlemen berdasarkan hasil hitung cepat Pileg 2019. Hanura dinilai sulit menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Meski demikian, OSO tidak menunjukkan kekecewaannya. OSO merasa baik-baik saja dengan kekalahan Hanura asalkan pasangan calon yang diusungnya, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menang pada Pilpres 2019.

"Kita nggak apa-apa Hanura dia (Wiranto) bikin kalah, tapi yang penting nomor 01-nya kita menang," imbuhnya.

Kemenangan paslon nomor 01 itu, menurut OSO, juga berkat kontribusi dukungan dari semua DPD Hanura di seluruh Indonesia. "Jadi, Pak, semua DPD Hanura seluruh Indonesia itu 100 persen mendukung 01," kata OSO kepada Jokowi.

Wiranto sendiri sebelumnya menolak disalahkan atas kegagalan Hanura bertahan di Senayan. Ia mengingatkan saat ini tengah berfokus pada tugasnya sebagai Menko Polhukam.

Tak Pernah Sampaikan
Di sisi lain KPU menyebut tim BPN Prabowo-Sandiaga belum pernah menyampaikan data signifikan terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di rapat rekapitulasi terbuka di kantor KPU.

"Tapi sampai hari ini sepengetahuan kita tidak ada penyampaian data yang signifikan terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Misalnya, di rapat pleno pusat ini sejak rapat hari pertama hingga sekarang saksi BPN hadir mengikuti kegiatan dan menerima setiap penyampaian hasil dari setiap provinsi-provinsi yang sudah berjalan, di Jatim misalnya masih berjalan mestinya sampaikan kalau ada dugaan kecurangan dengan data yang otentik," kata Komisioner KPU, Viryan Aziz, saat dihubungi, Rabu (15/5).

Dia mengatakan di setiap tahapan rekapitulasi dari jenjang kecamatan hingga nasional tiap peserta pemilu berhak mengajukan saksi yang mendapat mandat mengajukan keberatan bila ada dugaan kecurangan yang disertai dengan data. KPU pun menyerahkan pada publik soal perhitungan suara KPU.

"Hasil perhitungan sedang berjalan, publik bisa melihat dan menilai kita kembalikan ke masyarakat. Kami komitmen mengawal suara rakyat dari TPS sampai dengan rekap nasional," ujarnya.

Sementara itu terkait rencana BPN Prabowo-Sandiaga menarik para saksi dari perhitungan suara Pemilu 2019, Viryan menyebut ada kehilangan untuk menyaksikan penghitungan. "Sistem perhitungannya kan manual, Situng tidak digunakan. Loh justru kalau saksinya ditarik justru kehilangan kesempatan untuk menyaksikan," ujarnya.

Dia meminta bila ada dugaan kecurangan disampaikan dalam rapat pleno terbuka agar tercipta pemilu yang berintegritas. KPU, kata Viryan, siap mencocokkan data dengan data yang dimiliki BPN terkait adanya dugaan kecurangan.

"Artinya kalau misalnya komitmen dengan pemilu yang berintegritas sampaikan dalam forum rapat pleno terbuka, dugaan-dugaan kecurangan misalnya terkait hasil pemilu kalau ada kecurangan berarti kan berbeda hasilnya, silakan disampaikan apabila ada perbedaan dengan data yang dimiliki 02. Kami terbuka dan siap melayani secara berjenjang ya, sekarang kan masih ada berjalan di provinsi dan pusat," tuturnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments