Sabtu, 14 Des 2019

Jokowi: Lebih Baik Tak Usah Amandemen UUD 1945!

* Ada Yang Ingin Cari Muka
redaksi Selasa, 03 Desember 2019 09:06 WIB
BPMI Setpres
MENJAWAB : Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menjawab wartawan soal wacana jabatan presiden 3 periode saat bertemu di Istana Merdeka,Jakarta,Senin (2/11) siang.
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin urusan amandemen terbatas UUD 1945 menjadi wacana liar dengan menyerempet pasal-pasal lain. Jokowi menyebut tidak perlu untuk amandemen UUD.

"Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik fokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka.

Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan dia adalah produk pemilihan langsung. Penegasan itu sudah ia sampaikan jauh sebelumnya.
"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung," kata Jokowi.

Siapa yang Melempar Wacana Presiden 3 Periode?
Awalnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem.

"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," kata Arsul.

Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.

"Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi, selain itu, kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang," terang Hidayat.

Di sisi lain, NasDem menyebut yang mereka usulkan adalah amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan NasDem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik.

"Jadi nggak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain, misalnya (jabatan presiden) tiga periode, belum. Tapi kita akan melihat soal gagasan amandemen konstitusi itu kita lemparkan dulu ke publik.

Abis diinikan (dilempar ke publik), baru kita nanti simpulkan," kata Saan saat dimintai konfirmasi, Jumat (22/11). (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments