Senin, 20 Jan 2020

Jokowi: Jangan Sampai Aparat Hukum Dibajak Mafia

* Usul Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama
redaksi Jumat, 01 November 2019 09:54 WIB
Ant/Puspa Perwitasari
RATAS PROGRAM KEGIATAN POLHUKAM: Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jangan sampai ada mafia yang membajak aparat penegak hukum. Jika ada, Jokowi siap 'menggigit' balik.

Arahan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). Dia awalnya meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor.

"Saya juga perintahkan Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah," ucap Jokowi.

"Saya ngomong apa adanya. Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia," sambungnya.

Pembajakan mafia itu, menurut Jokowi, mengakibatkan program-program pemerintah tidak bisa berjalan. Dia pun siap menggigit balik apabila pejabat BUMN yang sedang berinovasi justru diperkarakan.

"Ini banyak kan pejabat pemerintah BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru yang digigit. Ini hati-hati. Akan balik yang akan gigit mereka," kata Jokowi.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Enggak, ini harus kita balik hal ini," tegasnya.

Dia meminta aparat penegak hukum mendukung program-program strategis pemerintah. Jangan sampai kesalahan yang tidak ada dicari-cari.

"Jadi instrumen dan aparat hukum kita harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN, birokrasi untuk inovasi yang jelas tidak ada niat jahatnya.

Jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya 'mens rea'. Yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan," tegas Jokowi.

Mudah Bergejolak
Presiden juga menyampaikan kepada jajaran menteri untuk meningkatkan stabilitas keamanan. Jokowi mencontohkan masalah iuran BPJS yang dikritik banyak pihak.

"Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar urusan BPJS kesehatan tidak sampai menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Menurutnya, jika diterangkan dengan cara yang tidak baik malah akan menimbulkan masalah. Kalau cara menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat bisa menilai memberatkan mereka, kata Jokowi.

Jokowi mengatakan sudah ada 96 juta rakyat yang menikmati fasilitas kesehatan gratis melalui program penerima bantuan iuran (PBI).

"Padahal, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke RS yang ada di daerah... 96 juta kita gratiskan lewat PBI. Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun. Rakyat harus mengerti ini," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan tahun depan, subsidi BJPS sebesar Rp 48,8 triliun. "Tahun 2020 subsidi yang kita berikan pada BPJS sudah Rp 48,8 triliun ini angka yang besar sekali," terangnya.

Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memberi pengertian kepada masyarakat dengan baik terkait BPJS. Dia meminta jajarannya memberi penjelasan dengan hati-hati.

"Kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin, padahal sekali lagi, yang digratiskan sudah 96 juta jiwa. Lewat tadi subsidi yang kita berikan," tuturnya.

Jangan Impor Semuanya!
Dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, Presiden Jokowi juga berbicara soal pertahanan.

"Termasuk di sektor pertahanan, kita harus-betul betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri dan juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan," kata Jokowi.

Jokowi meminta tidak semua barang diimpor. Jokowi ingin industri pertahanan terus dikembangkan dari hulu ke hilir.

"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," sebut Jokowi.

"Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu bisa kita ekspor," ucapnya.

Rapat terbatas yang dipimpin Jokowi itu juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Manipulator Agama
Terkait radikalisme, Presiden Jokowi meminta ada upaya serius untuk menangkalnya. Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengkoordinasikan penanganan masalah itu.

"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.

Jokowi menyebut radikalisme juga dengan istilah lain, seperti manipulator agama. Dia menyerahkan penanganan radikalisme itu kepada Mahfud MD.

"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," tuturnya.

Suasana Hangat
Ratas ini menjadi yang pertama kalinya dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Prabowo menggunakan kemeja putih panjang dan menyalami seluruh menteri.

Saat masuk ruangan, Prabowo menyalami semua undangan yang hadir. Dia sempat menyalami Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahfud sendiri sempat mengacungkan jempol ke Prabowo.

Kemudian, Prabowo melanjutkan menyalami Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Suasana hangat penuh keakraban terlihat dalam kesempatan tersebut.

Saat akan kembali ke tempat duduknya, Prabowo sempat berdiri kembali karena diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berfoto. Namun sayang, mereka urung melakukannya karena Jokowi baru saja datang ke ruangan.

"Saya bilang kalau ada Pak Prabowo potret Pak," kata Sri Mulyani.

Melihat Jokowi, Prabowo kemudian hormat. Sambil tertawa dia mengatakan akan selalu hadir bila dipanggil Sri Mulyani.
"Saya kalau dipanggil Bu Menkeu pasti datang," tutur Prabowo.

Jokowi kemudian memulai rapat didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (detikcom/f)
T#gs Aparat Hukum Dibajak Radikalisme Diganti Jadi Manipulator AgamaJokowi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments