Rabu, 05 Agu 2020

Jokowi: Jangan Paksa Terapkan New Normal

* Kepala Daerah Diminta Hati-hati Kelola Manajemen Krisis
redaksisib Rabu, 01 Juli 2020 09:33 WIB
Ant/Harviyan Perdana Putra

MENINJAU: Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya saat meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).

Semarang (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk hati-hati dalam menerapkan tatanan new normal. Dia meminta penerapan new normal didasarkan pada data science dan saran para pakar ilmuwan.

"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Yang kedua saran-saran dari para scientist para pakar juga dipakai sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6).

Jokowi meminta daerah tidak memaksa menerapkan tatanan new normal. Apalagi, jika data virus Corona (Covid-19) di wilayahnya masih tinggi.

"Tadi disampaikan oleh Pak Gub data-data sudah jelas, ada. Itulah yang kita pakai. Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta tahapan-tahapan penerapan new normal disiapkan. Tahapan tersebut yakni pra-kondisi, timing dan prioritas sektor yang dibuka.

"Timingnya harus tepat. Jangan sampai Rt nya masih tinggi di atas 1, R0 nya masih tinggi kita sudah berani buka. hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas. Kalau sudah pra kondisi, timing, yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Tidak langsung semuanya dibuka," katanya.

Kemudian, Jokowi juga meminta dilakukan evaluasi penerapan new normal setiap 2 minggu. Jika kasus virus Corona kembali meningkat, dia meminta daerah untuk mengkaji ulang kebijakannya.

"Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap dua Minggu dievaluasi. Dimonitor dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik ya ditutup lagi. Berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data science dan masukan dari para pakar," papar Jokowi.

"Tidak usah tergesa-gesa. Karena yang kita hadapi ini 2, kesehatan dan ekonomi. Yang semuanya berjalan dengan baik," imbuh dia.
Hati-hati Kelola Krisis

Menurut Jokowi, negara-negara di dunia sedang mengalami krisis imbas dari pandemi virus corona meminta para kepala daerah untuk hati-hati agar sektor kesehatan maupun ekonomi bisa berjalan beriringan.

"Yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan tetapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat demand terganggu, supply terganggu, produksi terganggu, pada kuartal yang pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh keadaan normal kita di atas 5, tapi kuartal pertama kita tumbuh 2,97, masih bisa tumbuh 2,97. Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi.

"Inilah yang harus hati-hati mengelola memanajemeni krisis ini, agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan," imbuhnya.

Jokowi mengatakan harus ada gas dan rem dalam mengatur strategi ekonomi dalam pandemi ini. Sehingga ekonomi bisa berjalan namun kasus Covid-19 tidak meningkat.

"Jadi saya harapkan gas dan rem itu betul-betul diatur, jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem, sehingga mungkin ekonominya bagus tapi mungkin Covid-nya juga naik, bukan itu yang kita inginkan," katanya.

Menurut Jokowi menjaga keseimbangan ekonomi dan mengendalikan virus Corona bukanlah pekerjaan yang mudah.
"Covid-nya terkendali tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang yang mudah, semua negara mengalami," kata Jokowi.

Karantina RT/RW-Desa
Presiden Jokowi menilai, strategi intervensi yang berbasis lokal lebih efektif dalam menangani virus Corona. Menurut Jokowi, isolasi RT/RW hingga desa lebih efektif daripada isolasi kota atau kabupaten.

"Menurut saya posisi sekarang ini, strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani Covid, strategi intervensi yang berbasis lokal. Jadi mengkarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung, atau desa itu lebih efektif dari pada kita mengkarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif," kata Jokowi.

Jokowi berharap strategi intervensi yang berbasis lokal itu digunakan untuk menekan angka penyebaran Corona.

"Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di Rt, R0," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta para kepala daerah segera membelanjakan anggaran di bidang kesehatan. Dengan begitu, peredaran uang di masyarakat semakin meningkat.

"Saya titip kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan segera dikeluarkan.

Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Kedua berkaitan dengan belanja bansos juga disegerakan karena ini penting agar sosial safety net bagi warga kita terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari Covid ini," ujar dia.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi bagi sektor UMKM. Daerah diminta memperhatikan betul kondisi di lapangan.

"Ketiga berkaitan dengan stimulus ekonomi, terutama UMKM, betul-betul juga provinsi, kabupaten, kota harus melihat lapangannya.

anggaran untuk ini juga disiapkan.

Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota
menyiapkan. Berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer.

Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita. Sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar," imbuh Jokowi. (detikcom/d)
T#gs Jangan PaksaManajemen KrisisPresiden Joko Widodo (Jokowi)Terapkan New Normalheadlinesemarang
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments