Selasa, 10 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jika PK Gagal, Jokowi Minta Baiq Nuril Ajukan Grasi

Kejagung Tunda Eksekusi

Jika PK Gagal, Jokowi Minta Baiq Nuril Ajukan Grasi

* 80 Ribu Petisi Dukungan untuk Baiq Nuril Diserahkan ke KSP
Rabu, 21 November 2018 11:31 WIB
SIB/Ant/Hero/AS
KASUS BAIQ NURIL: Aktivis perempuan yang juga anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) mendampingi Baiq Nuril Maknun (tengah) terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat jumpa pers di Fakultas Hukum Unram, Mataram, NTB, S
Lamongan (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus perekaman percakapan mesum, untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun, jika di tingkat PK Nuril masih belum mendapat keadilan, Jokowi menyarankan untuk mengajukan grasi.

"Namun, dalam mencari keadilan Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum, yaitu PK. Kita berharap nantinya, melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan," ujar Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11).

Jokowi mengatakan tak bisa mengintervensi kasus tersebut. Namun dia baru bisa turun tangan jika PK yang diajukan Nuril ditolak.

"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke Presiden, nah nanti itu bagian saya," sebutnya.

Kasus Nuril ini bermula saat Kepala SMAN 7 Mataram menelepon Nuril dan menggoda serta berbicara kotor berbau mesum pada 2012. Omongan itu direkam Nuril. Kasus pun bergulir ke pengadilan dengan Nuril dijerat jaksa dengan UU ITE karena merekam tanpa izin.

Awalnya Nuril divonis bebas oleh PN Mataram. Tapi, oleh Mahkamah Agung, Nuril dinyatakan bersalah dan dihukum 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta.

80 Ribu Petisi Dukungan
Sementara itu, Koalisi Save Ibu Nuril menyerahkan petisi dukungan ke Baiq Nuril Maknun sebanyak 80 ribu ke kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Petisi itu berisi permintaan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti atau penghapusan hukuman kepada Nuril.

Petisi yang mencapai 80 ribu itu dikumpulkan melalui website change.org/amnestiuntuknuril. Petisi itu digagas oleh Erasmus Napitupulu.

"Permintaan kepada Presiden mempertimbangkan memberikan amnesti kepada Ibu Nuril, kemudian juga kami menyerahkan petisi yang digalang oleh masyarakat agar Presiden berkenan meringankan, memberikan amnesti ke Ibu Nuril," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju kepada wartawan di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Selain memberikan petisi, Anggara menyebut, koalisi juga memberikan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Surat itu berisi permintaan amnesti dan alasan-alasan kenapa Presiden Jokowi harus memberikan amnesti kepada Nuril.

"Memang tadi dari KSP menyatakan telah menerima apa yang telah disampaikan oleh kami dan petisi dan akan menyerahkan ke Presiden," kata Anggara.
Anggara mengatakan petisi dan surat permohonan amnesti diterima oleh Ifdhal Kasim sebagai staf KSP. Sebagai tindak lanjut, ia menyebut akan berkoordinasi dengan koalisi untuk menentukan langkah selanjutnya setelah mengunjungi KSP tersebut.

TUNDA EKSEKUSI
Di bagian lain Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan menunda eksekusi Baiq Nuril, terpidana kasus ITE. Wakil Ketua Umum PPP Ermalena berharap Baiq Nuril bisa mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpanya.

Menurutnya, Baiq tidak patut dihukum, karena ia merupakan korban pelecehan seksual. Ermalena menyebut dalam kasus pelecehan seksual, kaum perempuan selalu menjadi korban. Mereka tidak hanya korban pelecehan seksual, namun juga oleh hukum yang mengadilli mereka atas kasus ini.

Padahal pengadilan harusnya memberikan rasa keadilan, bukan membuat perempuan menjadi korban kedua kalinya.

"Baiq Nuril merupakan korban. Ia hanya merekam tindak dugaan pelecehaan yang dilakukan kepadanya. Ia berharap rekaman itu bisa menjadi bukti bahwa ia adalah korban dan menuntut keadilan. Namun nyatanya ia korban dari berburu keadilan itu sendiri," kata politisi Senayan dari Daerah Pemilihan NTB ini, Selasa (20/11).

Ermalena menyebut, dalam kasus pelecehan seksual, bahkan perkosaan, perempuan sering sulit menuntut keadilan. Banyak perempuan takut melaporkan tindak pidana yang mereka alami, karena ini dianggap aib dan tabu yang menurunkan martabat mereka di tengah masyarakat.

"Jika mereka pun melapor, mereka sering terkendala masalah alat bukti. Giliran ada rekaman seperti yang dimiliki Baiq Nuril, malah rekaman itu digunakan untuk menjerat Baiq dalam kasus yang baru," kata Ermalena.

Ermalena mengapresiasi dukungan banyak pihak kepada Baiq. Ia berharap perempuan dan korban harus menjadi perhatian utama dalam kasus pelecehan seksual. (detikcom/q/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments