Kamis, 22 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jika 6 Bulan PT Aquafarm Tidak Indahkan Peringatan Saya, Akan Saya Bekukan

Gubsu Edy Rahmayadi:

Jika 6 Bulan PT Aquafarm Tidak Indahkan Peringatan Saya, Akan Saya Bekukan

admin Selasa, 12 Februari 2019 09:12 WIB
Edy Rahmayadi
Medan (SIB) -Terkait pernyataan anggota DPRDSU yang mendesak Pemprovsu segera membekukan operasional PT AN (Aquafarm Nusantara) yang diduga telah melakukan pelanggaran dan pencemaran dalam kegiatan operasionalnya di perairan Danau Toba maupun di Deliserdang, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, jika PT Aquafarm tidak mengindahkan peringatannya yang sudah disampaikan tertanggal 1 Februari 2019 lalu, tentu perusahaan itu akan dibekukan.

"Jadi untuk membekukan perusahaan ini ada tahapannya. Makanya saya meminta mereka agar segera melakukan pembenahan semuanya, kalau tak diindahkan dalam waktu 6 bulan, saya bekukan operasionalnya. Ada memang yang berteriak supaya Pak Gubernur harus tegas. Inikan ada aturan mainnya yang harus ditegakkan, makanya saya berikan waktu 6 bulan kepada perusahaan itu," katanya kepada wartawan di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (11/2).

Dia menjelaskan, gubernur tidak boleh langsung mencabut izin lingkungan, tetapi harus melalui empat tahapan mekanisme sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, pemaksaan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Dikatakannya, menurut informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, melakukan tiga pelanggaran. Pertama, dari sisi kapasitas produksi. Aquafarm ternyata memproduksi ikan di luar kapasitas yang diizinkan berdasarkan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL). "Harusnya izin kapasitas produksi 26.464.500 ekor atau 26.464 ton per tahun, namun kenyataannya 27.454.400 atau 27.454 ton per tahun. Dalam hal ini ada kelebihan 1.000.000 ekor atau 1.000 ton. Temuan ini berdasarkan Laporan Semester 1 Aquafarm ke Dinas LH Sumut," sebutnya.

Kemudian, lanjut dia, pelanggaran kedua dari sisi daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba. Sesuai dengan diktum keempat keputusan Gubernur Sumut Nomor 660/4223/Tahun 2009 juga dinyatakan, apabila ternyata daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba tidak dapat lagi menerima dampak kegiatan KJA maka dokumen lingkungan PT Aquafarm harus ditinjau.

"Pada diktum ketiga Keputusan Gubernur Sumut Nomor:188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung Perairan Danau Toba terhadap Kegiatan KJA menyatakan bahwa daya dukung maksimum Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan per tahun. Artinya sudah melampaui banyak kapasitas. Sampai saat ini Aquafarm belum merevisi dokumennya. Sementara diktum itu sudah sering disosialisasikan," katanya.

Pelanggaran lainnya, kata dia, yakni pada unit kegiatan pembenihan ikan, pengelolaan ikan, pabrik pakan ikan di Serdang Bedagai, berdasarkan hasil pengawasan bersama antara UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan serta Kehutanan KLHK dan DLH ditemukan Aquafarm juga tidak mengelola limbah cairnya di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Mereka langsung menyalurkannya ke badan air sehingga dapat diperkirakan limbah cair yang dibuang ke badan air belum memenuhi baku mutu lingkungan. Dan ini bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tepatnya Pasal 20 Ayat 3," ucapnya.

Menurut Gubsu, yang paling geram baginya adalah PT Aquafarm dinilai melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasionalnya di perairan Danau Toba. Sebagaimana dalam investigasi Tim Investigasi Dinas Lingkungan Hidup Sumut atas kejadian pencemaran dan kerusakan akibat ikan mati di perairan Danau Toba oleh Aquafarm, ditemukan bahwa Aquafarm melanggar karena over kapasitas produksi.

Atas pelanggaran-pelaggaran itu, Gubsu Edy Rahmayadi telah menjatuhkan sanksi administrasi berupa sanksi tertulis yang dilayangkan kepada Aquafarm tertanggal 1 Februari 2019. Karenanya Edy mengancam akan membekukan seluruh izin (sesuai tupoksi gubernur) Aquafarm jika Aquafarm tidak mengindahkan sanksinya itu. "Kalau masih lanjut terus, kita ancam bekukan izinnya. Sebab sanksi tertulis telah dikirimkan, kita tunggu dalam enam bulan ini," ujar Edy.

Namun pembekuan seluruh izin tersebut, kata dia, baru akan dilakukan setelah semua mekanisme sanksi tidak dijalankan Aquafarm. Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada Pasal 76 ayat 1 ayat 2, terdapat empat mekanisme sanksi. Yakni teguran tertulis, pemaksaan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.(A11/d)
T#gs Danau Toba PT Aquafarm SamosirGubsu
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments