Sabtu, 06 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

* RS Khusus Corona Pulau Galang Beroperasi Senin Depan

Jangan Buat Acara Sendiri, Harus Satu Visi

* Pemerintah Janji Segera Bayar Rumah Sakit yang Rawat Pasien Corona
Kamis, 02 April 2020 08:53 WIB
Foto: Ant/Sigid Kurniawan

PRESIDEN TINJAU: Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4). 

Batam (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah tidak membuat acara sendiri terkait penanganan virus Corona (Covid-19). Jokowi ingin pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu visi.

"Kita ini kan bekerja berdasarkan aturan UU yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi jadi pegangannya itu aja. Kalau ada UU mengenai kekarantinaan kesehatan ya itu yang dipakai jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga dalam pemerintahan tidak berada dalam satu garis visi yang sama," kata Jokowi di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4). Jokowi menjawab pertanyaan soal upaya agar kepala daerah tidak melakukan kebijakan di luar koordinasi pemerintah pusat setelah keluarnya PP PSBB.

Jokowi menekankan pentingnya kerja sama di setiap jenjang pemerintahan. Bahkan kerja sama itu harus dilakukan sampai tingkat desa.

"Yang paling penting menurut saya bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah dari yang paling atas presiden sampai kepala desa, ini penting sekali karena ini menyangkut dengan orang yang mudik, yang di desanya mestinya ada isolasi mandiri, kepala desa bisa menyelenggarakan itu meskipun hanya satu orang dan dua orang," ujar dia.
Kendati demikian, menurut Jokowi, sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang berbeda dengan kebijakan pusat. Dia pun berharap tak ada perbedaan kebijakan ke depannya.
"Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda, dan kita harap tidak ada yang beda," ujar dia.

Kunci Tangan
Pada kesempatan itu, Jokowi meminta masyarakat disiplin dalam menerapkan aturan kesehatan pencegahan Covid-19. Cuci tangan harus selalu dilakukan setelah berkegiatan.
"Jadi kalau kita semuanya disiplin lakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan, setiap habis kegiatan cuci tangan, jangan pegang hidung mulut atau mata, kurangi itu. Kunci tangan kita sehingga penularannya bisa dicegah," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat selalu menjaga jarak aman. Social distancing, kata dia, harus selalu dilakukan.
"Semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting, yang kita sampaikan sejak awal, social distancing, physical distancing, itu terpenting," tuturnya.

Menurut Jokowi, langkah-langkah tersebutlah yang lebih cocok diterapkan di Indonesia untuk memerangi pandemi Corona. Mengingat penanganan wabah Covid-19 harus disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.
"Karena dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang telah buat policy, policy, policy, kita pelajari semuanya ada plus dan minus. Tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi negara kita, baik geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan juga kemampuan fiskal kita," kata Jokowi.

Beda Lockdown-PSBB
Jokowi juga menjelaskan rinci perbedaan lockdown dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi menggambarkan lockdown seperti kota mati yang tidak ada aktivitas warga, sedangkan PSBB adalah pembatasan yang aktivitas ekonominya masih berjalan.

"Lockdown itu apa sih? Karena itu harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh ke luar rumah, transportasi semuanya berhenti. Baik itu namanya bus, kendaraan pribadi sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semua. Kegiatan kantor-kantor semuanya dihentikan semuanya," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, lockdown berbeda dengan kebijakan yang dia ambil, yaitu PSBB. Dia menyebut aktivitas ekonomi masih berjalan dalam kebijakan PSBB.

"Nah ini, kan kita tidak ambil jalan yang itu (lockdown). Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman paling penting, yang kita sampaikan sejak awal," katanya.
Dia juga mengatakan saat ini koordinasi antara pusat dan daerah masih sejalan. Dia menilai pembatasan-pembatasan sosial yang sempat dilakukan beberapa daerah adalah kebijakan normal.
"Saya kira sampai saat ini belum ada yang beda, dan kita harapkan tidak ada yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas. Saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar, bahwa daerah ingin kontrol daerahnya masing-masing. Tapi sekali lagi, tidak dalam bentuk keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang sering dipakai, lockdown," tegasnya.

Beroperasi Senin
Presiden Joko Widodo berada di Pulau Galang mengunjungi rumah sakit khusus penyakit menular. Jokowi memastikan RS yang akan merawat pasien Corona ini akan beroperasi pada Senin, 6 April 2020.
"Maksimal Senin sudah bisa dioperasikan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, sebelumnya, pengoperasian RS Corona ini agak molor dari waktu yang ditentukan. Hal itu disebabkan terhambatnya distribusi material yang masuk karena kendala cuaca.
"Memang ada keterlambatan kemarin 3-4 hari karena ada transportasi untuk bahan material yang terkendala karena cuaca," ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, nantinya rumah sakit khusus penyakit menular ini akan memiliki kapasitas tampung sebanyak 1.000 tempat tidur. Sebanyak 340 tempat tidur akan diselesaikan di tahap pertama. Sedangkan 640 lainnya akan diselesaikan dalam tahap kedua.
"Pada Tahap I akan dibangun 2 gedung bertingkat 2 untuk menampung 340 tempat tidur yang diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu sebanyak 240 tempat tidur untuk orang dalam pengawasan (ODP) dan 100 tempat tidur untuk pasien dalam pengawasan (PDP)," tulis keterangan di situs Setkab.
"Adapun 340 tempat tidur tersebut merupakan fasilitas observasi non ICU, sedangkan 20 tempat tidur lainnya merupakan fasilitas ICU," sambungnya.

Pemerintah Janji
Sementara itu disebutkan, pemerintah berjanji segera membayar rumah sakit yang merawat pasien terinfeksi virus corona (Covid-19). Namun, realisasinya masih menunggu surat keputusan menteri kesehatan (SK menkes) mengenai kriteria pembayaran.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada Beritasatu.com, Selasa (1/4).

Muhadjir meminta Menkes Terawan Agus Putranto untuk sesegera mungkin mengeluarkan SK menkes mengenai kriteria pembayaran tersebut karena kondisinya mendesak.

“Saya harap sesegera mungkin karena ini sangat mendesak. Pak Menkes juga mengatakan hal itu. Saya sudah cek hari ini, masih menunggu SK menkes,” katanya.
Muhadjir mengatakan ia akan terus memantau proses yang dilakukan instansi terkait untuk pembayaran ke rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 ini.

"Mestinya proses untuk pembayaran ini tidak lama. Surat perintah ke BPJS Kesehatan sebagai pihak yang melakukan verifikasi sudah saya berikan beberapa hari lalu,” kata Muhadjir.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf membenarkan bahwa surat penugasan untuk melakukan verifikasi klaim sudah diterima sejak 28 Maret 2020. Namun, masih ada hal teknis yang dipersiapkan dan akan menjadi pedoman bagi BPJS Kesehatan melakukan verifikasi klaim rumah sakit yang memberikan layanan pada pasien Covid-19.
“Tentu BPJS akan melaksanakan penugasan khusus itu. Tapi sebenarnya semua diatur oleh kementerian terkait. Masih ada hal teknis yang dipersiapkan, dan itu akan jadi pedoman kami,” kata Iqbal.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, hanya melakukan verifikasi klaim, sedangkan pihak yang membayar ke rumah sakit adalah Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut telah ditegaskan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryani.
“Pembayarannya oleh Kemkes ke rumah sakit lewat Ditjen Pelayanan Kesehatan," katanya.(detikcom/SP/d)
T#gs
LebaranDPRDTebing
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments