Selasa, 17 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Jaksa Agung Tidak Persoalkan Pimpinan KPK Tak Ada dari Unsur Kejaksaan

Jaksa Agung Tidak Persoalkan Pimpinan KPK Tak Ada dari Unsur Kejaksaan

* HMI Sumut Dukung Revisi UU KPK
admin Sabtu, 14 September 2019 11:16 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo
Jakarta (SIB) -Tidak adanya perwakilan dari unsur Kejaksaan yang menduduki posisi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 mendatang. Pasalnya, Johanes Tanak, satu-satunya perwakilan jaksa itupun gagal menjadi salah satu pimpinan dari lima pimpinan yang dipilih Komisi III DPR RI, Kamis dinihari.

Adapun kelima Komisioner KPK mendatang yakni Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Firli Bahuri.

Menyingkapi hal tersebut Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tidak mempersoalkan putusan anggota DPR RI komisi III. Prasetyo justru menegaskan, anggotanya justru banyak yang ditugaskan untuk diperbantukan di KPK.

"Ya engga apa-apa, jaksa kita cukup banyak di situ (KPK) ada 90 jaksa di situ," kata Jaksa Agung, HM Prsateyo di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (13/9).

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum di era Abdurahman Saleh itu mengungkapkan, 90 jaksa ditugaskan Kejaksaan untuk diperbantukan di KPK dalam menangani kasus atau perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani KPK. "Mereka nanti bekerja di sana untuk kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, ada 90 Jaksa kita di KPK yang sudah siap bekerja sama menangani kasus korupsi," jelasnya.

Terkait keterangan yang dibeberkan Johanes Tanak yang membeberkan adanya intervensi penanganan perkara di Kejaksaan, HM Prasetyo membantah hal tersebut. "Saya usulkan Tanak untuk ikut seleksi capim KPK, engga ada konflik, yang mengatakan konflik kan kalian, konflik apa," ujarnya.

Pria yang gemar menggunakan mobil VW tersebut, berharap nantinya Komisioner KPK baru dapat diajak bersinergi dan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum. "KPK harapan kita dari Kejaksaan bisa lebih bisa diajak berbicara untuk memberantas korupsi bersama-sama dan mencegah korupsi bersama-sama," pungkasnya.

Dukung Revisi
Sementara itu, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara M Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2002 Tentang KPK perlu dan harus direvisi.

"Menurut saya perlu dan harus direvisi, lakukan evaluasi mana yang perlu dibenahi dan mana yang perlu diperkuat dan disempurnakan. Saya pikir normal saja karena melihat usianya juga sudah 17 tahun," kata Hasbi di Sekretariat Badko HMI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, Jumat.

Kata Hasbi, Revisi UU KPK tersebut datang dari DPR yang mewakili suara rakyat yang menginginkan adanya perubahan dalam UU KPK.

"Revisi ini juga datang dari DPR yang mewakili suara rakyat, yang menginginkan adanya perbaikan dan penguatan pada tubuh KPK," ujarnya.

Menurutnya, revisi UU KPK tersebut bukan untuk melemahkan, namun justru menguatkan KPK. Diharapkan revisi tersebut mampu menjadikan KPK lebih tegas, berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, alumni mahasiswa UIN Sumut-Medan ini juga melihat banyak masalah tugas dan wewenang KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum pidana. Misalnya lemahnya koordinasi sesama aparat penegak hukum, masalah penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi.

Hasbi juga menilai dalam kinerja pelaksanaan juga terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum dan belum ada lembaga pengawas yang mampu mengawaai pelaksanaan tugas serta wewenang KPK.

"Menurut saya dengan adanya revisi undang-undang tersebut, KPK mampu menjadi lebih kuat dalam pelaksanaan dan wewenang, lebih tegas, berintegritas serta profesional dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu kita mendukung penuh revisi Undang-Undang KPK tersebut," tutupnya. (J02/M17/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments