Rabu, 23 Okt 2019

Fungsi dan Wilayahnya Tidak Jelas

Jabatan Gubernur Perlu Dihapus

admin Selasa, 30 Juli 2019 10:25 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Jabatan kepala daerah, khususnya gubernur perlu dihapus dari struktur pemerintahan di Indonesia, karena fungsi dan wilayahnya tidak jelas, bahkan cenderung hanya menghabiskan anggaran. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah di daerah tingkat II, kabupaten dan kota semakin memperlihatkan tugas gubernur kurang bermanfaat.

Anggota MPR RI dari Fraksi PAN H. Ali Taher Parasong dan pakar komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengemukakan hal itu dalam diskusi Empat Pilar MPR : "Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas Untuk Haluan Negara?" hari Senin (29/7) di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keduanya sependapat, bahwa jabatan Gubernur itu diganti saja dengan Koordinator Wilayah (Korwil) yang dijabat oleh setingkat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Setuju saja, jabatan gubernur dihapus dan diganti dengan Kordinator Wilayah," kata Emrus Sihombing sambil menganalogikan hal yang sama dengan jabatan dekan di universitas tidak perlu ada karena cenderung menghabiskan anggaran dan diganti dengan ketua jurusan yang benar-benar menguasai pendidikan di bidangnya.

Menyangkut perlu tidaknya amandemen kelima UUD 1945, politisi PAN Ali Taher Parasong berpendapat, tergantung anggota MPR periode 2019- 2024.

Tetapi ditegaskannya bahwa Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat diperlukan untuk mengontrol capaian dan anggaran pembangunan, sehingga anggaran terukur dan terarah dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Menurutnya, sekarang ini proses pembangunan tergantung pada janji-janji kampanye atau visi misi Presiden. Akibatnya proses pembangunan akan tergantung kepada presiden sendiri. Makanya, anggaran di APBN terkesan tidak terstruktur, tidak sistimatis dan masif untuk mengentaskan kemiskinan.

Emrus Sihombing juga menegaskan bahwa GBHN itu sangat diperlukan, namun sebaiknya hanya sebagai panduan garis besar untuk pembangunan. Jangan sampai mengatur secara detil terkait teknis pelaksanaan maupun besaran anggarannya. Sebab, pemerintah menjadi tak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kreatif, inovatif dan sebagainya.

Karena itu, Emrus meminta supaya MPR RI dan masyarakat mencermati pasal per pasal bahkan ayat per ayat rencana amandemen UUD NKRI 1945 secara terbatas, karena biasanya kalimat politisi selalu bersayap.

Misalnya wilayah kekuasaan negara disebut dibagi-bagi atas gubernur, bupati dan wali kota. Harusnya tidak demikian, tetapi terdiri dari provinsi-provinsi karena Indonesia bukan negara federal.

Menurut Emrus, perlu ditelusuri isi perubahan amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat, supaya jangan sampai ada aktor politik tertentu yang memainkan peran, dengan memanfaatkan situasi atau agenda masyrakat. (J01/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments